Astar Hadi

Can the “Perempuan” (Subaltern) Speak?

2012-02-03T02:01:00.001+08:00

Review Film “Perempuan Sasak Terakhir” karya Sutradara Muhammad Nur Sandi

Oleh: Astar Hadi*

Seorang intelektual-aktivis internasional asal India, Gayatri C. Spivak, mengawali gugatan besarnya atas feodalisme dan poskolonialisme yang mengakibatkan keterbelakangan negara-negara dunia ketiga dengan sebuah pertanyaan besar dan monumental; bisakah mereka yang berada di pinggiran, orang miskin kota, petani-petani kecil di desa, berbicara? Ya. Can the subaltern speak?!
Melalui penelitian panjang terhadap perkembangan dan dinamika sosial-budaya poskolonial di India, Spivak menemukan satu “kesimpulan” penting yang menjadi akar persoalan utama dari keterjajahan dan keterbelakangan mental masyarakat di negeri Shakhrukh Khan itu adalah matinya ruang “berbicara” rakyat kecil oleh hegemenoni kelas penguasa (borjuasi modern).
Siapakah “subaltern” itu? Istilah subaltern diadopsi dari pemikir Marxis asal Italia, Antonio Gramsci, yang menggunakan istilah ini bagi kelompok sosial subordinat/pinggiran, yakni kelompok-kelompok dalam masyarakat yang menjadi subyek hegemoni kelas-kelas berkuasa.
Pembacaan Spivak atas kondisi subaltern merupakan sebuah episode haru-biru pembodohan sistemik yang menjangkiti ke hampir setiap relung kesadaran eksistensial negara-negara dunia ketiga. Kehendak bebas untuk menentukan “nasib” sendiri sebagai sebuah bangsa bermartabat terbentur oleh gurita system politik-budaya yang mengekang dan mengontrol (otoritarianisme) setiap gerak warga negara untuk melakukan “tindak wicara” kritis, baik melalui penciptaan model-model kultural (system adat) dan structural (legal-formal).
Mengamati lebih jauh fenomena subaltern pada konteks Indonesia pasca-reformasi, tentu saja, kita telah, sedang dan akan melihat suatu pergeseran secara radikal system politik dan system informasi (teknologi komunikasi) yang telah “melampui” model-model otoritarianisme sentralistik kekuasaan “berganti” ruang public demokratis yang membuka kran kebebasan berbicara. Kini, melalui akses informasi supercepat (information super-higway) dan mimbar bebas menyampaikan pendapat, hampir –untuk tidak mengatakan keseluruhan— setiap fenomena/wacana politik-budaya sangat mudah kita dengar dan bicarakan tanpa harus takut dengan terror penculikan/pemenjaraan ataupun tindakan represif aparat seperti yang pernah terjadi di era Orde Baru (Orba).
Jika demikian, apakah tesis Spivak tentang subaltern tidak menemukan relevansinya pada ranah Indonesia saat ini? Dan, jika itu memiliki tautan logisnya, apakah makna “tidak bisa bicara” yang dimaksud pakar kajian poskolonial ini, jika dibawa pada pembacaan kondisi subaltern di Indonesia dewasa ini? Atau, bagaimana melihat fenomena subaltern dalam konteks yang lebih local, di Lombok/NTB, terakhir?

Indonesia dalam Realitas (Perempuan) Sasak
Jika kita mencoba menulusuri lebih jauh historiografi antropologis subaltern di Indonesia, baik dari masa pra-kemerdekaan sampai millennium kedua, ada pola umum yang hampir sama; bahwa pada diri perempuan lah melekat sebuah “representasi” subordinasi yang meletakkan mereka sebagai subyek sekaligus obyek penderita dari system hegemonik patriarchal. Perempuan, sebagai pribadi dan sebagai manusia, merupakan “kata ganti” orang pertama yang menjadi gambaran tegas untuk menguliti aspek-aspek terdalam dari setiap bentuk penindasan, peminggiran dan pelecehan setiap potensi “berbicara” kritis yang seharusnya ada dalam kelompok-kelompok subaltern. Dalam hal ini, perempuan “sudah menjadi” subaltern pada dirinya sendiri.
Kisah kejatuhan Adam dari surga yang serba indah ke bumi yang hina dan penuh konflik mengkambinghitamkan “kelemahan” iman Hawa yang tidak sanggup menahan diri untuk melahap buah khuldi (buah kekekalan), “hasrat” oedifus complex ala Sigmund Freud yang menempatkan kuasa psikoseksual pria –tahap perkembangan phallic (kemaluan pria) bayi laki-laki yg menghasrati ibunya (wanita)— atas wanita, adagium popular tentang “tugas” perempuan melayani pria “di dapur, di kasur dan di sumur,” mitos tentang “sembilan nafsu dan “cuma” satu akal perempuan, dan ayat kanonik agama yang membatasi perempuan sebagai yang harus tunduk pada pria, merupakan frase-frase politik pengetahuan dogmatik yang memperkuat makna ideologis posisi perempuan sebagai contoh paling telanjang dari “bisunya” bibir lembut sosok-sosok subaltern.
Judul besar ‘Perempuan Sasak Terakhir’ (PST) oleh sutradara muda Muhammad Nur Sandi –populer di Facebook dengan nama Sandi Amaq Rinjani (SAR)— terbilang cukup tepat dan memenuhi logika realitas. SAR mengelaborasi mitos gunung Rinjani dan Dewi Anjani pada titik terdalam realitas bangsa Sasak dalam sebuah dekonstruksi realitas yang melampui mitos itu sendiri menjadi jejak-jejak semiotik –ilmu tentang tanda dan penggunaannya dalam masyarakat— (realitas) subaltern. Artinya, keunikan film ini terletak pada kemampuan sutradara membongkar historiografi antropologis ketertindasan rakyat kecil dengan senjata semiotik bernama “perempuan” yang notabene sosok makhluk ciptaan Tuhan yang paling “tersubordinasi” dalam peta realitas dan wacana di Indonesia.
Kisah tentang membludaknya pasar tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia asal Lombok/NTB yang merupakan salah satu “pahlawan” devisa, streotif perempuan Sasak yang baik/sholeh berarti bisa memasak, mengambil air, taat dan patuh terhadap suami tanpa reserve, sosok protogonis cantik, cerdas dan lembut Anjani (lakon utama PST) menjadi bumbu cerita haru-biru subaltern dalam film ini. Di sisi lain, Wati (salah satu nama lakon) sebagai sosok antagonis yang terkena imbas mimpi modernitas orang desa menjadi orang kota “memperkuat” ide cerita yang menggambarkan realitas poskolonial Sasak yang gagap, yang lebung (rentan, lemah, gagap, reaksioner) –orang Sasak sering menyebut dirinya Sasak Lebung untuk menunjukkan bagaimana orang Lombok begitu cepat menyerap unsure-unsur di luar dirinya yang belum tentu baik dan sesuai— terhadap bentuk-bentuk “baru” perkembagan zaman.
SAR ingin menunjukkan pada kita bahwa perempuan adalah “wajah” kita. Perempuan sasak adalah syimbol “jati diri” warga Lombok yang hendak berbicara tentang keterbelakangan, tentang ketertindasan, tentang mentalitas yang lemah, tentang diskriminasi, dan tentang ketakutan-ketakutan kita dalam sosok seoarang bernama Wati. Melalui perempuan pula, film ini ingin berbicara lebih jauh, bahwa kecerdasan, eksotisme, keberanian menatap masa depan, ketegasan dalam bersikap, kelembutan cakrawala Sasak, menemukan ke-Lombok-annya dalam diri Anjani yang miskin tapi pantang menyerah. Di sinilah adagium popular yang menyatakan bahwa “baik-buruknya suatu bangsa ditentukan oleh wanita” dimunculkan.
Suguhan SAR melalui PST merupakan bentuk cara pandang dekonstruktif atas sosio-kultural Lombok dengan nisbat perempuan. Meskipun scenario cerita banyak memunculkan sosok pria, termasuk Sasak Adi –salah satu nama lakon utama yang di akhir cerita menikahi Anjani— dan ayahnya, beserta nasihat-nasihat magis-moral-normatif dengan pesan-pesan cukup “dalam,” penulis melihat bahwa yang “harus” bergeliat meneriakkan kredo kegelapan subaltern pada konteks “Sasak terakhir” adalah perempuan.
Mengapa perempuan? Menilik kembali pada gagasan Subaltern Spivak dalam wawancaranya (KOMPAS, 12 Maret 2006), “tidak bisa berbicara” menurutnya, adalah “metaphor karena ia mencoba bicara sehingga secara metaphor Anda dapat mengatakan tidak ada keadilan di dunia. Orang tidak menaruh perhatian pada 'cerita' subaltern. Para pembaca esai saya sepenuhnya mengabaikan kisah itu." Jawaban Spivak ini “menemukan” kontekstualisasi metafornya dalam cara SAR mengetengahkan (realitas) bangsa Sasak/Indonesia ke dalam sublimasi ketidakadilan dunia melalui, lagi-lagi, sosok-sosok perempuan.

Realitas PST: Mendengar Subaltern Berbicara
Penulis, pada posisi ini, tidak akan mencoba mengkritisi aspek-aspek teknis sinematografik film. Selain karena tidak memiliki penguasaan atasnya, penulis lebih memproyeksikan diri pada sinkronisasi visi dan misi yang ingin disampaikan film tersebut. Di sinilah gagasan subaltern Spivak, sepertinya, menjadi term yang tepat untuk menganalisis kecenderungan-kecenderungan ideologis yang melatarbelakangi kemunculan PST.
Mengutip Antariksa dalam Intelektual, Gagasan Subaltern, dan Perubahan Sosial, bahwa sejarawan India Ranajit Guha dari Kelompok Kajian Subaltern yang juga mengadopsi gagasan Gramsci semakin meneguhkan gagasan Spivak tentang subaltern:
“…karena ia memberikan kerangka yang lebih jernih buat menganalisis soal "siapa kawan, siapa lawan" dan memaksa kita buat memeriksa ulang dikotomi-dikotomi penindasan. Gagasan Guha menggeser dikotomi-dikotomi "kolonial-antikolonial", "buruh-majikan", "sipil-militer", dsb. menjadi "elite-subaltern". Perhatian kita pada penindasan yang selama ini hanya terpusat pada "aktor-aktor luar", kini mesti ditambah dengan perhatian kepada "aktor-aktor dalam". Mereka yang mengatakan dirinya antikolonial bisa lebih bersifat kolonial dari pada mereka yang mengatakan dirinya kolonial” (Antariksa, www.kunci.or.id).
Dalam PST, SAR “melepaskan” baju ideologisnya sebagai “pihak luar” –sutradara yang seolah-olah “hanya” menyorot highlight subaltern Sasak— yang tidak berusaha menafsirkan apa yang terjadi di dalam rumah tangga bangsa Sasak. Ia membiarkan penonton untuk menafsirkan sendiri realitas dalam film tersebut sesuai dengan kemampuan pembacaan masing-masing. “Kecerdasan” SAR mengolah cerita dengan membiarkan cerita itu berbicara atas dirinya tanpa “campur tangan” orang lain yang, seakan-akan, membisikkan bahwa “sudah saatnya subaltern/masyarakat berbicara” karena dari merekalah cerita-cerita “jujur” itu kita peroleh.

Belenggu Normativisme Perempuan dalam PST
Lepas dari itu, memuji film ini secara terus-menerus akan menjebak kita pada bombasme. Sebagai sebuah genre film realis yang mengangkat persoalan local (Lombok), penulis melihat sejumlah kelemahan substansial yang “tidak terpikirkan” dan atau “tidak diperhatikan” oleh SAR, baik dalam hal “kekayaan” wacana semiotic maupun dialektika historis nilai-nilai Sasak yang, menurut hemat penulis, “harus” muncul dalam PST. Dengan demikian, sinkronisasi lokalitas yang berangkat dari imajinasi dan pengetahuan sutradara, tidak boleh tidak, harus menelusuri dan meneropong secara cermat dalam menghadirkan nama, tempat, narasi dan setiap visualitas yang ingin ditampilkannya.
Dengan demikian, sebagai penafsir, penulis mencoba melampui “bayangan” SAR tentang perempuan dan bangsa Sasak pada umumnya. Tanpa sebuah upaya mengklaim bahwa sang Sutradara memang melibatkan diri dalam pergulatan wacana pada gagasan Spivak tersebut, penulis bertindak sebagai juru hermeneutis yang sengaja meletakkan dasar-dasar pemikiran SAR dalam PST untuk langkah kritisasi selubung normativisme yang ingin ditanggalkan tapi tak terhindarkan dalam film tersebut.
Meskipun SAR “hanya” ingin jadi “penonton cerdas” tentang drama realitas sasak yang diciptakannya, ia alfa menyorot siklus lingkaran setan hegemoni yang secara substansial “menghantui” masyarakat Lombok, khususnya perempuan. Kealfaan SAR mengejawantah dalam sekelumit narasi tentang siapa Anjani sejatinya. Haruskah ia menjadi seperti Kartini? Kenapa Anjani tidak membiarkan dirinya berbicara sebagai sosok perempuan bernama Anjani yang me-Lombok, yang tidak men-Jawa, mem-Batak atau mem-Papua? Atau kenapa tidak membiarkan Anjani berbicara tanpa baju “identitas” tertentu kecuali hanya sebagai subaltern yang ingin berbicara? Anjani itu Lombok sekaligus Indonesia yang berada dalam langgam identitas “bhineka tunggal ika” yang tidak perlu bercerai dari (gunung) Rinjani untuk menjadi Lombok dan menjadi Indonesia yang tercerahkan. Kegagalan menerjemhkan mitos dalam realitas film, secara ideologis, bisa berpengaruh pada “makna” menjadi Perempuan Sasak yang sebenarnya.
Kenapa penulis begitu memperhatikan persoalan “sepele” tentang Anjani yang tercerahkan harus lebih dulu menjadi Kartini, tidak terlepas dari politik pengetahuan yang sering melanda intelektual, LSM dan pemerintah yang seringkali mengebiri secara congkak pengetahuan subaltern atas dirinya yang dianggap “tidak sanggup berbicara” dan harus dibicarakan/diwakilkan tanpa upaya interelasi yang jujur terhadap kehendak mereka tentang suatu hal.
Kasus-kasus berdarah seperti di Bima, Mesuji dan Papua, merupakan contoh paling fasih bercerita bahwa ada yang salah ketika kita secara banal memposisikan subaltern sebagai “yang lain” (others), sebagai yang tidak tahu apa-apa bagi kemajuan peradaban sebuah bangsa.
Begitu pula, dekonstruksi yang dilakukan SAR masih terkesan normatif. Suguhan demi suguhan tragis realitas tidak dibarengi dengan “kesungguhan” melacak akar sosio-historis keterbelakangan masyarakat Sasak. Paling tidak, jejak-jejak feodalisme dan kolonialisme dihadirkan secara singkat dalam narasi-narasi dan atau lakon antagonistik untuk memperjelas hubungan konflik yang melatarbelakangi ketertindasan dan keterbelakangan mental masayarakat dan bagaimana mereka membicarakannya dalam perspektif “orang awam”.
Masih terlalu kuatnya pesan-pesan naratif lakon pria, seperti Sasak Adi dan ayahnya, mengindikasikan kelemahan judul besar PST masih dikuasai semangat patriarchal dalam film ini. Sementara Anjani dan Wati yang berbicara sebagai dua sosok bersebrangan dan mewakili ilustrasi perempuan sasak dengan narasi-narasi yang kurang “binal” dan “takluk” pada petuah-petuah magis lelaki, tidak memberi “godaan” mengejutkan dalam bagaimana seharusnya pencerahan itu muncul berbicara melalui perempuan (subaltern). Dalam hal ini, PST, lagi-lagi, harus terjebak pada belenggu normativisme lelaki (elit) yang tidak sanggup dielakkan SAR. PST, seakan-akan, hanya wajah perempuan yang memang benar-benar tidak bisa bicara atas nasibnya ke depan. Pada posisi inilah, gubahan ‘subaltern’ Spivak menjadi perempuan’ oleh SAR membentangkan haru-biru realitas tentang keterbelakangan berbicara kepada kita begitu dekat.

Pada akhirnya, penulis kembali memberi pujian pada sang sutradara. SAR merupakan salah satu sutradara muda bertalenta dari Indonesia Timur yang mampu melepaskan diri dari pengaruh cerita bombastik percintaan, hantu-hantuan dan alur konflik umum yang banyak kita tonton dalam genre film layar lebar, FTV ataupun Sinetron yang banyak digandrungi kawula muda. SAR telah beranjak lebih jauh membentangkan epos realisme dan kritisisme dengan pesan-pesan “berbobot” yang tidak melulu happy ending. Sebagai wajah “baru” dalam sinema Indonesia dengan keluarnya PST sebagai film layar lebar pertamanya dengan biaya produksi yang sangat murah –isunya, total biaya yang dikeluarkan untuk film ini “hanya” Rp. 1,5 Miliar— dibanding film-film lain yang rata-rata di atas Rp. 2,5 Miliar untuk ukuran film layar lebar, tentu saja, SAR layak diperhitungkan. Selamat menikmati hidangannya.

Tragedi Bima, Bual Penguasa dan Simulacrum Politik

2012-01-08T03:30:00.001+08:00

Oleh: Astar Hadi*

Tragedi berdarah di pelabuhan Sape Bima, NTB, belum genap sebulan. Ingatan kita akan kebrutalan aparat yang menewaskan Arif Rachman (19), Saiful (17) dan Afifudin A. Rahman (45), perlahan tapi pasti, “mulai” terkubur seiring meleburnya jasad mereka yang bakal menjadi “pupuk organik” bernilai bagi kesuburan tambang di bumi Ngahi Rawi Pahu.
Ya. Di setiap jengkal kasus besar bangsa yang melibatkan kejahatan kerah putih (white collar crime), selalu ada daya kreasi politik pengetahuan yang luar biasa nan ciamik yang menggiring kita untuk alfa dan lupa atas apa yang baru saja terjadi. Demikian halnya dengan tragedi kemanusiaan yang menimpa saudara sebangsa kita di Lambu, Bima.
Bupati Bima, Fery Zulkarnain, menyulap fakta-fakta besar penghisapan kapitalisme neoliberal dan tragedy berdarah itu menjadi sebatas “muatan politis” yang, tentu saja, masih sangat “mistis”. Dalam keterangan persnya, salah satu keturunan Sultan Bima ini, menyemburkan kata-kata “magis” yang seolah-olah lebih nyata dari apa yang telah terjadi (simulacrum of reality).
Sebagaimana slogan umum para politisi, alasan yang melulu muatan politis selalu menjadi jurus pamungkas, di saat mereka kehabisan akal, enggan disalahkan dan atau berupaya lari dari tanggung jawab. Artinya, klaim dan asumsi diperlakukan sebagai sesuatu yang lebih terang dari penyerbuan “peristiwa shubuh” yang masih gelap-gulita, di Pelabuhan Sape, 24 Desember 2011, yang lalu.
Zulkarnain, dalam hal ini, mungkin, bermulut sama. Ia mengklaim, ‘’Saya sudah tangkap ini (muatan politis, pen.), maka saya sampaikan mari kita sama-sama membangun daerah ini, kalau memang ingin berkompetisi kita tunggu tahun 2013 mendatang,’’ (www.suarantb.com edisi 07/01/12).
Sah-sah saja Bupati tersebut membela diri. Tapi sungguh terasa ironis dan lucu manakala ruang hidup rakyat yang bernafas dengan bercocok tanam harus dibungkam oleh fakta-fakta tragis kapitalisme (pertambangan) yang, alih-alih, memahami kearifan lokal masyarakat setempat. Sebaliknya, peristiwa-peristiwa berdarah, seperti di Papua, Mesuji dan, terakhir, di Bima, mengungkap begitu kentara sebuah desain modernisme dan korporasi global yang justru sangat bermuatan politis (political economy) ketimbang ucap gombal incumbent atas nasib rakyat ke depan.
Pun demikian, kita lebih banyak mendengar kisah pilu massa yang didesak semakin ke pinggir, dibunuh dan dimiskinkan oleh premanisme kebijakan (public policy) atas nama pembangunan mercusuar ekonomi yang menjadi pemanis lidah (lip service) belaka. Sementara di sisi lain, ia dengan sangat mudah dimaknai begitu simplisistis oleh bahasa penguasa sebagai kampanye hitam (black campaign) yang merongrong wibawa mereka dengan, lagi-lagi, mengatasnamakan amanat penderitaan rakyat segala.
Zulkarnaen berhak melempar klaim sejauh ia sanggup menunjukkan fakta-fakta empiris keterlibatan pihak-pihat tertentu yang mendalangi aksi pemblokiran pelabuhan yang berakhir pada aksi brutal aparat dan kematian tiga orang tak berdosa. Jika tidak, maka citra buruk kebijakan izin pertambangan yang sedari awal ditolak rakyat tersebut semakin mengindikasikan terjadinya kebijakan salah kaprah dalam kepemimpinannya.

Membaca Fakta
Mengutip Pius Ginting (www.berdikarionline.com edisi 26/12/11), bahwa pada tanggal 28 April 2010 merupakan tanggal disahkannya paket 15 buah izin usaha pertambangan oleh Bupati Bima. Adalah janggal izin pertambangan dikeluarkan sebanyak itu sekaligus di tingkat Kabupaten, mengingat pertambangan membutuhkan ruang yang luas. PT. SMN dapatkan IUP bernomor 188/45/357/004/2010, seluas 24.980 Ha; dan PT. Indo Mineral Cipta Persada mendapatkan 3 Izin Usaha Pertambangan. Luas Izin Usaha Produksi mineral logam minimal 5.000 (lima ribu) hektare dan maksimal 100.000 (seratus ribu) hektar, menurut Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Luas ke-15 izin perusahaan tersebut, masih Pius Ginting, jauh diatas luas minimum, seperti tambang SMN. Ke-15 izin ini dikeluarkan dua bulan jelang Pilkada Bima, 7 Juni 2010. Sudah sering dilaporkan aktivis dan media bahwa para kepala daerah yang ikut lagi dalam ajang pilkada obral izin untuk dapatkan dana pemenangan. Ridha Saleh, dari Komnas HAM menyatakan dana izin pertambangan dimanfaatkan oleh kepala daerah incumbent untuk menghimpun dana kampanye pilkada. Indikasinya, pemerintah daerah royal mengeluarkan izin pertambangan menjelang pemilihan kepala daerah.
Pilkada Bima 2010 terbilang sengit. Betapa tidak, kantor partai kandidat yang menang pilkada dibakar warga yang kecewa calonnya kalah. Tentu saja gejolak yang ditumbulkannya berbanding lurus dengan besar biaya yang dikeluarkan. Sengketa pilkada ini pun berlanjut ke Mahkamah Konstitusi, namun pengadilan tetap memenangkan kandidat incumbent yang keluarkan izin tambang tersebut.
Lantas, bagaimana seharusnya kita memahami politik klaim yang, salah satunya, dinyatakan Zulkarnaen, jika melihat fakta-fakta di atas?

Simulacrum Politik
Salah satu “temuan” penulis dalam survey-survei/penelitian pilkada di sejumlah daerah selama hampir tiga tahun menunjukkan pentingnya kejujuran -di samping bebas KKN— sebagai salah satu aspek utama sosok pemimpin yang didamba masyarakat. Hampir sekitar 85% rata-rata pemilih (responden) yang dipilih secara acak (random sampling) menempatkan kejujuran sebagai yang ultima dan harus dimiliki seorang pemimpin.
Gambaran di atas, jika dibaca secara terbalik, ingin menunjukkan rasa muak publik atas goresan fakta sejarah politik pembungkaman dan atau pembohongan yang lahir dari rahim rezim Soeharto hingga era kekuasaan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), di tiga dekade terakhir ini. Pembohongan demi pembohongan publik atas nama kesejahteraan rakyat berlanjut dalam oligarki raja-raja kecil di daerah yang tidak kalah garang, termasuk fakta tragis di Bima.
Mengutip kembali komentar Zulkarnaen yang menyebutkan adanya rekayasa oknum-oknum tertentu yang menjadi dalang dibalik aksi massa dan pemblokiran pelabuhan Sape sebagai upaya agar dirinya dianggap melanggar UU dan sumpah jabatan sehingga di-impeachment oleh DPRD (www.suarantb.com edisi 07/01/12), menurut penulis, merupakan politik simulacrum yang berupaya mengaburkan fakta-fakta ekonomi-politk nyata menjadi sebatas ilusi sejarah.
Fisuf Posmodern Perancis, Jean Baudrillard, dalam Simulacra and Simulation menjelaskan bahwa simulacrum dimaknai sebagai “the simulation of something which never really existed” (simulasi realitas yang pada dasarnya tidak pernah ada). Sementara Umberto Eco menyebutnya sebagai “the authentic fake” atau kepalsuan yang otentik. Baik Eco maupun Baurillard melihat adanya realitas yang saling tumpang tindih dalam cara kita menyikapi antara yang real dan virtual, antara yang sejati dan yang palsu.
Dalam hal ini, Baudrillard memberi contoh aparatus represif (pemerintah, polisi, dll., pen.) pada umumnya menggambarkan sesuatu yang “nyata” tentang dirinya sebagai yang mengayomi dan tidak melakukan tindak kekerasan sebagai suatu “kebenaran riil”, sebaliknya setiap kekerasan ataupun perampasan atas hak milik (pertambangan rakyat, pen.) adalah “bukan” dirinya yang berarti hanya “ilusi/kebohongan.” Lebih jauh, ia menegaskan, bahwa simulasi/simulacrum jauh lebih berbahaya oleh karena selalu menempatkan dirinya di atas dan atau melampui kenyataan obyeknya (kasus pertambangan dan tragedi berdarah Bima, pen.). Dengan demikian, setiap kekerasan dan atau perampasan itu hanya ilusi dan setiap upaya mengayomi dan mensejahterakan itu adalah “kebenaran.” Dan, pelanggaran maupun kekerasan yang terjadi, lanjut Baudrillard, sangat mungkin dianggap sebagai kurang/tidak serius oleh karena ia “hanya” bentuk distributif/ikutan yang tidak nyata/tidak prinsipil.
Sinkronisasi bahasa politik incumbent atas apa yang menimpa masyarakat Lambu Bima, menegaskan simulacrum realitas yang tidak berbanding lurus dengan harapan dan keluhan masyarakat yang dipimpinnya. Tengara muatan politis di balik aksi-aksi massa yang juga banyak muncul di jejaring social, seperti Facebook, seolah-olah menegaskan upaya “berdamai” dan “meremehkan” tragedi social bangsa yang sudah sedemikian biasa terjadi ini sebagai “realitas kedua/kesekian” yang berada di bawah “realitas” yang dianggap jauh lebih penting; politik tungang menunggang!!!
Korban nyawa dan aksi penolakan massa atas kebijakan pertambangan publik ini justru mengarah pada permainan asumsi dan klaim pengaburan realitas yang menohok hidung kambing hitam alias oknum yang belum jelas juntrungnya. Yang tidak kalah lucu, urusan publik malah menjadi sebatas urusan “pribadi” antara incumbent dengan makhluk antah-berantah yang, konon, ingin melengserkannya.
Pemimpin besar adalah sosok bertanggung jawab yang tidak cuci tangan setelah setelah kecipratan darah. Kedok pengkambing-hitaman dengan melempar klaim kesalahan terhadap sesuatu di luar dirinya atas peristiwa tragis kemanusiaan yang terjadi dalam rumah tangga yang dipimpinnya sendiri, secara tidak langsung, telah mengelabui akal sehat dan empati kemanusiaan kita sebagai bangsa yang, katanya, beradab dan bertanggung jawab.
Dalih muatan politis, sudah jelas, merupakan bentuk muatan politis paling vulgar dan telanjang yang dilancarkan Zulkarnaen untuk mengalihkan isu besar kejahatan neoliberalisme yang mencengkeram nafas hidup dan nyawa rakyat Bima menjadi sebatas bual politis tidak bertanggung penguasa atas amanat rakyat yang tertera dalam pasal 33 UUD yang sudah jamak terjadi di setiap wilyah bumi pertiwi , bumi pertiwi. Kesadaran kritis kita pun tahu, mana yang nyata-nyata politis, mana yang bukan?!
Rakyat Bima, Mesuji, Papua, dan lain-lain, tentu saja, masih ingat betul akan irisan luka yang ditorehkan oleh arogansi kuasa yang meminggirkan dan mengebiri harkat hidup mereka di bawah rezim kepentingan kapital. Sebagai rakyat, kita tinggal memilih, di mana kaki berpijak. Diam atau tetap melawan?! Wallohu a’lam

*Astar Hadi adalah pemerhati sosial politik dan media

Pahlawan itu Ada Karna Memilih Merdeka

2011-11-11T01:28:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi*

“Dengan kekayaan, tanah asing adalah negeri sendiri, sedang kemiskinan bahkan tanah sendiri menjadi negeri yang asing,” (Imam Ali bin Abi Thalib).

10 November sebuah hari yang “sangat” penting dan bahkan mungkin sangat berharga untuk kita renungkan. Menarik jauh ke belakang, bertepatan dengan tanggal tersebut, peristiwa bersejarah di tahun 1945, 66 tahun yang silam, mengingatkan kita pada sebuah perjuangan berdarah merebut kota Surabaya dari tangan penjajah Belanda. Bung Tomo, tokoh utama, yang menggelorakan semangat arek-arek Suroboyo melakukan perlawanan sampai mati itu, menjadi sebuah penanda sejarah yang kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional sekaligus Hari Pahlawan.
Semangat bambu runcing, timah panas, darah, air mata, kematian, yang telah tercatat dalam tinta sejarah emas bangsa kita menorehkan banyak kisah betapa negeri ini dibangun melalui perjuangan luar biasa para pendahulu kita yang tidak pernah kenal kata menyerah. Kegigihan, keikhlasan dan keberanian dengan peralatan “seadanya” menyembul dalam satu semangat melawan musuh bersama bernama “tidak sudi dijajah orang/bangsa asing!!!.”
Para guru dan tumpukan buku sejarah banyak bercerita tentang haru-biru perjuangan dan epos kepahlawanan itu. Sejak SD kita sudah banyak dijejali nama-nama seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Cut Nyak Dien, Kartini, Bung Tomo, dan lain-lain. Mereka adalah nisbat/sandaran yang melekatkan ingatan/hapalan kita pada banyak jejak yang melaluinya anak-cucu bangsa ini bisa menghirup udara segar tanpa darah dan air mata hingga saat ini. Begitulah guru-guru SD saya menjelaskan penuh semangat di depan papan tulis. Lantas, bagaimana seharusnya kita memaknainya?
Pada tataran definitif, pahlawan bagi penulis, adalah mereka-mereka yang dulu pernah dan sedang hidup, yang mendedikasikan hidupnya untuk kita teladani karena jerih-payah tanpa pamrih, perjuangan dan kerja-keras tidak kenal menyerah, kepedulian pada perubahan, keikhlasan dan pengorbanan untuk suatu yang benar meskipun penuh resiko, yang memberi kebanggaan kepada kita dan mendorong rasa empati individual-social secara luas untuk berprilaku, berpikir dan bertindak demi kemaslahatan semua pihak.
Kondite etik dari jiwa kepahlawanan tersebut, secara mendasar, memproklamasikan sebuah penegasan penting bahwa “menjadi” pahlawan berarti meneguhkan tekad dan komitmen pada “asas kebermanfaatan/kemaslahatan” tubuh sosial masayarakat dalam merangkai kemerdekaan seluas-luasnya. Pada konteks ini, menurut penulis, hanya dengan kemerdekaan seutuhnya lah proyeksi makna pahlawan itu menemukan signifikansinya dalam kehidupan praktis. Relevansi kemerdekaan dan kepahlawanan itu satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan.

Genealogi Sejarah: Menentang Eksploitasi
Baru-baru ini kongres di Papua telah menyebabkan korban penembakan misterius atas nama “keutuhan” NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Di Freeport juga sedang terjadi mogok massal buruh demi “segepok nasi” dari hasil bumi sendiri yang, anehnya, menjadi “milik” perusahaan multinasional superkaya yang bermarkas di New York, Amerika Serikat. Kita pun, mungkin, merasa “bangga” dengan hadirnya Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang mengeruk Sumbawa Barat. Mungkin juga kita merasa sebagai “pemenang” dengan mengetahui bahwa tembakau Virginia berkualitas nomer satu yang dibeli Phillip Morris itu berada di Lombok sementara para petaninya tetap miskin dan tertatih-tatih hanya untuk membeli pupuk.
Dari ilustrasi di atas dan di tengah momentum Hari Pahlawan ini, kita layak bertanya kembali makna besar sejarah kepahlawanan itu. Apakah sudah benar dengan mengatakan bahwa menghargai dan memaknai kepahlawanan berarti bekerja keras, berkarya dan, pada titik paling penting, melakukan perubahan? Apa makna positif pahlawan itu bagi sikap politik dan komitmen kebangsaan kita?
Tentu saja, tiap orang berhak menentukan siapa saja pahlawan bagi dirinya. Pada sisi yang paling subtil, di keluarga misalnya, kedua orang tua “sangat” layak diteladani sebagai pahlawan yang atas kasih-sayangnya yang luar biasa besar atas kehidupan anak-anaknya sampai tumbuh dewasa dan, bahkan, sampai meninggalnya. Merekalah para pahlawan yang “kasihnya sepanjang masa”, yang membanting-tulang menafkahi keluarga. Paling sederhana, nilai positif dari orang yang di-pahlawan-kan itu memberi efek yang mendorong/membimbing kesadaran subjek untuk melakukan tindakan-tindakan bermanfaat dan menyadari potensi kemerdekaan dirinya untuk terus berproses dan berkarya sebagai bentuk kesadaran kemanusiaannya.
Lebih jauh, jika melacak akar arke-genealogis sejarah, para pahlawan lebih dari sekadar jejak purba (arch signs) berupa monument, arsip-arsip, atau hapalan-hapalan di sekolah. Berbicara tentangnya berarti berbicara tentang kemerdekaan, tentang menjaga kesungguhan nasionalisme, tentang membangun kedirian dan kemandirian bangsa, tentang kesejahteraan rakyat, tentang politik bebas-aktif, dan tentang keberanian dan ketegasan sikap sebagai sebuah bangsa besar! Mengapa demikian?
Soekarno-Hatta, Jenderal Soedirman, Bung Tomo dan para pendiri negeri (founding fathers) yang lain merupakan peletak dasar sejarah perjuangan sebuah negeri yang menomor-satukan kemerdekaan dan kemandirian sebagai satu-satunya adagium dan praktek poltik (political will) utama untuk menjadi tegak berdiri sebagai bangsa bermartabat.
Tidak ada satu pun kisah-kisah di buku sejarah kepahlawanan Indonesia yang menjelaskan sebuah hubungan sangat “mesra” antara para pahlawan dengan para penjajah. Tidak pula kita pernah membaca atau mendengar bahwa para pahlawan mengamini dan menoleransi eksploitasi asing atas hasil bumi –rempah-rempah dan lain-lain— untuk dibawa dan dinikmati Negara lain. Justru, jika kita menengok jauh ke belakang, perlawanan demi perlawanan yang terbilang “tidak rasional” oleh karena persenjataan yang sangat minim ketika itu, merupakan bentuk paling telanjang betapa semangat kepahlawanan itu mengalir dalam setiap degup nadi rakyat Indonesia untuk satu tujuan bersama; kemerdekaan dan harga diri bangsa! Mereka ada karena memilih untuk merdeka.

Pahlawan yang Semakin “Ditinggalkan”
Sementara itu, setelah 71 tahun kemerdekaan, hampir semua sector kehidupan mengalami degradasi nilai yang sama menyedihkan. KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) semakin merajalela. Kasus Gayus, Bank Century, BLBI Gate, dan korupsi raja-raja kecil di daerah tidak kalah dahsyatnya. Di bidang pendidikan, kita melihat kapitalisme yang kian kentara. Jual-beli ijazah/gelar, tukang skripsi, biaya pendidikan yang semakin melangit, program kuliah/sekolah instan, sogok-menyogok yang “direstui” guru dan wali murid, menjadi hal yang sangat lumrah. Hukum yang menjadi corong keadilan diobok-obok oleh permainan hakim, jaksa dan pengacara nakal dalam kasus jual-beli perkara untuk kepentingan segelintir pemilik uang dan kuasa, sementara penjara hanya penuh sesak oleh maling –meminjam Iwan Fals— kelas coro. Bahkan agama pun diutak-atik sebatas ajang “ibadah” politik citra demi memuluskan akal-bulus hasrat untuk berkuasa (will to power).
Tidak kalah mirisnya, psikologi bangsa kita semakin terkoyak oleh politik “menjual” martabat bangsa dengan segepok Dollar untuk kepentingan perut sejumlah pihak melalui kebijakan yang “melegalisasi” imperialisme/penjajahan dengan gaya baru. Negara lain tidak lagi merasa perlu mengangkat senjata untuk menguasai Indonesia. Perlahan tapi pasti, neoliberalisme semakin kuat menancapkan akarnya di Indonesia dengan dalih “pembangunan” dan “pemberdayaan” Dunia Ketiga. Betapa tidak, Indonesia sekarang mencerminkan tingkat kesenjangan yang sosial yang semakin lebar. Sebab hanya 10 persen penduduk Indonesia yang menikmati hasil pembangunan yang digemborkan Pemerintah dengan kenaikan PDB sebesar 3.000 dollar AS per kapita pada tahun 2010. Sebab, dari 180.000 buah koperasi se-Indonesia yang memayungi ekonomi rakyat banyak hanya menyumbang 5 persen. Sebanyak 111,95 juta angkatan kerja keseluruhan, justru tergolong pengangguran terbuka (open unemployment), pengangguran terselubung (disguissed unemployment) dan setengah menganggur (under unemployment).
Setidaknya ada 8000 izin kuasa pertambangan di Indonesia yang dikendalikan oleh perusahaan asing dan menguasai 175 juta hektar lahan, atau 75 persen industri ekstraaktif dimonopoli perusahan asing. Ini telah pula merubah orientasi energi nasional seperti gas, minyak, batubara yang lebih banyak diekspor sehingga mengurangi konsumsi dalam negeri dan mematikan industri nasional.
Tetapi ekonomi imperialis tidak dapat begitu saja beroperasi tanpa ditegakkan oleh kekuasaan politik. Berbagai produk Undang-Undang Pro-asing memberikan legitimasi atas kegiatan ekspolitasi asing terhadap sumberdaya nasional. UU No.1/ 1967 tentang Penanaman Modal Asing, UU No.11/1967 tentang Pertambangan, UU No.5/1967 tentang Kehutanan dan UU No.41/1999 tentang Kehutanan, UU No.24/1999 tentang Lalulintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU No.21/2001 tentang Migas, UU No.20/2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No.19/2003 tentang BUMN, UU No.18/2004 tentang Perkebunan, UU No.19/2004 tentang Kehutanan, UU No.7/2004 tentang Sumberdaya Air, UU No.30/2007 tentang Energi, UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batu bara, UU No.9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dan berbagai regulasi lainnya, seperti RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan RUU Perkoperasian disusun dengan substansi yang kapitalistik.
Jika demikian, di manakah kita seharusnya meletakkan makna pahlawan itu di saat ruh perjuangannya semakin atau mungkin sengaja kita lupakan sebagai pribadi dan masyarakat? Cukupkah spirit kepahlawanan itu kita maknai dengan cara masing-masing tanpa upaya kolektif warga bangsa yang sadar akan kedirian dan kemandirianya yang merdeka? Pada titik ini, mungkin kita telah mengalami amnesia berjamaah. Padahal, sekali lagi, pahlawan itu ada karena mereka memilih merdeka atau mati. Selamat Hari Pahlawan!!!

*Astar Hadi adalah Sekjen INSAN (Institut Studi Agama dan Kebudayaan) NTB dan Pendiri/Penanggung Jawab Jurnal Madzhab Djaeng (for Multicultural Studies & Social Sciences) Malang

SABDA PANDITA SUDRA

2011-10-29T03:12:00.000+08:00

dalam gelap, cahaya berpendar
aku melihat semuanya
dalam terang, mata tertutup cahaya
aku kehilangan jejak

malaikat-malaikat, menyingkirlah
kalian hanyalah dogma
bagi para domba

setan-setan, mendekatlah
kalian adalah amarah pembangkit asa
mercusuar bagi para naga

maka menggeliatlah, wahai manusia
karena rasa sakit adalah moksa
dari sabda pandita sudra, paria dan candala

Kelana, Lombok, 25 Oktober. 11.25 WITA

Sebuah Manifesto: "Menanti Pemimpin Muda"

2011-10-28T07:03:00.000+08:00

Mengapa pemimpin muda?! Pertanyaan ini tidak diposisikan dalam sebuah pertanyaan, akan tetapi ia merupakan sebuah manifesto, sebuah jawaban, sebuah keharusan, tentang masa depan bangsa, Indonesia! Kita, generasi muda, sudah saatnya untuk beranjak dari kungkungan konservatisme sebuah bangsa yang dipimpin oleh rezim “tua” yang tidak lagi punya cukup akal untuk merangkul beratus juta ummat yang notabene telah “melampui” definisi masa lalu yang membunuh masa depan; kaum tua dan keangkuhan patriarkalnya ! apa hal?

Masih ingatkah kita dengan Soekarno, Hatta, Sjahrir, Natsir? Mereka adalah sosok-sosok generasi muda awal-awal kemerdekaan yang memiliki semangat yang sama, semangat kemerdekaan! Mereka, tanpa mengesampingkan yang lain, adalah tameng sejarah awal kemerdekaan bangsa ini yang dengan sigap menjadi motor penggerak bagi setiap langkah bangsa Indonesia untuk selalu merdeka. Dan, ketika itu, mereka masih muda, dalam pengertian yang sebenarnya.

Kata ‘kemerdekaan’, sebuah manifesto yang tidak akan pernah selesai bagi bangsa, bagi masyarakat, bahkan bagi seluruh masyarakat di dunia ini. Untuk itu, motor penggerak kemerdekaan harus selalu berganti mesin, selalu dimodifikasi, agar tetap dinamis untuk menggerakkan speed, power and acceleration of democracy. Di antara beratus juta rakyat Indonesia pada kenyataannya, telah muncul “spare part-spare part” baru yang siap mengganti mesin-mesin lama yang tidak lagi sanggup melewati sirkuit-sirkuit kehidupan yang berkelok-kelok dan terjal.Inilah sebuah zaman di mana kompleksitas kehidupan sedang berjalan. Menegakkan tiang kemerdekaan tidak lagi berarti kesatuan, ketunggalan, penyeragaman, yang justru seringkali menjadi justifikasi untuk melakukan pemberangusan, penghancuran, penindasan terhadap realitas yang lain (otherness), perbedaan dan diversitas (diversity).

Kemerdekaan yang seutuhnya adalah kemerdekaan yang mengamini berbagai kearifan lokal (local wisdom), yang melestarikan asset-aset keberagaman (multiplicity), yang menumbuhkembangkan setiap –meminjam istilah Bennedict Anderson— komunitas-komunitas terbayang (imagined communities) yang selalu berimajinasi, mencipta, melahirkan kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia dengan cara pengungkapan yang berbeda-beda. Tentu saja, kemerdekaan semacam ini mungkin asing bagi mereka yang sudah sepuh (kalau boleh disebut demikian), tapi tidak bagi yang masih muda.

Kekuasaan? Tanya saja yang muda-muda. Kalau yang yang tua seringkali terseret dalam dua opisisi binner makna kekuasaan; hitam-putih. Yang tua hanya berpikir satu di antara dua jalan kebenaran. Sejarah membuktikan ini. Bagi mereka para sesepuh, kekuasaan berarti berkuasa untuk kepentingan satu pihak yang harus benar, yang harus dijaga, yang harus dimenangkan. Perbedaan pandangan dianggap menyesatkan, perbedaan ideology itu subeversif dan harus dilenyapkan. Tidak ada jalan tengah.

Masih ingat kah kita bagaimana kejinya Undang-Undang Subversi di era Orde Baru yang menjadi tameng kebenaran bapak-bapak kita untuk melenyapkan para aktivis, menghalalkan premanisme Petrus (penembak Misterius) untuk melabrak sipa saja yang dianggap mencoreng muka Bapak tanpa melalui proses hukum yang jelas.

Di era reformasi, setali tiga uang. Alias sama saja. White collar crime mendominasi panggung politik kita. Dengan gaya baru, tapi lebih halus, fatwa sesat terhadap terhadap keyakinan berbeda dilembagakan sedemikian rupa. Pembunuhan terhadap munir adalah bentuk “terindah” dari terror secara fisik dan mental terhadap berbagai aktifitas yang merongrong wibawa pemerintah.

Pembelokan sedemikian rupa terhadap prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 45 dengan munculnya “ayat-ayat” hukum yang mentoleransi kolonialisme melalui UU yang membebaskan pihak asing menjarah apa saja yang dimiliki bangsa ini. Lihat saja apa yang terjadi dengan kontrak-kontrak karya pejabat kita dengan para bule itu, yang alih-alih menguntungkan, justru menyeret kita semakin jauh dari kemerdekaan yang sesungguhnya.

Bagaimana dengan yang muda? Kekuasaan bagi mereka bukan kekuasaan yang terjerembab dalam logika oposisi biner; mereka adalah generasi multitasking. Sebuah generasi yang memiliki seabrek ide dan kreativitas untuk ditelorkan. Sebuah generasi yang bisa melakukan berbagai aktivitas beragam di saat yang sama. Yang muda lebih memahami kenekaragaman karena mereka sudah terbisa menghadapinya, dan yang pasti mereka lahir di saat multiplisitas itu memang sedang berjalan. Idealisme mereka adalah idealisme muda yang penuh spirit, penuh kreatifitas, penuh kegairahan, selalu mengalir, tidak kaku, idealisme yang terbuka terhadap berbagai dialektika, yang terpacu dengan beraneka tantangan. Itulah dunia generasi muda. Semangat mereka adalah semangat mengejar impian menuju Indonesia Baru.

Menunda Makna

2011-10-19T15:05:00.000+08:00

titik orgasme itu hampir saja membuncah
Derrida* menyela; "tunda" !!!
permainkan ia sebatas tanda
jgn biarkan makna merusak tariannya
itulah hakikat menjadi yg sementara, yg fana
dlm realita dunia kata2

tdk ada yg benar2 sempurna
sejatinya itu hanya warna dan rasa
yg selalu menyelipkan tanda tanya
pada dirinya.

Izinkan hasrat kembali saling menikmati,
dlm gairah asap yg berbaur dengan udara
seperti semula,
menjadi kosong, menjadi tiada,
dlm diri Sang Ada,
yg kembali berkarya
mencipta,
tanpa memaksa yg lain mengikutinya
itu lah sejatinya manusia,
yg punya daya tapi tidak baka

*Jean Jacques Derrida: pencetus "teori" Dekonstuksi yg jika disederhanakan, secara umum, mengandaikan teks sebagai suatu yang "otonom" dari "maknal". pembacaan dekonstruktif berarti sebuah pembacaan atas teks "yg tidak biasa" yg tdk mengikat teks pada harus adanya makna yg hanya berujung pada hasrat mencari makna sebenarnya dari teks, atau bahkan kadang berupaya menemukan makna yg lbh benar, semantara teks itu sendri barangkali tdk pernah memuatnya. Lbh khusus, upaya "menunda" teks berarti meletakkan teks sebagai "tanda" utk trus menerus dilakukan tafsir atasnya tanpa upaya "menutupnya" dgn makna, karna itu sama saja "membunuh" teks pada satu "makna tunggal". karna pada dasarnya, "kegagalan" seringkali muncul ketika penulis/penafsir mencoba menutup teks itu. padahal penafsiran teks, sejatinya, adalah penulisan teks yg tidak berhenti, trus bergerak, yang selalu menunda makna.

Kelana, Lombok, 18 Oktober 2011. 13.05 WITA

Panoptisme Tubuh Mahasiswa, Media dan Matinya Agent of Change*

2011-10-19T15:01:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi**

Jejak Generasi “Pemetik Bunga”

Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa tercatat sebagai creative minority -meminjam istilah Arnold Toynbee— yang selalu menjadi motor penggerak perubahan sejarah Indonesia. Jejak itu kembali terulang dalam peristiwa tumbangnya Rezim Soeharto yang notabene begitu digdaya selama 32 tahun lebih. Sebuah prestasi yang, tidak saja, mengukuhkan predikat mahasiswa sebagai “sang perubah sejarah”, ia sekaligus telah menjadi tubuh sosial bangsa yang melahirkan anatomi-anatomi kritisisme baru dalam gelanggang kebudayaan.

Posisi tawar mahasiswa dalam belantara pemikiran dan gerakan merupakan buah perjuangan estafet dari beberapa generasi mahasiswa mulai angkatan 66, angkatan 80-an, angkatan 90-an, angkatan 98 dan awal reformasi, yang didukung oleh kekuatan prodemokrasi lainnya.

Geliat semangat perjuangan mahasiswa pada periode-periode tersebut merupakan proses “puncak” anatomi tubuh gerakan mahasiswa yang menjadi peta “takdir” genealogis mereka dalam “menghasrati” wilayah geo-politik perjuangan melawan kukuatan-kekuatan tiranik rezim status quo.

Pada periode tersebut, mahasiswa mengalami masa-masa “kejayaan” sebagai agent of control dan agent of change yang mendapat “restu” dan kepercayaan publik begitu luas. Mahasiswa secara khusus, bersama kaum intelektual, LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan masyarakat, ibarat simbiosis mutulisme yang saling bahu-membahu menggangu otoritas kekuasaan –TNI dan pemerintah— melalui mimbar-mimbar publik dan forum-forum sipil lainnya.

Indikasi menguatnya posisi tawar mahasiswa terhadap pemerintah ketika itu hadir dalam kondisi yang serba terbatas. Sandera pemerintah terhadap mahasiswa yang, salah satunya, melalui UU subversi dan NKK BKK (normalisasi kehidupan kampus), alih-alih menenggelamkan aktivisme, justru menghasilkan daya kreatif dan daya dobrak psikologis massa yang menyembul dalam gerakan-gerakan terorganisasi dan terintegrasi dalam satu simpul ideologis yang sama; menentang tirani minoritas relasi kuasa.

Represi, tekanan dan teror secara fisik dan psikologis yang dilakukan pemerintah atas setiap aktivitas yang mencurigakan, semakin memperkuat gaung simpati masyarakat atas perlawanan yang dilakukan mahasiswa. Pada titik ini, mahasiswa memperoleh –jika bukan mengambil kesempatan— momentum idealisme gerakan yang “murni” membela kepentingan masyarakat di satu sisi, dan semangat counter-culture atas elitisme birokrasi di sisi lain.

Negara –rezim Orde Baru Soeharto— dengan dwifungsi ABRI-nya di masa itu berhasil menelikung pelbagai gerakan sipil dan intelektual yang dianggap melawan otoritas kekuasaan. Setiap forum publik/intelektual, seperti seminar, mendirikan organisasi baru, forum mahasiswa, dan lain-lain, dintimidasi, dibatasi, dikucilkan melalui kekuatan relasi kuasa yang kuat dan menyebar di setiap tempat. Tapi anehnya, lagi-lagi, mahasiswa yang merupakan wujud tubuh muda, penuh gejolak, bersemangat dan ambisius, high curiousity, sekaligus penuh paradoks, merupakan medan magnet berbeda yang “tidak cukup tersentuh” oleh teror penculikan misterius (petrus), penjara, senjata dan gas air mata aparat. Bak jamur di musim penghujan, di mana-mana, reorganisasi dan remodifikasi gerakan mahasiswa semakin tumbuh seiring menguatnya kontrol pemerintah ketika itu.

Secara khusus, pada masa pemerintahan Soeharto, ruh pergerakan mahasiswa berlangsung secara terus-menerus dalam agenda isu yang berbeda sesuai konteks periodik gerakannya. Masing-masing angkatan sedikit atau banyak memiliki kontribusi yang signifikan dalam melengserkan “kerajaan” Orde Baru.

Di masa Angkatan 1974, gerakan mahasiswa sudah muncul dengan mengoreksi kinerja pemerintahan Soeharto. Gerakan mahasiswa angkatan 1977/1978, sudah menyuarakan perlunya meminta pertanggungjawaban Soeharto melalui SI MPR dan menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden.[1] Sementara itu, pada dekade 90-an, gurita otoritarianisme ekonomi “kolega”, kebijakan pelarangan berpolitik massa dan memuncaknya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang begitu kentara di tubuh kekuasaan berdampak pada agenda isu “tahap lanjut”, yaitu, orientasi gerakan mahasiswa ke wacana suksesi –mendesaknya pergantian pemimpin nasional. Tentunya, gaung wacana ini juga tidak lepas dari vokalitas Amien Rais –ketika itu menjabat PP Muhammadiyah— yang didukung secara massif oleh gerakan mahasiswa sejak 1994. Amien begitu getol menyuarakan urgensi sukesi nasional melalui khotbah-khotbah politik di samping menyampaikan fakta-fakta penyelewengan pemerintah terkait dengan ekploitasi tidak adil perusahaan asing seperti Blok Cepu dan sejumlah perusahaan asing lainnya.[2]

Eskalasi puncak dari aktivisme mahasiswa terjadi pada angkatan 1998. Berbeda dengan angkatan sebelumnya –termasuk angkatan 90-an awal— yang tidak mampu mencapai garis kemenangan karena ruang gerak perlawan belum sebanding dengan dominasi kekuatan Orba, angkatan 1998 justru berhasil memetik hasil “paling” monumental di akhir abad 20 ini dengan tumbangnya kerajaan “untouchable” Soeharto. Keberhasilan angkatan ini kemudian dikenal sebagai “generasi pemetik bunga.”[3]

Jejak sejarah gerakan mahasiswa, yang (berdarah) muda, yang berapi-api, yang penuh hasrat, menjumbuh dengan idealisme, semangat, keberanian, tekad, daya kreatif, kritisisme dan curiousity intelektualisme, merupakan perpaduan khas sebuah generasi masa depan. Dalam tiap fakta sejarah, pemuda seringkali menjadi “tombak” perjuangan, lokomotif perubahan, yang menggiring dinamika kebudayaan politik.

Mahasiswa Pasca Reformasi: Post-Movement?!

Diktum terkenal Cartesian, ‘cogito ergo sum’, yang menganggap manusia sebagai subyek otonom yang mangatasi dunia pengetahuan manusia dalam mencapai kebenaran universal epistemologi (Descartes). Oleh mahasiswa, dalam sejarah gerakannya, diktum ini dijadikan sebagai puncak kesadaran yang menempatkan subjek berpikir sebagai kualitas nilai “kehadiran” dan “identitas” diri absolut dalam memerankan sosok pribadi independen dalam menukangi berbagai problem sosial yang ada.

Bahkan, mahasiswa, dalam beberapa dekade terakhir kemerdekaan RI, memainkan peran intelektual-organasisasional yang signifikan dan vital bagi kesadaran kritis masyarakat terhadap ketimpangan-ketimpangan dan otoritarianisme politik-kekuasaan yang terjadi dalam tubuh pemerintahan bangsa kita. Kondisi ini memberi semat ideologis yang tidak ayal “mengangkat” posisi mahasiwa sebagai gerbong utama perubahan.

“Kesadaran” ideologis mahasiswa sebagai diri yang berpikir merupakan sebuah gerakan intelektual yang berangkat dari etika pencerahan yang meletakkan dasar bagi berjalannya prinsip-prinsip dasar demokrasi; keterbukaan (transperency), kebebasan (liberty), pembebasan (liberation), humanisme (humanism), rasionalisasi dan modernisasi. Prinsip-prinsip ini merupakan kecenderungan utama dalam setiap gerakan intelektual di dunia yang dalam sejarahnya mampu melumpuhkan kekuatan-kekuatan rezim otoriter yang berkuasa ketika itu. Otoritarianisme Soeharto di Indonesia, tumbangnya Nazi/Hitler dan runtuhnya Tembok Berlin di Jerman, revolusi Iran atas dinasti Syah Reza Pahlevi, gelombang Prestroika dan Glasnost Goerbachev yang menumbangkan rezim komunisme di Uni Soviet –sekarang Rusia, kudeta terhadap Neoliberalisme Thaksin di Thailand dan berakhirnya kekuasaan Saddam di Irak, dan lain-lain, adalah contoh-contoh keterlibatan sekaligus keberhasilan gerakan-gerakan intelektual yang dimotori mahasiswa dan elemen pro-demokrasi lainnya dalam setiap masanya.

Keberhasilan, atau paling tidak, kekuatan gerakan mahasiswa ini menyembul dari suatu sikap politik yang, menurut hemat penulis, ekstra parlementer. Artinya, keberadaan mereka di luar sistem dengan mengambil jarak dari praktik-praktik politik secara langsung, memberi ruang yang jauh lebih luas bagi anak kampus untuk menggangu setiap aktifitas politik yang berorientasi penyelewengan kekuasaan. Advokasi “tanpa” kepentingan ini, secara psikologis, membawa efek sistemik terhadap perubahan-perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan proses pengambilan kebijakan di tingkat elit. Tekanan-tekanan terhadap isu publik yang terus-menerus dan manjemen isu serta fakta yang begitu kuat di luar tembok istana oleh organisasi-organisasi mahasiswa mendorong suatu posisi tawar politik yang, salah satunya, berhasil menurunkan Soeharto dari kekuasaannya ketika itu.

Akan tetapi, kondisi gerakan mahasiswa pasca reformasi dinilai semakin menurun baik secara kualitas maupun kuantitas. Beberapa faktor yang banyak diklaim menyebabkan terjadinya degradasi dan reduksi makna dalam gerakan mahasiswa pasca reformasi di antaranya:

Pertama, reformasi atau perubahan kekuasaan melalui pergantian struktur dan pelaku-pelakunya adalah tipe perubahan yang memandang perubahan akan selesai ketika pimpinan-pimpinan negera diganti. Reformasi akan menyandarkan perbaikan rakyat lewat suksesi presiden. Pengalaman gerakan mahasiswa dari dekade 60-an sampai 98 hanya menghasilkan pergantian kursi kepresidenan dan itu terus berulang. Kedua, kegagalan gerakan mahasiswa dalam mengidentifikasi musuh bersama sebagai faktor perekat gerakan yang menyebabkan hilangnya fokus gerakan sehingga menjadi cenderung sporadis dan parsial. Ketiga, proses depolitisasi dan sterilisasi kehidupan kampus menciptakan gap antara mahasiswa dan kehidupan rakyat kecil sehingga mayoritas mahasiswa kurang memiliki kepekaan sosial terhadap problematika rakyat kecil karena terus disibukkan dengan kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang tidak berkaitan langsung dengan isu-isu kerakyatan. Keempat, gerakan mahasiswa sering kali terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan politik-ekonomi tertentu yang berorientasi pada kekuasaan.

Anggapan-anggapan di atas cukup rasional jika menilik ke periode sebelum reformasi 1998. gerakan mahasiswa ketika itu, seperti telah diulas di atas, merupakan momentum pencapaian historis suatu gerakan yang bergerak dalam kesatuan isu/wacana perlawanan yang terorganisasi dengan cukup apik melalui bersatunya gerbong-gerbong organisasi mahasiswa dalam satu simpul kekuatan yang hampir sama dan saling bergandengan “mesra”. Muara konflik antar organisasi teratasi oleh agenda bersama yang jauh lebih besar dan krusial terkait problem sosial-kebangsaan. Kondisi ini menguatkan animo serta sikap politik mahasiswa vis a vis Negara ketimbang sentimen parokial (egosentrisme atau fanatisme) terhadap eksistensi organisasi pesaingnya.

Tapi, jika kita mau jujur, menilik pada gaung reformasi yang berkiblat pada arus deras demokratisasi, menguatnya pers bebas, ruang publik yang semakin terbuka, akses terhadap informasi yang tanpa batas, jalan raya wacana yang tidak lagi tertutupi tabir represi politik, menjamurnya organisasi-organisasi di luar pemerintah (LSM/NGO) –yang ketika Orde Baru sangat jarang kita lihat, dan kauskus dunia mahasiswa yang makin nge-tren, maka preseden stigmatik terhadap terjadinya degradasi nilai dan makna gerakan mahasiwa dewasa ini tidak cukup tepat dan atau tidak cukup logis jika menunjuk pada indicator-indikator tersebut di atas. Seharusnya, menilik pada perubahan-perubahan sosial dan politik pasca reformasi, gerakan dan atau organisasi mahasiswa saat ini menjadi semakin matang dan menemukan bentuk baru organisasi/gerakan yang “lepas” dari bayang-bayang (gerakan) masa lalu yang memang lebih “angker” dan “melulu” melawan pemerintah.

Idi Subandi Ibrahim, dalam tulisannya, dengan cukup “ganas” mengibaratkan mahasiswa periode akhir 90-an sebagai “generasi huru-hara tanpa rasa haru” yang tidak lagi gagah-berani menantang semprotan gas air mata, akan tetapi tunduk dalam harum semerbak semprotan parfum paris. Ibrahim juga dengan telak menodong mahasiswa sebagai generasi café dan generasi televisi (baca; MTV) yang meletakkan moralitasnya pada moralitas “selangkangan Madonna” yang terjebak pada “mitologi penampilan diri” yang, alih-alih, berpikir ke depan dan mampu bersikap kritis, mereka justru sibuk dengan narsisme polesan tubuh tanpa otak. Anehnya, tidak lama kemudian, gambaran bombastik Ibrahim ini, terjungkal oleh kekuatan-kekuatan anak muda “cengeng” yang melalui café-café dan semprotan wewangian berhasil menghimpun kekuatannya untuk turun ke jalan melawan semprotan gas air mata, senjata, dan penculikan aparat pada mei Berdarah 1998.[4] Hikmat budiman, di sisi lain, lantas melihat perubahan pola gerakan mahasiswa ini sebagai entitas budaya yang mengalami perubahan sedemikian rupa oleh gejolak aktifitas-aktifitas yang tidak lagi berarti dua oposisi yang bersebrangan, akan tetapi berjalan secara bersamaan dan riil. Inilah generasi multitasking, kilah Budiman.[5] Antara satu aktifitas, berdialektika dalam forum-forum/gerakan intelektual serius, dengan aktifitas lain, nongkrong bersantai ria dengan suasana secangkir kopi dan iringan merdu lagu-lagu pop, saling beriringan.

Apa yang teman-teman dan penulis lakukan melalui Komunitas Madzhab Djaeng for Multicultural Studies and Social Sciences[6] sejak dua tahun yang lalu (Desember 2008), adalah sebuah upaya memadukan antara yang serius dan “sepele”, antara diskusi dan “berkelakar”, antara hentakan lagu dan hentakan pikiran, antara seruput secangkir kopi dengan melepas dahaga ilmu pengetahuan, antara menghasrati lalu-lalang tubuh seksi setengah terbuka dan mengolah informasi yang juga semakin terbuka, “tidak menjadi” halangan untuk menghasilkan karya (tulisan) dan gerakan yang “bernas” secara intelektual.

Malah, penulis yang sempat “menikmati” trend “gaul” turun ke jalan dan forum diskusi pada masa-masa heroisme gerakan 1998 sampai awal-awal tahun 2000, merasa curiga, bahwa klaim “kemunduran” dan atau “kegagalan” gerakan mahasiswa pasca Refomasi hanya sebentuk cara pandang “keliru”, atau setidaknya, “kurang tepat”, yang coba mencari kambing hitam atas tidak tercapainya agenda reformasi ketimbang sebuah upaya untuk memahami dinamika warna gerakan yang mengalami pergeseran, berubah dan agak berbeda “sesuai” dengan konteks zaman kini. Dengan demikian, ada gejala lain yang mungkin lepas dari pengamatan kita atas perkembangan gerakan/organisasi mahasiswa yang terjadi 12 tahun terakhir pasaca reformasi ini.

Di sisi lain, modernisasi dan proses globalisasi yang ditandai dengan menyeruaknya overproduksi mesin budaya (cultural machine) teknologi komunikasi dan informasi yang supercepat dewasa ini, secara tidak langsung, membawa perubahan geliat tubuh “darah muda” yang disinyalir “menggangu” –kalau bukan merusak— aliran tubuh sosial mahasiswa sebagai agent of change menjadi “sekadar” tubuh “gaya hidup” yang berurusan dengan mitos tubuh ideal anak muda dan narsisme alter ego yang eksis dalam panggung budaya massa yang, salah satunya, dimanjakan melalui media perpanjangan system syaraf digital cyberspace (dunia maya internet). Di mana-mana, kita melihat membanjirnya shopping mall, fitness center dan bedah plastik (salon kecantikan), dan komunitas-komunitas “pencerahan” maya yang menjadi ruang eksistensi diri (pseudo existence) bernama Facebook, Twitter, Friendster dan lain-lain. Ketimbang melakukan gerakan-gerakan (advokasi) intelektual yang nyata, rigid dan well organized, sekarang ini, kita sudah terbiasa dengan “gerakan” sporadis, fragmented dan (dengan) “bergerak” bersama komunitas-komunitas maya (cyber community) yang tidak konsisten.

Dengan demikian, tidak kurang sulitnya untuk melacak kembali akar gerakan mahasiswa dewasa ini. Mahasiswa hampir –untuk tidak menyebut semuanya— bukan lagi sekelompok intelektual muda yang gigih memperjuangkan idealisme, tidak pula terintegrasi dalam satu spirit perlawanan terhadap rezim status quo. Alih-alih, yang paling mungkin kita lihat secara positif-realistik, bahwa mahasiswa pasca reformasi dan atau kader kampus di era millennium ini terpecah-pecah, paling tidak, dalam gelombang individualisasi dan profesionalime “sempit” dunia kerja (realitas instrumental) teknis yang mengikis format gerakan/organisasi menjadi sebatas “bagaimana memperoleh relasi/linkage sebanyak-banyaknya” dan “bagaimana merekayasa masa depan” untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang.

Jargon dan atau adagium bahwa mahasiswa merupakan agent of change tidak lagi menjadi sebuah ambisi dan spirit tubuh muda dalam mengelola perubahan secara terus-menerus untuk hasrat besar “mengubah dunia” kehidupan/kebudayaan yang kritis-transformatif-emansipatoris. Perubahan, pada konteks ini, berarti konstruk tubuh personal yang “terbelenggu” oleh logika psikologis pemenuhan diri biologis (basic needs) yang bersifat personal, bukan realisasi dan aktualisasi diri sosiologis (self realization/actualization) yang bertujuan “membongkar” konstruk tubuh sosial kemasyarakatan yang lebih besar.

Sementara itu, membongkar wacana gerakan mahasiswa pasca reformasi yang dianggap “mati suri”, sejauh ini, masih banyak bergelut pada wacana umum terkait sejarah, fenomena gerakan mahasiswa (abad 21), format dan strategi gerakan, serta ideology gerakan yang, menurut hemat penulis, bergerak pada alur yang sebagian besar –jika bukan semuanya— bersifat romantis-nostalgis –meski penulis sadari tidak cukup mudah melepaskan diri dari nuansa semacam itu. Bahwa, klaim terhadap “keberhasilan” gerakan mahasiswa terdahulu sebagai gerakan penuh spirit dan padu. Di mana, mereka acapkali disebut sebagai kekuatan pendobrak rezim –baik disaat menurunkan Soekarno (1966) maupun Soeharto (1998)— yang dalam kurun waktu itu, paling tidak, dikondisikan oleh dua hal; yaitu momentum yang tepat karena berbarengan dengan kondisi sosial-politik yang berubah dan yang kedua karena mahasiswa memiliki musuh bersama yang tersimbolisasikan dalam sebuah rezim pemerintahan. Masalahnya kemudian, ketika kiblat gerakan mahasiswa yang, lagi-lagi, apakah harus kembali mengambil “spirit 45-nya,” sementara mereka dibenturkan oleh kondisi social, budaya, ekonomi dan politik pasca reformasi dan atau abad millennium yang sejatinya cukup kontras dengan kondisi-kondisi sebelumnya.

Apakah gerakan mahasiswa dikatakan berhasil ketika ia “harus” selalu pada posisi oposisional terhadap pemerintah? Apakah keberhasilan mahasiswa sebagai agent of change, agent of control dan moral force diukur dengan seberapa jauh ia terlibat dalam praktik-praktik gerakan (organisasi) mahasiswa yang eksis dalam haru-biru idealisme, vokalisme demontrasi/advokasi, intelektualisme ruang publik, yang “selalu” berhadap-hadapan dengan senjata gas air mata polisi dan sewaktu-waktu siap “hilang” (diculik), gagah saat di penjara, seperti yang jamak kita lihat di era Orde Baru? Ini, yang mungkin, kita sebut eksistensi gerakan mahasiswa, dulu, kini dan ke depan. Sebuah episode romantis. Tentu saja.

Sejarah, memang, seringkali berbicara fasih tentang kemungkinan-kemungkinan terbaik untuk masa depan. Dengan sejarah, setiap orang bisa meraba apa yang harus dilakukan hari ini dan ke depan. Dua filsuf besar, Alain dari Perancis dan Hannah Arendt di Amerika Serikat mengatakan, bahwa hanya dengan mewariskan dan menyebarkan masa lalu ke pada anak-anak kita, kita bisa memungkinkan mereka menemukan masa depannya sendiri. Hanya dengan menjadi konservatif secara budaya itulah kita bisa progresif secara politik.[7] Kedua pernyataan ini sangat masuk akal. Akan tetapi, masa kini adalah masa kini yang ingin menemukan sejarahnya sendiri, sebagaimana masa lalu yang juga pernah mencari sejarah kemasakiniannya sendiri. Dalam artian, tanpa melepas ikatan sejarah, penulis mencoba menilisik secara “baru” fenomena gerakan mahasiswa dewasa ini dalam simpul yang agak “berbeda”, yang (bahkan) “keluar” dari format wacana gerakan pada umumnya; gerak tubuh.

“Gerakan” Melalui Tubuh

Tidak sebagai organisasi, tidak pula sebagai gerakan, mahasiswa adalah manusia setengah baya. Mahasiswa adalah sebuah pribadi, sekelompok individu, komunitas masyarakat, yang dilengkapi anatomi fisio-biologis, organ otak (pikiran), dan juga psikologis, yang penulis sebut sebagai tubuh. Kerangka tubuh manusia yang kita sebut mahasiswa (juga manusia) ini adalah bukan sekadar sekumpulan organisasi badaniah –untuk membedakan tubuh dan badan, ia adalah sebuah kualitas menubuh manusia yang “mencipta” ruang; sebuah “cara mengada di dunia”. Di sini, konsep tubuh, mengikuti Maurice Marleau-Ponty, diartikan sebagai tubuh subjek yang mendahului ruang –seperti ketika saya melihat meja di depan saya, maka tubuh saya lah yang menjadikan (meja itu, pen) di sana bagiku sebagai sesuatu yang jauh, dekat, tinggi, atau rendah[8].

Pengalaman ruang terjadi oleh keberadaan tubuh, bukan karena keberadaan ruang yang “memang” sudah berada di sana. Tubuh lah yang membuat ruang itu menjadi ada dan bermakna. Pengertian sentral tubuh, dalam pemikiran ini, memposisikan dirinya sebagai tubuh-subjek –bukan tubuh-objek dalam ilmu fisiologi maupun ilmu kedokteran dan psikologi klinis yang menempatkan tubuh sebagai objek penderita.

Secara khusus, penulis mengambil jarak terhadap pendapat yang menyatakan bahwa tubuh itu objek pikiran (Descartes), yang “hanya” menjadi kuburan (sema) bagi jiwa dan menghalanginya meraih kesempurnaa (Plato), yang direpresi oleh agama dan tradisi filsafat karena dianggap sebagai seoonggok daging material “hina” tempat (mesin) hasrat bekerja. Dalam pengertian ini, penulis melihat tubuh sebagai bentangan “teks budaya” yang, sebagaimana Marleu-Ponty, mengurai dirinya sebagai subjek yang menghasrati, “berpikir” dan “cara mengada manusia” dalam dunia. Lebih jauh, pada posisi ini, kajian budaya (cultural studies) atas tubuh merupakan metode analisis yang penulis kembangkan untuk melihat perkembangan gerakan mahasiswa dewasa ini.

Mengapa tubuh? Mahasiswa adalah anak muda yang secara fisiografis merupakan usia antara yang berada pada periode setelah masa anak-anak dan belum dewasa. Secara psikologis, mahasiswa berada pada masa transisional yang secara umum dicirikan oleh instabilitas dan atau labilitas sikap, prilaku dan pikiran. Bahwa alasan ini tidak serta merta sebuah tendensi, sebuah klaim, atas citra diri mahasiswa yang erat dengan gejolak hasrat atas tubuh, akan tetapi lebih jauh, merupakan sebuah dekonstruksi cara memahami mahasiswa –dan manusia pada umumnya— sebagai tubuh yang merasa, menghasrati, bertindak dan berpikir.

Sekilas Studi Tubuh[9]

Ada 3 pandangan utama tentang tubuh yang berlaku di Yunani Kuno. Yang pertama, aliran yang didirikan oleh Cyrenaic, percaya bahwa "kebahagiaan tubuh itu jauh lebih baik daripada kebahagiaan mental". Aliran yang kedua, didirikan oleh Epicurus, percaya bahwa "kebahagiaan tubuh memang bagus, tapi masih lebih bagus lagi kebahagiaan mental". Aliran yang terakhir, sekaligus yang paling tidak populer, didirikan oleh Orpheus, mengatakan bahwa "tubuh adalah kuburan bagi jiwa" (the body is the tomb of the soul). Meskipun tak populer, aliran ini sangat mempengruhi filsuf-filsuf utama seperti Phytagoras, Socrates, dan Plato.

Tubuh manusia sudah jadi topik penting dalam kajian antropologi sejak awal abad ke-19. Ada empat alasan yang bisa menjelaskan kenapa tubuh menempati posisi penting dalam antropologi: 1) Pembahasan antropologi filsafat tentang tema ontologi manusia. Tema ini otomatis menempatkan perwujudan bentuk manusia dalam posisi sentral. 2) Asal-usul manusia yang berasal dari spesies mamalia adalah pertanyaan penting dalam antropologi. Apakah yang kemudian membatasi alam dan kebudayaan? 3) Sejak masa Victoria telah berkembang telaah evolusi dalam antropologi (darwinisme sosial), yang memberi kontribusi pada studi tubuh. 4) Karena dalam masyarakat pramodern tubuh adalah penanda penting bagi status sosial, posisi keluarga, umur, gender, dan hal-hal yang bersifat religius.

Abad baru, dengan pandangan tentang tubuh yang baru, membuat para antropolog berhenti untuk melihat tubuh secara fisik dan mulai melihat tubuh sebagai alat untuk menganalisa masyarakat.

Margaret Mead misalnya mengatakan bahwa pembedaan kepribadian dan aturan-aturan dari dua jenis seks yang berbeda itu diproduksi secara sosial. Robert Hertz percaya bahwa pola pikiran masyarakat terefleksikan dalam tubuh. Persoalan-persoalan kosmologi, gender, dan moralitas mewujud menjadi persoalan-persoalan yang dialami tubuh. Tubuh fisik adalah juga tubuh sosial (the physical body is also social). Menurut Marcel Mauss cara untuk mengetahui peradaban manusia lain adalah dengan mengetahui bagaimana masyarakat itu menggunakan tubuhnya. Tubuh adalah instrumen yang paling natural dari manusia, yang dapat dipelajari dengan cara yang berbeda sesuai dengan kultur masing-masing.

Mary Douglas adalah orang pertama yang melihat tubuh sebagai suatu sistem simbol. Dalam bukunya Purity and Danger (1966) ia mengatakan, "Sebagaimana segala sesuatu melambangkan tubuh, demikian tubuh juga adalah simbol bagi segala sesuatu". Dan dalam Natural Symbols (1970) ia membagi tubuh menjadi dua: the self (individual body) dan the society (the body politics). The body politics membentuk bagaimana tubuh itu secara fisik dirasakan. Pengalaman fisik dari tubuh selalu dimodifikasi oleh kategori-kategori sosial yang sudah diketahui, yang terdiri dari pandangan tertentu dari masyarakat.

Nancy Scheper-Hughes dan Margaret Lock membedakan tubuh menjadi tiga: tubuh sebagai suatu pengalaman pribadi, tubuh sebagai suatu simbol natural yang melambangkan hubungan dengan alam masyarakat dan kebudayaan, dan tubuh sebagai artefak kontrol sosial dan politik.

Bryan S Turner membuat skema permasalahan tubuh yang disebutnya sebagai "geometri tubuh" (The Body and Society [1984]). Konsep Ini lebih merupakan pemetaan persoalan tubuh 4 dimensi: 1) Kesinambungan dalam waktu: masalah utamanya reproduksi. 2) Kesinambungan dalam ruang: masalah utamanya adalah regulasi dan kontrol populasi, ini yang sering disebut sebagi masalah "politik". 3) Ke-mampuan untuk menahan hasrat: ini adalah persoalan internal tubuh. 4) Kemampuan merepresentasikan tubuh kepada sesama, ini adalah masalah eksternal tubuh.

Pemikiran Arthur W. Frank sedikit lebih kompleks dalam For a Sociology of the Body: An Analytical Review (1991]). Menurutnya ada 4 masalah yang berkaitan dengan tubuh yaitu: kontrol, hasrat, hubungan dengan sesama, dan hubungan denga diri sendiri, yang pada gilirannya membagi tubuh menjadi 4: the disciplined body, the mirroring body, the dominating body, dan communicative body.

Panoptisme Tubuh Mahasiswa

Era millennium adalah era di mana tubuh telah mengambil posisi terhormat sebagai lokus kesadaran akan pentingnya pemeliharaan citra tubuh ideal. Tubuh telah diproklamasikan tidak lagi sebagai kuburan bagi jiwa. Bukan sebatas organ fisik, lebih jauh, tubuh merupakan sebuah “identitas”, sebagai “sistem berpikir,” “cara mengada”, dan sebuah kompleksitas nilai dan makna yang padanya aturan dan control sosial berlaku.

Menurut Michel Foucault tubuh selalu berarti tubuh yang patuh. Sumbangan utamanya bagi studi tubuh adalah analisisnya tentang kekuasaan yang bekerja dalam tubuh. Analisis utamanya adalah adanya kekuatan mekanis dalam semua sektor masyarakat. Tubuh, waktu, kegiatan, tingkah laku, seksualitas; semua sektor dan arena dari kehidupan sosial telah dimekanisasikan. Ia mengatakan: jiwa (psyche, kesadaran, subyektivitas, personalitas) adalah efek dan instrumen dari anatomi politik; jiwa adalah penjara bagi tubuh; tapi pada akhirnya tubuh adalah instrumen negara. Semua kegiatan fisik adalah ideologis: bagaimana seorang tentara berdiri, gerak tubuh anak sekolah/mahasiswa, bahkan model hubungan seksual.

Politik tubuh (bio-politics) dijalankan untuk mempertahankan bio-power. Bio-power dipertahankan dengan 2 metode: pendisiplinan dan kontrol regulatif. Dalam pendisiplinan tubuh dianggap sebagai mesin yang harus dioptimalkan kapabilitasnya, dibuat berguna dan patuh. Kontrol regulatif meliputi politik populasi, kelahiran dan kematian, dan tingkat kesehatan. Bio-power bertujuan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan produktiitas. Dan ia didukung dengan normalisasi (penciptaan kategori normal - tidak normal, praktek kekuasaan dalam pengetahuan) oleh wacana ilmu pengetahuan modern, terutama kedokteran, psikiatri, psikologi, dan kriminologi.

Jika demikian, apa hubungan antara tubuh dan (“mundurnya”) gerakan mahasiswa dewasa ini? Sebagaimana Foucault, yang membagi tubuh dalam tiga kategori analisis: (1) Force relations: kekuasaan dalam formasinya yang lokal dan global dalam hukum, negara dan ideologi. (2) The body: anatomi dan perwujudan kekuasaan dalam tingkah laku. Dan (3) The social body: perwujudan kolektif target kekuasaan, tubuh sebagai "spesies".

Force relation, the body dan the social body atau relasi kuasa atas tubuh terjadi ketika Negara dengan lanskap kapitalisme telah memberi ruang yang sangat besar bagi proyek tubuh dengan segenap konsekuensinya. Di mana-mana, melalui iklan gadis-gadis cantik dan pria tampan, sosialisasi kesehatan, rumah sakit, salon kecantikan, agenda “moralitas” masyarakat postmodern disusun sedemikian rupa melalui representasi tubuh. Tubuh telah mengalami mekanisasi politik melalui perayaan komoditas produk kecantikan/kesehatan dan komodifikasi atas tubuh yang bertujuan menciptakan imperatif moral yang mendikte setiap sikap, prilaku, cara berpikir, dan bagaimana “bekomunikasi” yang baik.

Dalam relasi kuasa di dunia kampus, ilmu pengetahuan, tanpa kita sadari memiliki peluang yang sangat kuat mendikte gerak tubuh (gesture) mahasiswa sebagai cara berpikir “logis” yang harus tetap dijaga sebagai bentuk “kesadaran” yang artikulatif mengarahkan kita pada tata cara bergaul, berkomunikasi, bahkan mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kita anggap timpang. Sebagai contoh, ilmu komunikasi, khusunya dalam studi public relation (humas) secara tidak langsung menolak citra-citra vokalitas tubuh yang “liar”, “urakan”, sebagai bentuk komunikasi interpersonal yang “efektif.” Pakaian yang rapi, rutinitas absensi mahasiswa, gerak tubuh (tangan, bibir, mata dan sebagainya) dan cara bicara yang lembut penuh intonasi dengan pilihan kata (diksi) yang tepat, merupakan system symbol sosial yang secara politik-akademik lebih bernilai ketimbang kritisisme itu sendiri. Tidak dalam arti menafikan sikap-sikap “baik” semacam itu, lebih jauh, secara tidak sadar kita telah menerima “normalisasi” pengetahuan yang berakibat pada munculnya oposisi pasangan (binary opposition); baik-buruk, lembut-keras. Bahwa sikap “ganas” dan vokalitas kritis mahasiswa kemungkinan akan dinilai sebuah sikap arogan dan banyak omong ketimbang sebagai “kesadaran” intelektual.

Dalam dunia psikiatri, kedokteran, psikologi, kriminologi, juga terjadi relasi kuasa pengetahuan atas tubuh yang didisiplinkan melalui model-model panoptisme tubuh. Di mana, panoptikon Sistematisasi model panoptik –seperti sketsa rancangan penjara panoptic yang dirancang Jeremy Bentham— mengisyaratkan harus adanya pusat kuasa sentralistik yang menjadi tempat beroperasinya nilai-nilai, norma dan hukum yang mengatur berjalannya disiplin sosial. Panoptisme tidak mengandaikan pengawasan secara langsung, akan tetapi ia dirancang dengan teror-teror citra kekerasan, membangun trauma psikologis massa, represi wacana (bahasa), yang dibentuk sedemikian rupa seolah-olah di setiap ruang publik ada yang selalu memata-matai (surveillance).

Pada konteks tubuh, pengawasan panoptik berlaku melalui mesin-mesin birokratik di kampus, di ruang publik, di depan dosen, di salon kecantikan, di mall-mall bahkan di depan negara. Represi ”kesadaran” kritis melalui tubuh terjadi manakala ruang-ruang klinis, ilmu psikologi, ”table manner” ilmu komunikasi, media massa menekan atau bahkan mendorong terjadinya impuls-impuls atas tubuh yang menghasrati dirinya sebagai ”kesadaran” cara mengada dan cara berpikir sebagai sebuah entitas, identitas dan eksistensi seseorang –dalam hal ini mahasiswa— dalam menyikapi dunia sekelilingnya.

Mitos Tubuh: Hipereality of Media and the End of Student

Dalam 12 tahun terakhir pasca reformasi, jejak gerakan mahasiswa yang seharusnya mengalami kematangan, baik dalam konteks organisasi maupun gerakan, sebagai imbas terbukanya kran demokrasi dan ruang publik yang jauh lebih luas dibanding era sebelumnya justru ditengarai semakin merosot ke dalam praktek-praktek personal mahasiswa yang terjun ke politik praktis. Euforia reformasi dan demokrasi bukannya melahirkan sesosok kekuatan moral force dan agent of change, alih-alih, semakin ”melempem”, tercerai-berai dengan kembalinya mahasiswa ke kampus masing-masing.

Padahal, jika melihat gejala semakin kentalnya praktik-praktik terbuka korupsi, kolusi dan nepotisme di tubuh negara pasca reformasi ini, ada harapan, gerakan mahasiswa dengan agenda reformasi yang diproklamasikan pada 98 yang lalu kembali ”bergairah” merebut posisinya yang sempat ”hilang.” Hiruk-pikuk ”kebangkitan” itu sempat muncul ketika kasus Bank Century (Century Gate) terungkap ke publik cukup berhasil menggalang kekuatan-kekuatan mahasiswa yang secara massif turun ke jalan. Tapi ”gairah” itu segera saja luntur setelah –menurut hemat penulis— gempita ”kemenangan” manipulatif kubu pendukung hak angket Century dalam voting terbuka yang dilakukan di DPR.

Seperti status yang pernah penulis tulis di akun Facebook ketika gempita kemenangan itu terjadi, bahwa kemanangan itu hanyalah imagologi politik atas citra pemerintahan yang, meminjam Baurillard, bersifat simulakrum politik atau sebatas pseudo-image untuk menjaga berjalannya status quo pemerintahan. Dalam pengertian ini, penulis ingin mengatakan bahwa, simulakrum politik berarti bahwa realitas kemenangan kubu pendukung hak angket bisa jadi buah dari proses agregasi kepentingan antara pihak-pihak yang pro-kontra yang tanpa asal usul realitas (kebenaran). Antara tanda dan makna (hipersemiotic) tidak mengacu pada realitas kasus Century an sich, tetapi lebih tepat merupakan politik citra untuk menjaga ”integritas” relasi kuasa DPR dan pemerintah daripada tujuan utama yang ingin diraih, yaitu; penegakan hukum (rule of law).

Tidak salah jika belakangan banyak muncul sikap apriori berbagai pihak terhadap menggejalanya simptom politik citra yang hadir dalam setiap sisi-sisi subtil relasi kuasa. Terjadi semacam ”koalisi kejahatan” yang hadir dalam ruang-ruang sosial, budaya dan politik, yang semakin sulit terendus. Secara bersamaan, kekuatan mahasiswa sebagai agent of change dikebiri oleh mesin-mesin hasrat (desiring machine) yang menyembul dalam lautan citra ”tubuh” sosial yang hadir bukan melalui praktek-praktek intimidasi, teror, dan bayang-bayang anarkhisme, atau penculikan. Tidak pula melalui undang-undang subeversi atau pun normalisasi kehidupan kampus yang menjadi ”momok” aktivisme yang pernah terjadi di era Pembangunanisme Soseharto.

Kali ini, di tengah optimisme global village-nya Marshal McLuhan dan bayangan cerah futurisme informasi Alvin Toffler, dan di saat perayaan media massa (mediamorfosa) yang telah mencapai bilik-bilik kamar mahasiswa –dan termasuk juga masyarakat awam, yang semestinya memberi harapan dan optimisme bagi munculnya kritisisme, melek (pencerahan) kebudayaan, sosial dan politik, justru tidak terjadi oleh karena informasi (media) tenggelam dalam pasar politik “jual-beli” tubuh. Hubungan relasional antara media dan masyarakat bukan hubungan antara dua “kesadaran” yang membingkai kebudayaan dalam “rezim” kritisisme, alih-alih, terjerembab dalam mitisme tubuh (the myth of the body).

Mitos tubuh ideal yang six packs (macho), tegak, tinggi, langsing, berkulit putih, adalah bahasa sosial simbolik yang “mengatasnamakan” demi kesehatan dan kebugaran tubuh menjelma menjadi semacam nilai baru interaksi manusia sebagai disiplin dan “tata krama” budaya urban –bahkan mulai merasuki daerah pinggiran/desa. Pada posisi ini, mahasiswa sekaligus telah menjadi agen citra diri tubuh yang hampir selalu hadir di setiap café, shopping center, tempat hiburan malam (night club), yang anehnya, semakin menjamur di setiap kota. Pada tempat-tempat tersebut, hasrat terhadap penampilan diri menjadi bahasa, identitas, prilaku dan sikap manusia di Indonesia saat ini.

Mike Featherstone, dalam The Body in Consumer Culture (1982), mengelompokkan pembentukan tubuh atas dua kategori: tubuh dalam dan tubuh luar. Yang pertama berpusat pada pembentukan tubuh untuk kepentingan kesehatan dan fungsi maksimal tubuh dalam hubungannya dengan proses penuaan, sementara yang kedua berpusat pada tubuh dalam hubungannya dengan ruang sosial (termasuk di dalamnya pendisiplinan tubuh dan dimensi estetik tubuh).[10]

Menurut Featherstone, dalam kebudayaan konsumen dua kategori itu berjalan secara bersama: pembentukan tubuh dalam menjadi alat untuk meningkatkan penampilan tubuh luar. Dalam kebudayaan konsumen tubuh diproklamirkan sebagai wahana kesenangan, ia dibentuk berdasarkan hasrat dan bertujuan untuk mencapai citra ideal: muda, sehat, bugar, dan menarik.

Persepsi tentang tubuh dalam kebudayaan konsumen didominasi oleh meluasnya dandanan untuk citra visual (logika kebudayaan konsumen adalah pemujaan pada konsumsi citra). Citra membuat orang lebih sadar akan penampilan luar dan presentasi tubuh. Media iklan, sinetron, industri film adalah kreator utama citra tersebut. Signifikansi informasi bagi perubahan social memang telah terjadi. Laju industri media, sebagai “anak emas” teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi magnet utama masyarakat dalam meng-upload kompleksitas nilai yang disodorkannya. Nyaris –untuk mengatakan sebagian besar— tidak ada satu pun yang bisa lepas dari rengkuhan (informasi) media.

Jaminan Alvin Toffler akan kedigdayaan informasi sebagai syarat “kehidupan”, sampai saat ini, malah cenderung menghasilkan bunuh diri kehidupan. Informasi seharusnya bermakna memberi “pengetahuan”, edukasi, dan kritisisme. Kini, informasi “hanya” berarti skandal, selebritas, fashion, gaya hidup dan perayaan atas tubuh. Bagi gerakan mahasiwa, tentu saja, ini telah menjadi “virus” yang penularannya begitu lembut tapi mampu menjangkiti setiap tubuh sosial kita ke dalam labirin perjalanan kebudayaan yang hanyut oleh ekstase gaya hidup yang pada akhirnya melemahkan urgensi gerakan.

Pengawasan panoptik yang terjadi dalam gerakan mahasiswa dewasa ini jauh lebih ampuh dilakukan melalui hegemoni budaya dan globalisasi media. Politik pembiaran terhadap entitas budaya atau citra visual atas tubuh patut dicurigai sebagai bentuk hegemoni relasional media (kapitalisme) dan Negara terhadap melempemnya gerakan mahasiswa. Relasi kuasa informasi memenjarakan masyarakat dalam “logosentrisme” baru yang mendekonstruksi klaim logosentrisme Descartes yang berpusat pada “Aku yang berpikir” –cogito ergo sum— menjadi “tubuh yang berpikir,” yang pada akhirnya, tidak lebih merupakan konstruk hegemoni relasi kuasa politik dan pengetahuan yang co-existence dengan kegairahan gaya hidup yang mengkonstruksi kompleksitas kehidupan mahasiswa dan masyarakat dewasa ini yang berkiblat pada “perayaan” konsumerisme, bukan kritisisme.

Bibliografi

Budiyarso, Edi. Menentang Tirani: Aksi Mahasiswa 77/78. Grasindo. Jakarta. 2000.

Budiman, Hikmat. 2002. Lubang Hitam Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

Comte-Sponville, Andre. 2007. Spritualitas tanpa Tuhan. Alvabet. Tanggerang.

Hadi, Astar. 2005. Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Humanis Mark Slouka terhadap Jagat Maya. LKiS. Yogyakarta.

Hardiman, F. Budi. 2007. Filsafat Fragmentaris. Kanisius. Yogyakarta.

Ibrahim, Idi Subandy (ed.). 1997. Ecstasy Gaya Hidup: Kebudayaan Pop dalam Masyarakat Komoditas Indonesia. Bandung: Mizan.

Juliastiti, Nur’aini. 1999. “Studi Tubuh.” Newsletter KUNCI, 01 Juli 1999, atau bisa diakses di http://kunci.or.id/esai/nws/01/studi_tubuh.htm

Manan, Munafrizal. Gerakan Rakyat Melawan Elit. Resist Book. Yogyakarta. 2005.

McLuhan, Marshall. 1999. Understanding Media: The Extension of Man. Cambridge, Massachusets: MIT Press.

Prasetyantoko, A., Indriyono, Ign. Wahyu, dkk. Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia, YHDS, Jakarta, 2001.

[1] Lihat Edi Budiyarso, Menentang Tirani: Aksi Mahasiswa 77/78, Grasindo, Jakarta, 2000.

[2] Penulis masih menyimpan kaset rekaman hasil pidato Amin Rais pada tahun 1997 yangmemberi khotbah cukup panjang terkait urgensi suksesi Nasional pada khotbah Idul Adha di Lapangan Sepakbola Stadion Gajayana Malang yang dibanjiri jama’ah dan terutama sekali membludaknya antusiasme mahasiswa mengikuti shalat tersebut. Di samping itu, di koran-koran nasional periode 1997-1998, sedikit banyak melangsir isu-isu politik semacam itu yang didukung oleh gerakan mahasiswa dan masyarakat baik secara tertutup maupun terbuka.

[3] Keberhasilan mereka “memetik bunga” sedikit banyak didukung oleh pematangan situasi, puncak krisis ekonomi moneter, konflik politik elit dan public distrust terhadap rezim, kesamaan sikap atas musuh bersama (common enemy) dan dukungan yang sangat luas dari seluruh elemen masyarakat. Tentang ini, lihat Munafrizal Manan, Gerakan Rakyat Melawan Elit, Resist Book, Yogyakarta, 2005, hal. 179. Ulasan lain, baca juga, A. Prasetyantoko, Ign. Wahyu Indriyono, dkk., Gerakan Mahasiswa dan Demokrasi di Indonesia, YHDS, Jakarta, 2001, hal. 75.

[4] Baca Hikmat Budiman, 2002. Lubang Hitam Kebudayaan. Yogyakarta: Kanisius.

[5] Multitasking merupakan sistem kerja komputer yang mampu merangkum berbagai aktivitas komputasi dalam waktu yang bersamaan. Analogi Hikmat Budiman dalam melihat kecenderungan budaya dalam masyarakat yang tidak lagi harus memilih satu aktivitas dari banyak pilihan yang ada. Ibid, Budiman, 2002. Lihat juga Astar Hadi, Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagat Maya, LKiS, Yogyakarta, 2005.

[6] Madzhab Djaeng adalah nama yang diberikan kepada sebuah komunitas diskusi mahasiswa lintas etnik yang pertama kali lahir di Kopi Djaeng (warung kopi), Malang. Sampai saat ini, komunitas tersebut secara rutin melakukan diskusi setiap malam Jum’at di warung/cafe tersebut. Dalam waktu dekat, sejumlah tulisan dari hasil diskusi rencananya akan dipublikasikan melalui jurnal yang kami beri nama Jurnal Madzhab Djaeng. Komunitas ini bergerak pada studi-studi budaya dan kelimuan sosial yang bermarkas di Malang, Jawa Timur.

[7] Andre Comte-Sponville, Spritualitas tanpa Tuhan, Alvabet, Tanggerang, 2007.

[8] F. Budi Hardiman. 2007. Filsafat Fragmentaris. Kanisius. Yogyakarta, hal. 49-50.

[9] Sebagaian besar perkembangan sejarah teoritik dari studi tubuh ini penulis ambil dari artikel Nuraini Juliastuti, “Studi Tubuh,” yang dimuat di Newsletter KUNCI, 01 Juli 1999, dan atau bisa dilihat di http://kunci.or.id/esai/nws/01/studi_tubuh.htm

[10] Ibid. Nur’aini Juliastuti, Studi Tubuh.

*Salah satu tulisan yg dimuat dalam buku Quo Vadis: Pragmatisme VS Idealisme (Kerjasama Forum Diskusi Madzhab Djaeng (for Cultural Studies & Social Sciences) Malang dan Litera Buku Jogjakarta, 2011)

**Astar Hadi adalah Sekjen INSAN (Institut Studi Agama dan Kebudayaan) NTB, penulis buku Matinya Dunia Cyberspace (LKiS, Yogyakarta, 2005). Sejumlah tulisannya pernah di muat di Jurnal dan di beberapa Media Massa Nasional maupun Lokal.

Mewaspadai Optimisme Ekonomi-Politik BIL

2011-10-11T19:12:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi**

Bandara Internasional Lombok (BIL) baru saja beroperasi. Berbagai cerita tentang euphoria di media massa, jejaring social (social network), dan celoteh girang warga Pulau Seribu Masjid telah memberi tempat bagi ruang “baru” optimisme kesejahteraan yang telah begitu lama diidamkan masyarakat Lombok secara khusus, dan NTB pada umumnya.
Di awal beroperasinya BIL, kita melihat kerumunan massa yg begitu antusias menikmati “wisata” baru modernitas yang disuguhkan di daerah kering-kerontang dan “jauh” dari peradaban kota, di Tanak Awu, Lombok Tengah (Loteng). Masyarakat rela berjejalan di tengah terik panas mentari untuk sekadar menyaksikan lalu-lalang pesawat, memanfaatkan situasi untuk mengais rezeki ala “pasar kaget” dan, mungkin juga, turut menyublim dalam hysteria mimpi masyarakat urban yang datang dan pergi dari luar negeri maupun seluruh wilayah Indonesia.
Jejak pesawat-pesawat berlabel internasional itu sudah mulai membekas dan menancapkan pundi-pundi rupiah yang bakal “tersebar” di NTB. Sementara itu, kaki-kaki telanjang berlumpur tanah sawah di sekitarnya sudah cukup siapkah menggelar “karpet merah” peradaban urban yang cepat atau lambat akan hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka?
BIL memang telah mengusung optimisme itu. Sebuah semangat optimisme dalam logika pembangunanisme (growth theory) ala Rostow yang melihat makroskopik pertumbuhan ekonomi sebagai “jalan” kesejahteraan dan sebagai indikator kemajuan ekonomi yang mengandaikan satu titik poros pertumbuhan yang nantinya memberi efek domino (trickle down effect) bagi kemajuan-kemajuan di bidang lainnya. Pada konteks ini, BIL merupakan “jalan” kemajuan yang disiapkan untuk masyarakat Lombok.
Jejak tahap lanjut dari optimisme BIL tersebut berkelindan dengan program Visit Lombok-Sumbawa 2012 yang mengusung semangat turisme/pariwisata sebagai bentuk file project kebijakan “satu paket” dalam rangka membawa nama NTB bergaung tidak hanya dalam negeri, lebih-lebih, menjadi “harum” di dunia internasional. Sebuah proyek “ambisius” ekonomi-politik sebuah daerah yang notabene ingin berlari mengejar ketertinggalan IPM (indeks pembangunan manusia) dan tergolong “termiskin” secara ekonomi di banding daerah-daerah lain di Indonesia.
Tentu saja, dalam pembacaan sederhana kita, beroperasinya BIL akan memberi angin “segar” dan gairah baru bagi perekonomian local. Logika pembangunan ini mengafirmasi sebuah semangat homo economicus yang meletakkan dasar materialisme sebagai wujud “given” (niscaya) manusia yang hendak memproduksi kapital sebanyak-banyaknya melalui proses-proses produksi, distribusi dan konsumsi yang nantinya akan mengalami penyebaran secara “rasional” ke berbagai wilayah ekonomi publik.
Contoh paling sederhana dari gerak penyebaran di atas bisa dilihat dari munculnya euphoria dan antusiasme ekonomi yang ditunjukkan public dengan cara-cara yang bahkan sangat tradisional, “lucu” dan unik. “Pasar kaget”, merimbunnya PKL (pedagang kaki lima), munculnya tukang ojek dadakan, pemberi jasa (guide) wisata dan lain-lain, menunjuk pada “optimisme” paling banal dari optimisme “tangan tidak terlihat” (invisible hand) Adam Smith –peletak dasar teori Ekonomi Klasik— yang percaya bahwa bahwa pemerintah tidak perlu repot-repot mengatur masyarakat, khususnya di bidang ekonomi, karena individu-individu dalam masyarakat akan memperjuangkan kepentingan ekonominya sendiri-sendiri. Perjuangan kepentingan ekonomi individu-individu itu di samping menciptakan persaingan, juga menciptakan ketergantungan yang saling menguntungkan atau simbiosis mutualisme.
Untuk memperjelas hal tersebut, Adam Smith pernah menulis begini: “….Jika seorang membuat roti untuk dijual kepada orang lain, maka motivasinya bukan karena ia orang baik hati yang tak ingin melihat orang lain kelaparan, melainkan karena ia sendiri butuh uang untuk makan yang bisa ia dapat dengan membuat dan menjual roti itu.”

Rakyat dalam Optimisme BIL
BIL adalah sejarah niscaya tentang modernisasi dan tawaran globalisasi yang hendak meletakkan dasar ekonomi-politik dalam ranah pemerintahan dan publik sekaligus. Pada konteks ini, pertimbangan hadirnya BIL, secara idealistik, merupakan bentuk “perjuangan” pemerintah untuk membangun kesejahteraan ekonomi di Lombok dan NTB secara umum. Apresiasi penting dari “kesadaran” ekonomis BIL ini layak diamini secara relatif sebagai salah satu factor yang akan memberi “ruang” lebih besar terhadap menjamurnya pasar potensial dan sector riil di tengah-tengah masyarakat. Paling tidak, inilah optimisme rezim ekonomi-politik berkuasa yang telah ditawarkan kepada masyarakat local menuju tahapan kemakmuran yang lebih baik. Mengapa demikian?
Penjelasan teoritik tentang model ekonomi-politik BIL ini bisa dipahami dengan model pilihan rasional (rational choice theory) yang memasukkan unsur-unsur pertimbangan ekonomis dalam perilaku para politikus. Bahwa hidangan “kue” internasionalisme ini menyajikan sebentuk rasionalitas pelayanan publik (public service) yang berakar pada motivasi dan kepentingan politik individu-individu di elit kekuasaan (pemerintah/pemangku kebijakan) yang sekaligus memperanggapkan dirinya sebagai “yang sama” dengan rakyat yang dipimpinnya dalam hal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan. Rakyat diposisikan sebagai makhluk ekonomi yang “diuntungkan” oleh beroperasinya BIL yang memberi efek domino langsung dan atau tidak langsung bagi hadirnya perbaikan infrastruktur jalan yang tadinya burung/kurang baik, terbukanya pasar yang lebih luas dan kompetitif, munculnya usaha-usaha baru bidang jasa dan lain-lain.
Ilustrasi pilihan rasional sangat optimis ditunjukkan Baiq Dyah R. Ganefi, seorang anggota DPD RI asal NTB, tentang keberadaan BIL tersebut. Dalam sebuah Grup di Facebook (FB), Ganefi menulis: “… Bayangkan saja, ketika bandara baru ini dapat membawa turis yang lebih banyak ke NTB itu akan lebih mudah lagi. Pengerajin kita yang lesu akan tersenyum kembali seperti sebelum Bom Bali dan Krisis Moneter dulu. Tamu-tamu asing itu akan langsung berdarmawisata ke rumah pengerajin dan akan menumpahkan dolar mereka disana… Bayangkan saja jika ongkos pengiriman itu turun. Para petani-petani kita dapat membanjiri supermarket-supermarket besar di Denpasar, Surabaya dan Jakarta dengan Kangkung Lombok yang manis dan renyah itu. Juga dengan wortel, kubis, kelapa, manggis, rumput laut, rambutan atau cabai merah ekstra pedas yang kini harganya sedang jatuh itu… Inilah yang saat kita belajar Ekonomi Publik dulu disebut sebagai eksternalitas positif. Yakni dampak langsung dari keberadaan satu aktifitas ekonomi terhadap lingkungan sekitar.”
Apa yang dikatakan Ganefi di atas, jauh-jauh hari, pernah ditulis sangat baik oleh James Buchanan, sang pencetus Rational Choice Theory yang membawanya meraih Nobel Ekonomi. Dua abad silam, Bapak Ekonomi Adam Smith pun mengikrarkan “laissez faire” (perdagangan bebas) sebagai tonggak “kejayaan” ekonomi modern.
Logika manis kapitalisme selalu memberi harapan. Gerak laju “tangan tak terlihat” Adam Smith dan pilihan rasional Buchanan telah banyak dipraktekkan dalam setiap kebijakan ekonomi sebuah negeri/daerah. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan bahwa realitas “mode of production” (produksi, konsumsi dan distribusi) kapitalisme seringkali menghasilkan alienasi (keterasingan) ketimbang memberi jalan keluar bagi pemerataan ekonomi.
Sumberdaya ekonomi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan ekonomi tidak terbatas secara otomatis melahirkan persaingan ketat antara para pelaku ekonomi. Pada titik ini, oligarki elit kuasa (pemerintah/DPR) yang berkelindan dengan elit pengusaha (korporasi) memiliki otoritas ekonomi paling besar atas hasil-hasil usaha ekonomi public. Lebih-lebih, jika kualitas SDM pendidikan masyarakat di Lombok saat ini masih tergolong “rendah,” maka optimisme “eksternalitas positif” yang disebut Ganefi itu, mungkin, hanya cantik di buku-buku Ekonomi tapi bersifat manipulatif pada wilayah riil persaingan usaha yang jelas-jelas sangat tidak seimbang.
Pada titik tertentu, harapan itu tetap ada. Masyarakat bawah yang tergolong mayoritas besar di NTB, tentu saja, mendapat imbas positif dari BIL tersebut. Tapi akan sangat sulit untuk mangatakan mereka bakal memperoleh bagian yang cukup merata dari berhamburannya Dollar ke Lombok karena ia sudah terlanjur masuk ke dalam kantong-kantong minoritas penguasa kapital. Tentu saja. Mengapa?

BIL = Euforia-Diaspora-Fantasmogoria?!
Kebijakan pembangunan BIL memang telah bergaung sejak Orde Baru. Potensi pariwisata dan turisme di Lombok yang sangat menjanjikan menjadi salah satu daya tarik utama pembangunan ini. Setelah dua decade, dari era 90-an sampai sekarang, pembangunan bandara ini, anehnya, mengalami banyak protes sementara kalangan oleh karena tidak adanya persiapan dan kesiapan matang mencipta skill lokal layak pakai sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam bingkai demokratisasi dan pelaksanaan good governance di era otonomi daerah (otoda).
Wajar jika kemudian hal ini memantik kecurigaan bahwa proses pembangunan yang terjadi berorientasi ekonomi murni (economic oriented) yang mengabaikan factor-faktor SDM local untuk terlibat dalam “gawe besar” pembangunan. Artinya, jejak-jejak sentralisme Jakarta dan korporasi masih berperan sangat besar menggawangi tahapan proses formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan BIL yang memungkinkan “kontrak politik” bagi-bagi “kue” tidak begitu memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat, khususnya Tanak Awu dan sekitarnya. Dan, jika preseden ini terbukti benar, “mau dibawa kemana” dollar itu dan untuk siapa saja?
Andai saja para pemangku kebijakan (stakeholders) dalam rumusan good governance benar-benar berjalan, menurut hemat penulis, sejatinya tidak akan mengabaikan ranah pemetaan sosio-pskologis-politik local dan pelibatan masyarakat sebagai domain kerja suatu kebijakan. Akan tetapi, ketika analisis ini dibawa pada santernya opini-opini dan atau fakta-fakta miring tentang “tidak adanya” atau rendahnya skill local mumpuni yang siap berkerja secara professional, bisa ditengarai ada missing link yang melepas rantai kearifan local dengan “hanya” mementingkan pembangunan fisik semata.
Egosentrisme prilaku elit politik seperti di atas, dengan demikian, semakin menunjukkan apa yang pernah ditulis Karl Marx sebagai teori nilai-lebih (surplus value) kapitalisme yang mengutamakan keuntungan (produktivitas) ekonomi di satu sisi, sementara di sisi lain menghilangkan (alienasi) kerja-kerja non-ekonomis, seperti manusia.
Kesimpulan sementara yang bisa ditarik dari benang merah ekonomi politik BIL ini adalah sebuah gugatan epistemologis atas labirin pembangunanisme yang di satu sisi memberi harapan perubahan dan optimisme kesejahteraan ekonomi dengan segepok euforia. Di sisi lain, jika gurita kapitalisme pemilik modal dengan penjaga “moral hazard” politik kekuasaan saling bersanding kokoh, maka alamat “palsu” kesejahteraan ekonomi akan selalu menjadi sebatas euforia yang menaruh masyarakat di bawah kaki pencakar langit peradaban.
Pada akhirnya, manakala sebuah pembangunan fisik tidak benar-benar disertai akar (kebijakan) budaya SDM lokal, maka euforia PKL, “pasar kaget”, tukang ojek dadakan, celoteh girang masyarakat penonton (society of spectacle) pengantin pembangunan dan lain sebagainya, harus segera bersiap-siap terbang bersama pesawat di BIL untuk ber-diaspora (menyebar) –menjadi TKI/TKW misalnya— meninggalkan daerahnya karena merasa “asing” dan harus “kehilangan” tempat oleh desakan-desakan budaya baru urban dan pengambil-alihan hak ekonomi secara diam-diam (silent take over) oleh skill mumpuni pelaku ekonomi dari “luar” yang jamak terjadi setiap kali “peradaban” kota dimulai. Dan titik kulminasi dari logika ekonomi-politik semacam ini seperti menanam benih harapan di bumi penuh mimpi dan khayalan semu (fantasmogoria) yang seolah-olah sudah berada di depan mata, tapi ternyata ilusi belaka.
Sekali lagi, tengara modernitas dan globalisasi telah banyak menciptakan sejarah peradaban yang besar. Bangunan-bangunan megah pencakar langit telah menjadi saksi bisu betapa kekuatan ekonomi Cina semakin digdaya dalam percaturan global. Lombok secara khusus dan NTB secara umum “baru” saja memulainya. BIL adalah pertaruhan dan jaminan awal berdirinya hutan beton lainnya yang sangat mungkin mengikis “eksternalitas positif” pertanian Gumi Paer berganti “eksternalitas negatif” yang terlalu panas bagi orang Sasak “lebung” (rapuh/ringkih) untuk terlibat dalam persaingan merebut pasar “tangan tak terlihat” itu. Optimisme itu memang masih ada. Di sini dan kini. Kalau bukan sekarang, kapan lagi?! Selamat Datang BIL… !!! Wallohu a’lam bi alshawab.

**Astar Hadi adalah Sekjen INSAN (Institut Studi Agama dan Kebudayaan) NTB dan Peneliti sosial-politik di INDOMATRIK (Lembaga Survei Opini Publik dan Kebijakan) Malang.

POLITIK IDENTITAS DAN TAFSIR SUBALTERN ATAS SEJARAH SASAK: WHY NOT??? (Catatan Singkat atas Tulisan/Resensi Paox Iben Mudhaffar berjudul "van der Kraan, Dunia Post Kolonial Dan Topi Para Pesulap")

2011-09-20T05:48:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Jika membawa kritik Hasan Hannafi atas orientalisme, "serangan" Edward Said terhadap cara2 Barat membaca/menjajah Timur, sampai Mansour Fakih "menolak" logika Dunia Ketiga buatan Barat, ada suatu hal yg harus dipetakan ke dalam ruang geopolitik sebuah bangsa --dlm hal ini Sasak, tentu saja. bicara oksidentalisme ke dalam wilayah yg lebih lokal Sasak, itu harus dipahami dlm pembacaan yg "berbeda". bahwa dalam labirin "can subaltern speaks?" harus ada problematisasi atasnya. artinya, subaltern dlm pemaknaan hirarkis kasta2 yg mgkin berada dlm hirarki Sudra dan ato bhkan Paria/Candala, tetap harus dilakukan "uji" kritis utk memaknai posisi sejarahnya. dsini, subaltern, dlm "kamus" Gayatry Sphivak mngandung arti sebuah sinyalemen penting bagi intektual organik yg harus mmbuat mereka jadi "bicara".
sy tdk ingin berdebat soal intelektual sok humanis, akan tetapi sy ingin mengatakan bahwa kaum intelektual (baik dr Tuan Guru, ningrat, profesional, petani, dll) sudah seharusnya membongkar kredo fatalistik subaltern menjadi suatu yg "hadir", dirasakan, dialami dan dihayati sbg sebuah strategi politik-budaya yg bertujuan mengafirmasi perjuangan kaum tertindas kedepan. Dengan demikian, subaltern bukan sesuatu yg harus disesali, akan tetapi sesuatu yg memang harus diangkat ke permukaan vi a vis homogenisasi/hegemoni teknokrasi, oligarki dan borjuasi ala baru yg terjadi saat ini dan disini (Sasak, red). jadi, tafsir atas POLITIK IDENTITAS memang tdk harus dimaknai sbg oposisi biner; yg mana bangsawan yg mana bukan, yg mana Bali yg mana Lombok, yg mana NU-NW-Muhammadiyah, dsb.
Elaborasi tafsir POLITIK IDENTITAS atas tipologi subaltern harus dipahami sbg langkah ideologis yg "mempertemukan" ide2 politis menyeluruh "dari bawah" untuk dibuat "bicara", utk dibuat "menjadi", utk dibuat "ada" dlm hubungannya dgn relasi kuasa melalui agensi-agensi intelektual organik!!!. apa "suara dari bawah" itu; suara para Subaltern? suara2 mereka ttg "PRODUKSI, DISTRIBUSI dan KONSUMSI" material yg merata, baik itu terkait social capital ataupun financial capital... pada posisi ini, POLITIK IDENTITAS SUBALTERN itu bersifat WAJIB !!!
van der Kraan mgkin benar ttg sejarah itu. Benar pula ketika kita mengatakan POLITIK IDENTITAS cenderung mengarah pada politik kepentingan. tetapi satu hal yg harus ditegaskan disini, bahwa POLITIK IDENTITAS berarti upaya menegaskan/mendefinisikan "diri" yg disini, daya "mendisinikan" yg disini (Sasak/Lombok), semangat "mensinergikan" kearifan2 lokal kita yg disini melalui "suara2" para SUBALTERN, siapa pun itu !!!
Baik Hassan Hanafi, Spivak, Said, Mansour Fakih, Gramsci, ingin dan tau para Subaltern itu bisa "bicara". dan satu koreksi penting (secara khusus) utk seluruh pembaca/penafsir SUBALTERN STUDIES dlm essai panjang Spivak berjudul "CAN SUBALTERN SPEAK, bahwa ada "kesalahan" fundamental yg sering terjadi dgn mengatakan bahwa SUBALTERN itu tdk bisa bicara, lebih-lebih dianggap tdk ada, apalagi hanya sekadar utk dibantu bicara oleh para intelektual. sama sekali tidak !!! "Tidak dapat berbicara adalah metaphor karena ia mencoba berbicara sehingga secara metaphor Anda dapat mengatakan tidak ada keadilan di dunia. Orang tidak menaruh perhatian pada 'cerita' subaltern", kilah Spivak dlm sebuah wawancara dlm kunjungannya ke Indonesia pada suatu waktu...
nah "cerita" SUBALTERN inilah yg menjadi tugas Intelektual organik untuk megangkatnya menjadi startegi POLITIK IDENTITAS masyarakat Sasak. dan mgkin dekonstruksi yg di maksud Paox Iben di atas adalah "membongkar" van der Kraan melalui tafsir SUBALTERN atas sejarah Sasak sesungguhnya?! Wallohu a'lam
wasssalam...

Kelana, Lombok Tengah
20 September 2011

Seolah-olah Mendamba-Nya

2011-08-29T06:54:00.000+08:00

ku merayu,
berujar tanpa rasa

ku coba menyentuh,
titik-titik sensitif itu
tapi hasrat masih saja membeku

asa sudah tidak terbilang
dalam puja-puji nama-nama indah
sementara jiwa masih saja melanglang buana
ingin mencerap indahnya fana

apa mungkin ada cerita cinta
ketika rangsangan itu cuma mencari nikmat diri belaka
tanpa ada upaya menghamba sepenuhnya?

kenikmatan bercinta
hanya melepas dahaga sementara
bahagia pun terasa pura-pura
dalam do'a-do'a malam
menggapai purna Seribu Bulan

Lombok, 27 Ramadhan 1432 H / 27 Agustus 2011
04.41 WITA

Menu Dekonstruksi ala Nazarudin: Lupa yang Membuka Jalan Revolusi

2011-08-19T21:51:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Bukan “Cinta Fitri”, tidak pula “Putri yang Ditukar.” Ini sebuah sinetron bangsa berdurasi jangka panjang yang akan mengaduk-aduk opini kita tentang sebuah cerita yang tidak melulu happy ending dan belum tentu bad ending.
Nazarudin. Judul besar sebuah sandiwara baru yang mengetengahkan dagelan politik dan hukum paling kentara di Indonesia. Nama baru, lakon baru, tapi cerita lama yang didaur ulang dalam scenario cerita yang sejatinya tidak akan jauh berbeda seperti kasus Gayus, Century, BLBI, dan banyak yang lain.
Mengingat kembali kasus-kasus sebelumnya, seperti Gayus dan Century, maka kasus Nazarudin mengangkat kesadaran kita atas luka-luka sebuah negeri yang tidak kunjung sembuh. Alih-alih, irisan demi irisan rasa sakit itu makin membuncah menggenangi mata beratus juta penduduk yang pada akhirnya merasakan lelah dan kantuk luar biasa sehingga tidak sanggup lagi untuk menahan diri dalam tidur panjang yang bertaburan mimpi-mimpi buruk korupsi, selamanya. Tragis !!!
Dari kicau burung Nazar yang sempat memberi harapan terungkapnya megaskandal korupsi, sampai akhirnya scenario yang “sudah terbaca” dari sang sutradara tangguh sebuah negeri kembali mengajak kita untuk tidur panjang berjamaah dengan melupakan apa yang sudah terjadi.

Perjuangan Melawan Lupa
Luar negeri, sepertinya, telah menjadi tempat paling indah bagi pembentukan kesadaran kita. Singapura, Thailand, Vietnam sampai Kolumbia, merupakan negeri persinggahan bagi otak kita untuk berjuang melawan lupa itu. Ingatan-ingatan sejarah kelam tentang para penjahat berdasi di negeri “percikan air surga” bernama Indonesia begitu nyaring terdengar dari Negeri-negeri antah-berantah tersebut.
Mantan Bendahara Demokrat itu kini telah kembali dalam pelukan manis “negeri surga” yang paling bersahabat bagi mereka-mereka yang bermandikan uang rakyat. Nazarudin pun lupa akan nama-nama itu. Gayus pun demikian. Mereka semua amnesia demi sebuah kenyamanan, demi sebuah ketenangan, demi sebuah kebaikan bersama dan demi sejarah bangsa masa depan yang menjadi milik minoritas elit-elit berpakaian kemeja rapi, berambut klimis dan murah senyum itu. Sementara cukupkah bagi rakyat “menikmati” tata-krama luhur bangsa dalam citra-citra sensual etika dan moral yang selalu menjadi kebanggan kultur ketimuran?!
Tentu tidak !!! Kita masih memiliki sejarah peradaban sebuah negeri yang harum bersama nama-nama besar seperti Soekarno, Hatta, Natsir, yang tegak berdiri atas nama Negeri Besar dengan jiwa besar yang tegas dalam kata-kata, yang sederhana dalam laku dan selalu sadar dalam berbuat. Tapi, kita pun telah/hampir melupakannya. Karena, mungkin, kita dilatih untuk itu. Dan, dalam drama Nazarudin, pelupaan itu terjadi.

Lupa yang Mengingatkan
Surat “cinta” terbuka Nazarudin kepada pemimpin negeri ini adalah surat “cinta” paling mengharu-biru seorang anak nakal kepada bapaknya yang berisi niatan “baik” yang tidak tega mengumbar aib keluarganya sehingga ia merasa layak dihukum sendiri tanpa harus melibatkan anggota keluarga yang lain. Sebuah iktikad baik seorang anak yang tidak ingin menjadi anak durhaka di hadapan bapaknya, mungkin. Meski pada akhirnya, ia dengan “terpaksa” melupakan aib-aib keluarga itu.
Sayang, nasi sudah menjadi bubur. Nazaruddin sudah dianggap anak durhaka. Dia sudah diusir dan bukan bagian dari anggota keluarga besar lagi. Rengekannya dalam surat yang secara tegas meminta Presiden SBY melindungi anak dan istrinya meski dirinya harus dihukum adalah rengekan seolah-olah (as-if), tangisan palsu, yang justru berarti satu hal; strategi dekonstruksi melawan lupa !!! apa itu?
Public sudah mengetahui. “saya juga berjanji tidak akan menceritakan apapun yang bisa merusak citra Partai Demokrat,” begitu salah satu isi surat itu. Public, tentu saja, bertanya-tanya apa makna dibalik isi surat tersebut. Artinya, keengganan Nazarudin bercerita semakin mengukuhkan opini kita tentang kebenaran sesuatu yang perlu dibongkar. Lupa di sini berarti mengingatkan dan “memaksa” pihak berwenang untuk melakukan sesuatu. Logika surat tersebut menjungkirbalikkan klaim sementara kalangan yang melihat ini sebagai “matinya” Nazarudin.
Jika Nazarudin benar-benar ingin menutup kasus ini dengan melakukan aksi bungkam, kenapa dia melayangkan surat terbuka kepada presiden dengan bahasa yang nyata-nyata mengandung arti sebaliknya dari sekadar melindungi keluarganya dari intimidasi dan hukuman?!
Sebuah menu dekonstruksi khas ala Nazarudin yang, pada kenyataannya, mengajak ingatan public untuk terus memantau secara terus-menerus perkembangan opini-opini dan atau fakta-fakta berkenjutan dari “kicau-kicau” barunya setelah berada di Indonesia.
Sejauhmana keseriusan pihak berwenang termasuk KPK dalam menuntaskan strategi lupa dan bungkam Nazarudin menjadi sesuatu yang sangat krusial untuk dikritisi ke depan. Karena KPK dan pemerintah bisa jadi akan benar-benar ditelanjangi oleh sinetron yang belum diketahui ending-nya ini.
Artinya, meski ada sutradara dibalik strategi lupa ini, Nazarudin sepertinya sedikit berbeda dengan Gayus. Karena ia ibarat OVJ (opera van java) yang bisa saja menjalankan scenario ceritanya sendiri keluar dari konsep sang Dalang. Jika demikian yang terjadi, maka pembongkaran atas lupa itu akan membuka jalan Revolusi Indonesia jilid selanjutnya. Wallohu a’lam

Ramadhan dan Kesalehan Entertainment

2011-08-09T21:13:00.001+08:00

Oleh: Astar Hadi*

Dalam satu tahun terakhir, Ust. Jefri Al-Buchori adalah sosok da’i muda yang berkibar lewat tayangan-tayangan bernuansa “Islami” di hampir seluruh pertelevisian nasional. Buchori –disamping ustadz-ustadz muda lain tentunya— adalah contoh unik seorang ustadz yang saat ini semakin melejit lewat acara special Ramadlan di televisi. Ya, media telah melambungkan namanya tidak sekadar menjadi seorang da’i, ia sekaligus seorang selebriti “moral” yang pada gilirannya termasuk dalam kategori sekelompok minoritas orang yang “wajib” hadir menghiasi tayangan infotainment berbasis gosif, apapun namanya.
Terlepas dari persoalan tingginya rating acara-cara berbasis rohani, contoh di atas untuk menunjukkan bahwa media yang selama ini seringkali dianggap sebagai medium pemeluk budaya hura-hura dan konsumerisme tanpa rasa haru (mencangkok istilah Idy Subandi Ibrahim), semakin bersikap “permisif” dengan persoalan spritualitas. Sejauh mana efektifitas acara rohani berdampak pada perubahan gaya hidup masyarakat, tentu saja membutuhkan sebuah penelitian kritis tentangnya.
Yang menarik, seperti diungkapkan Marshall Mc.Luhan, seorang pakar komunikasi, medium is the message; bahwa media adalah pesan itu sendiri. Dengan kata lain, media berfungsi sebagai sebuah pesan berantai yang menghantarkan kepada masyarakat penonton sebuah nilai yang bersifat massif. Besarnya pengaruh media mampu menjungkirbalikkan imperatif-imperatif budaya yang sudah mapan.
Masyarakat sebagai objek pasif tontonan akan memilih berbagai pilihan karakter yang telah disuguhkan media melalui tayangannya. Dari sebatas menjadi seorang yang siap membela moral sampai penentang kebenaran merupakan entitas yang tak terhindarkan manakala media telah menjadi “eksistensi” masyarakat di era globalisme media sekarang ini.
Dalih bahwa berbagai pilihan yang disodorkan media adalah pilihan demokratis, yang artinya setiap orang bebas memilih dan memilah apa saja yang disukainya justeru menjadikan kita sesosok the silent majorities (mayoritas yang diam). Kesadaran kita sebagai mayoritas telah diambil-alih oleh keajaiban pemancar elektronik tersebut. Kita ibarat orang “dungu" yang tinggal menunggu hadirnya sebuah kesadaran (artificial) ciptaan media yang akan menjadi cerminan citra setiap langkah kita.
Secara sadar kita juga mengetahui, fenomena konsumerisme dan menjamurnya berbagai hypermarket bersimbiosis secara mutualis dengan semakin menguatnya globalisme media yang hampir tidak –untuk tidak mengatakan tidak sama sekali— menemukan tandingan budayanya. Media pada kenyataan merupakan desa global sebagai tempat berinteraksi dan bergumulnya kompleksitas gaya hidup dan hedonisme.
Bercermin pada acara dakwah yang banyak mengangkat persoalan etika dalam bingkai relegiusitas melalui televisi, kita dibawa pada sebuah pertanyaan apakah lantas pesan-pesan massif tersebut merupakan sebuah dialektika produk kesalehan yang dikomodifikasi sedemikian rupa sebagai counterculture terhadap pesona konsumerisme yang sangat lekat dengan gaya hidup masyarakat perkotaan/modern?
Karenanya, menilik tesis McLuhan di atas tentang kemampuan media yang terbukti ampuh menjadi lokomotif “kesadaran” untuk bertindak, memungkinkan tayangan relegius tersebut memiliki akses yang kuat dalam menyampaikan kesalehan individual sekaligus sosial.
Untuk menariknya lebih jauh, apakah tayangan spesial Ramadlan atau yang serupa dengannya, yang melibatkan berbagai unsur termasuk para Ustadz dan seleberitis, bisa menggugah kesadaran masyarakat kepada amal shaleh.
Terlepas dari semua itu, justeru banyak bermuculan suara-suara kritis yang kemudian menilai bahwa kode kesalehan yang diciptakan media dianggap “hanya” sebatas kesalehan entertainment yang manipulatif. Kesalehan yang ditawarkan melalui media seringkali disinyalir sebuah ironisme yang tidak ditujukan pada kualitas komunikatif dari pesan-pesan (relegius) yang disampaikannya. Alih-alih, ia hanya sebatas hasrat pemuasan kapital produsen media berbasis rating.
Dalam pandangan semiotika Postrukturalisme dijelaskan, tanda-tanda, dalam hal ini tayangan bernuansa “Islami”, diproduksi bukan dengan tujuan untuk menyampaian pesan-pesan, dan konvensi-konvensi sosial, melainkan dilandasi oleh kegairahan dan kesenangan dalam permainan tanda semata.
Sebagai ilustrasi, di media pertelevisian nasional sekarang ini, kita melihat dengan mata telanjang sebuah “euphoria” ramadhan yang menghadirkan program acara sahur-berbuka dengan tema utama yang sebagian besar berbasis lawakan dan program acara konser musik live yang di keduanya menyertakan taushiyah-taushiyah dari para ustadz di penghujung acara. Pada titik ini, apakah kemudian bumbu ceramah yang notabene acara “selipan” mampu menawarkan sebuah kualitas nilai-nilai moral-religius bagi para penontonnya, atau sebaliknya, di saat yang sama para penonton keburu mematikan atau mengganti channel TV-nya dengan acara lain yang keluar dari konteks agama?
Dengan mata telanjang kita melihat dua paradoks, antara kelakar duniawiah dan keseriusan ajaran agama saling berkelindan satu sama lain. Di satu sisi, ini adalah sebuah realitas budaya yang tidak bisa ditolak, tetapi ia juga merupakan siklus ironis yang menawarkan kegairahan komunikasi media dengan segenap sensualitas budaya ngerumpi di satu sisi dan “pencerahan” agama di sisi lain. Madonna pun berdoa, “saya relegius”, “saya spiritual”, …saya tidak mencoba membangun jembatan antara seks dan agama. Hanya gereja Katholik yang bersikeras memisahkan dan itu nonsense,” (Armahedi Mehzar, 1983). Lantas, apakah yang sejatinya menjadi fokus dari tontonan itu? Apakah sisi kegairahan sensual atau pencerahan dalil agama?

Haruskah kita Berdamai dengan Kesalehan Entertainment?
Sebuah kritik, apapun bentuknya, acapkali cukup fasih meneriakkan ironi ketimpangan sosial dari sebuah fenomena sosial yang mapan. Tapi tidak kalah seriusnya, kritik kadang reduktif dan sulit melepaskan diri dari kecenderungan bombasme dan –mungkin saja— arogan.
Demikian halnya dengan fenomena (tayangan) relegiusitas di media yang makin marak belakangan ini. Sekurang-kurangnya, perlu disadari bahwa proses membangun keshalehan individual, dan lebih-lebih, secara sosial, perlu dibongkar dengan bahasa-bahasa media.
Karena pada kenyataannya, proses pembelajaran melalui acara-acara keagamaan di tempat-tempat suci semacam Majlis Ta’lim, Masjid/Gereja, ternyata tidak cukup mumpuni memberikan daya dobrak psikologis (psychological striking force) di saat kekuatan budaya massa dan melubernya pesona gaya hidup glamour yang justeru disuguhkan dengan sangat efektif oleh media.
Artinya, persoalan maraknya keshalehan entertainment adalah sebuah dialektika dunia hiburan yang secara terus menerus bermetamorfosis. Di satu sisi, tayangan keshalehan entertainment tidak lebih dari sekadar memanfaatkan logika pasar yang tidak serta-merta berkepentingan terhadap persoalan etika relegiusitas. Di lain sisi, sejatinya, kita harus membuka diri bahwa tayangan tersebut harus dilihat sebagai realitas kebudayaan Abad 21 yang ingin menemukan pengungkapannya dengan citra “gaul” budaya televisi yang notabene lebih digemari masyarakat ketimbang pergi ke guru ngaji lengkap dengan sarung dan kopiah.
Upaya mengawinkan secara harnonis antara faktor ekonomi, teknologi dan agama, tidak melulu berbicara soal (keburukan) kapitalisme, tidak juga mengatasnamakan (kebaikan) idealisme, tetapi manifestasi riil masyarakat tentang “cara lain merengkuh agama” melalui media –untuk yang terakhir ini memang lebih banyak diminati.
Akhirnya, Pesan keshalehan, seperti apa pun pengungkapannya, tetap memilki karakter “pencerahan” bagi manusia. Dan, karena “kiblat” (budaya) massa secara massif telah beralih pada budaya TV, tentu saja perkawinan antar agama dan media adalah alternatif yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Entah, apakah orang harus memberinya nama “kapitalisme relegius”, seperti dikatakan Muammar Khadafi, presiden Libya, yang sempat begitu mesra bersama Amerika Serikat.
Apakah keshalehan entertainment –yang disinyalir bersifat semu belaka— harus dipertentangkan? Sementara itu, masyarakat kita yang sudah terbius oleh budaya tontonan dan Facebook dewasa ini justeru tidak punya cukup waktu untuk menjemput ustadznya. Wallahu a’lam!

*Astar Hadi adalah Pemerhati Budaya dan Media. Penulis buku Matinya Dunia Cyberspace (LKiS, Yogyakarta, 2005) dan Salah Satu penulis dalam Quovadis: Pragmatisme VS Idealisme (Litera Buku, Yogyakarta, 2011). Kini tinggal di Kelana Lombok Tengah.

Ramadhan, Konsumerisme dan Hiperealitas Religius

2011-08-03T19:16:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi*

Bulan Ramadhan yang diyakini umat muslim sebagai bulan pelipatgandaan pahala amal ibadah baru saja tiba. Sebuah momentum menggali lebih dalam sakralitas keberimanan individual sekaligus sosial manusia dalam hubungannya dengan Tuhan dan manusia telah menghampiri kita. Bulan ini, seperti dijanjikan Alloh, dianggap sebagai moment “keramat” untuk meraih keagungan malam seribu bulan bernama lailatul qadar.
Anjuran untuk melipatgandakan intensitas ibadah dan memperbaiki kualitas spritualitas menjadi sangat signifikan. Karena pada bulan ini pula, manifestasi “sibghotullah” atau sentuhan “tangan” Tuhan secara langsung dan tanpa hijab terejawantah bagi mereka yang mendekatkan diri (bertaqarrub) kepada-Nya.
Akan tetapi, jika mengamati fenomena Ramadhan tahun-tahun sebelumnya, gempita bermewah-mewahaan, hedonisme dan konsumerisme juga tidak kalah semarak oleh tawaran gaung spritualismenya yang suci. Bahwa proses penggalian nilai-nilai ibadah turut mengalami simulacrum spritualitas oleh gempita komodifikasi realitas yang hadir di setiap bulan penuh barkah ini menjelang.
Model komodifikasi realitas menawarkan suatu bentuk baru cara menyikapi spritualitas berpuasa melalui komoditas yang “di-Islam-kan” dengan produksi gaya yang seolah-olah islami yang dikonstruk oleh bangunan budaya dan media modern. Pada kondisi ini, nuansa-nuansa yang seolah-olah serba “islami” dan seolah-olah menawarkan “rahmah, barkah dan maghfirah” berpuasa melalui citra-citra relegius tersebut diterima sebagai salah satu bentuk kesalehan. Dan anehnya, ia “diamini” secara massif oleh banyak kalangan. Mengapa demikian?

Ekstase Shopping Ramadhan
Fakta bahwa setiap kali Bulan Ramadhan datang, konstruk pikiran kita hampir seragam. Bayangan tetang bulan puasa yang serba spesial membawa hampir –untuk tidak mengatakan semuanya— setiap orang untuk berduyun-duyun mempersiapkan diri menjemput kedatangnnya dengan sesuatu yang “spesial” pula.
Bukan sebuah kebetulan, sehari menjelang Ramdhan tahun lalu, saya masuk ke sebuah supermarket di bilangan Cakranegara, Mataram, NTB, terlihat berjubel orang berbelanja dengan jumlah barang yang “tidak biasa” kita temukan pada 11 bulan lainnya. Pun demikian, di tempat-tempat lain di Indonesia, seperti yang diberitakan di televisi, masyarakat melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Sebuah wisata kuliner bernuansa “spiritual”. Mungkin.
“Kekhususan” bulan turunnya al-Qur’an ini sekaligus mempertontonkan citra wajah sosial umat muslim dalam hiruk-pikuk “iqra’” (membaca) peluang “bisnis spiritual” yang muncul di mana-mana. Bak cendawan di musim penghujan, beraneka warung-warung ataupun pedagang dadakan bermunculan menjemput oase barkah Ramadhan.
Lebih-lebih di penghujung Ramadhan, saat di mana aroma lebaran tercium, tiap orang yang semestinya menjemput Bulan Seribu Bulan ini dengan memperbanyak berdiam diri di masjid dalam suasana khusyuk, alih-alih, justru terjadi konversi “i’tikaf” dalam ekstase (kenikmatan) shopping di mall-mall. Spirit lailatul qadar tergerus oleh wujud perayaan “kemenangan” yang hyperreal.
Kecenderungan ke arah tindakan atau aktivitas yang hyperreal mewujud dalam sebuah kesadaran semu dalam memaknai dan atau menyikapi substansi dari nilai-nilai yang terkandung dalam spirit Ramadhan.
Al-Imsak (menahan diri) yang berarti menjaga diri dari gejolak pelepasan hasrat biologis, fisiologis dan psikologis secara berlebihan justru terasa absurd. Betapa tidak, ajaran berpuasa sebagai medium kontrol terhadap hasrat konsumptivisme (baca: belanja), anehnya, di bulan ini pula mesin-mesin hasrat (desiring machine) itu begitu eksis dan dirayakan secara massal.
Perihal menjamurnya shopping mall, iming-iming mega diskon dengan iringan musik islami dan spanduk-spanduk “menyambut” Hari Kemenangan yang berjejer di pusat-pusat perbelanjaan secara tidak sadar diamini secara perseptual sebagai semangat kembali pada kesucian (Idul Fitri).

Hiperealitas Religius
Kecenderungan semesta tanda dan pencitraan ini mengarah pada apa yang disebut Jean Baudrillard dalam tulisannya The Precession of Simulacra, sebagai simulasi realitas. Pada dasarnya simulasi realitas ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan membentuk persepsi yang cenderung palsu (seolah-olah mewakili kenyataan). Ruang pemaknaan di mana tanda-tanda saling terkait dianggap tidak harus memiliki tautan logis. Kita disuguhkan realitas tanda-tanda dan citra simulatif yang mengaburkan makna “al-imsak”, “hari kemenangan”, dalam bentuk realitas makna yang kontras; sebuah hiperealitas.
Istilah hiperealitas paling tidak memiliki dua sifat dominan. Pertama, sebagai reality by proxy yang lahir dari ketidakmampuan kesadaran kita dalam membedakan antara realitas dan fantasi. Dalam banyak hal, ada semacam “kelembutan”, “kesyahduan”, “kekhusyukan” dan “keteduhan” yang dibangun melalui penciptaan model-model realitas baru yang dikontekskan dengan momen-momen tertentu –seperti Ramadhan atau Idul Fitri misalnya— semisal menghadirkan sense of Ramadhan di mall atau tempat lain, seperti musik atau spanduk berbau religius. Dengan demikian, hal tersebut akan membentuk kesan di masyarakat yang seolah-olah kesediaan untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang disodorkan pada kita adalah bagian dari prosesi yang niscaya dalam setiap menyambut kedatangan Ramadhan maupun Idul Fitri
Semakin menyeruaknya overproduksi tanda yang hadir melalui pencitraan media sedemikian rupa, membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami relevansi antara bentuk dan isi, kebingungan mencerap antara yang sejati dan semu. Artinya, fakta social yang ada di sekeliling kita, bahwa “identitas” shopping lebaran dan wisata kuliner Ramadhan yang selalu dan terus-menerus dijejalkan melalui berbagai media, terutama sekali iklan-iklan di televisi, mampu menggeser imperatif nilai yang semakin jauh dari spirit/makna awalnya.
Kondisi hiperealitas seperti di atas, oleh Baudrillard, dimaknai sebagai “the simulation of something which never really existed” (simulasi realitas yang pada dasarnya tidak pernah ada). Sementara Umberto Eco menyebutnya sebagai “the authentic fake” atau kepalsuan yang otentik. Baik Eco maupun Baurillard melihat adanya realitas yang saling tumpang tindih dalam cara kita menyikapi antara yang real dan virtual, antara yang sejati dan yang palsu. Hal ini berarti bahwa esensi utama berpuasa telah mengalami pergeseran fundamental oleh karena sesuatu yang lain yang pada kenyataannya lebih banyak mengandung semangat konsumerime ketimbang spirit pengendalian diri
Kedua, solisi imajiner merupakan ciri lain hiperealitas. Pada konteks ini, tercipta proses menjadikan sesuatu yang non-empiris menjadi seperti nyata. Terjadi objektivikasi kesan lewat kecanggihan teknologi simulasi, sehingga menghasilkan suatu fakta yang dapat dirasa, diraba atau dilihat. Berbagai teknik komunikasi pesan yang seolah-olah islami, seperti iklan layanan “Reg (spasi) bla…bla..bla”, publisitas acara spesial Ramadhan di media massa, suguhan shopping berwajah “agama” dan lain-lain, telah menyebabkan kita terjerembab dalam komodifikasi gaya hidup orang berpuasa yang “harus serba lengkap”; harus ini, harus itu.
Hubungan antara kenyataan hidup yang serba kurang atau pas-pasan dan “seruan” kamuflatif menjalankan ibadah puasa atau menyambut idul fitri dengan sesuatu yang “harus spesial” memaksa kita untuk berbondong-bondong mewujudkannya. Namun, karena keduanya kerap dihadirkan dalam satu realitas simbolik media, lambat laun tercipta asosiasi antara keduannya. Pada akhirnya, menikmati “barkah” ramadhan berarti menjalani ibadah dengan syarat-syarat citra diri yang (dipaksa) melampui kemampuan dasar/kebutuhannya.
Yasraf Amir Piliang dalam Dunia yang Berlari (2006) mengingatkan bahwa manusia modern telah terjebak dalam permainan tanda dan citra bujuk rayu dan ketersesatan tanpa tujuan. Pencitraan (semu) gaya hidup menjadi segala-galanya. Sehingga representasi tanda menciptakan mitos baru yang mengambil alih makna secara utuh. Proses ini dikenal sebagai imagologi atau penggunaan citra-citra tertentu untuk menciptakan imaji tentang realitas shopping mall –dalam konteks Ramadhan dan Idul Fitri— yang pada titik tertentu dianggap sebagai bagian dari rangkaian “ibadah” di bulan suci ini.
Pada akhirnya, betapapun realitas wajah sosial masyarakat sudah mengalami pergeseran sedemikian rupa, Ramadhan dan Idul Fitri tetap menjadi momentum kesadaran kritis bagi umat muslim dalam upaya menjaga semangat al-Imsak dan upaya kembali ke titik kesucian (fitrah) dalam artian sesungguhnya. Marhaban ya Ramadhan…

*Astar Hadi adalah Pemerhati Budaya dan Media. Penulis buku Matinya Dunia Cyberspace (LKiS, Yogyakarta, 2005) dan Quovadis: Pragmatisme VS Idealisme (Litera Buku, Yogyakarta, 2011). Kini tinggal di Kelana Lombok Tengah.

Jejak-jejak Cinta

2011-08-02T21:32:00.000+08:00

kamu bukan skema
yang terpajang penuh rencana,
yang terbilang melalui angka-angka,
yang tertuang melalui indahnya kata-kata

kamu adalah enigma
menawarkan aura tanpa cahaya
tersembunyi dalam warna-warna
menyembul dari balik gerhana
tenggelam dalam kilau purnama

kamu itu cakrawala,
hanya memberi penanda,
tapi membebaskan petanda
dalam tanda tanya,
dalam yang tidak terduga-duga

kamu itu cinta yang menghiasi dunia-dunia
sehingga hidup tidak menjadi perkara suka-duka
bagi yang bisa bersikap bijaksana

Lombok, 01.59 WITA
16 Juli 2011 (Nishfu Sya'ban, 1432 H)

GERHANA itu BULAN

2011-06-21T15:04:00.000+08:00

BULAN; bhkn dalam sebotol bir pun, ia selalu ada, dalam gerhananya, dalam cahayanya... sebuah percikan cakrawala langit yang datang dan menghilang membius Ibrahim dalam ekstase spritualitas tanpa batas melampui angka2 bernama Tuhan..sebuah nuansa magis yang hadir menguliti jejak tanda bagi Laila dan Majnun yang terhipnotis oleh rasa taat karena kesadaran akan cinta...

GERHANA HAMPIR TOTAL: sekelumit cerita tentang manusia yang ringkih, tertatih dalam lirih, ; sejumput kisah tentang manusia yang gagah, pongah dalam marwah...

haruskah kita bermuka madah dan atau sumringah? sementara sang bulan pun telah bersembunyi kembali kala pagi telah merekah...

(Foto oleh Paox Iben Mudhaffar)

UNEG-UNEG: "PENYAKIT" (POLITIK) BAHASA BANGSA SASAK, MUNGKIN.

2011-06-21T14:55:00.000+08:00

Nun tengah di sana. Di sebuah Kecamatan Antah Berantah "tanpa" peta di pulau Lombok terdapat sebuah SMA, berlabel angka 1 di belakangnya.

Al-kisah, musim libur sekolah setelah semester akhir segera berlalu. siswa-siswi yang baru saja lulus SMP dan sederajat berbondong-bondong mendaftarkan diri ke sekolah negeri tersebut. di saat hampir bersamaan, setelah beberapa hari menginjakkan kaki di rumah untuk menikmati masa liburan kuliah saya di Jawa sana, justru bukan "ketenangan" yang saya jumpai. keluh-kesah para wali murid dan sejumlah cukup banyak lulusan SMP terngiang menyakitkan dan memekakkan telinga saya.

Satu siswa, dua siswa, sampai sejumlah banyak siswa lulusan SMP, sengaja curhat langsung ke saya terkait hal yang sama. mereka tidak diterima di sekolah di Kecamatan asal mereka dengan alasan quota siswa yang telah terdaftar sudah melebihi kapasitas. tidak cukup di situ, mereka merasa sangat dikecewakan oleh karena banyak siswa dari luar kecamatan itu yang justru mudah saja diterima sekolah tersebut.

"ada apa ini?," gerundel saya. apa yang harus saya lakukan di saat sudah telat begini. karena, di hari saya menggumam marah mendengar keluh-kesah itu, justru esoknya, tepatnya hari senin, dimulai pendaftaran ulang alis registrasi. ini berarti pendaftaran siswa baru jelas sudah ditutup. hmmm...

tapi apa pun resikonya, saya merasa harus tetap dan segera bertindak sebelum musim sekolah dimulai. saya berpikir, paling tidak, saya bisa mengeluarkan "jurus" dan "mantra" sakti saya yang suka ngoceh-ngoceh "sok pintar" di kampus. "siapa tau manjur," pikirku dalam hati...hehehe.

singkat cerita. setelah mengumpulkan sejumlah data dan informasi termasuk teori pendidikan ato apapun namanya. dengan sok gagah berani, saya mendatangi sekolah itu sendirian. saya langsung menghadap kepala sekolah (saya dikira wali murid yang mau daftarin anaknya...wah tua banget dunk saya). belum lama berbicaa, karena tau arah pembicaraan yang "tidak baik", si Kepsek ini ngajak saya ke ruangannya dan di saat yang sama dia langsung menelpon semua komite sekolah lengkap dengan seorang aparat.

di ruang kecil kantor itu saya "dikepung", kalau gak salah, 7 orang atau lebih. saya seperti "pesakitan, yang sedang dinterogasi. seperti sensus penduduk, mereka bertanya, saya asli mana, dari lembaga apa, kuliah dimana, ikut LSM apa. saya cuma menjawab satu; "dari warga Indonesia Peduli Pendidikan"...hahaha. sejujurnya, di dalam hatu saya merasa deg-degan dan tertawa sekaligus. nah loh?!

sebenarnya cerita sok pahlawan ini bukan intinya. karena, alhamdulillah, "jurus sakti" dan "mantra suci" mulut dower saya ternyata memang "manjur". semua siswa-siswi yang curhat itu pada akhirnya bisa diterima di sekolah tersebut.

JANGAN MAU DIKELABUI BAHASA (EUFIMISME)

di saat saya dikepung oleh berbagai argumen yang saling menguatkan dari pihak sekolah dengan alasan-alasan mereka, dengan "teori-teori" dadakan mereka yang tidak saya temukan di dalam kitab-kitab pendidikan, sampai jurus super menghanyutkan bin halus dengan bahasa sasak (sebelumnya sih kita pakai bahasa indonesia) mereka ingin mengelabui saya biar segera menyerah. tp saya tetap teguh pendirian.

ini fenomena (politik) bahasa sekaligus fenomena (politik) komunikasi yang kadang "mengelabui" atau "melemahkan" daya kritis . Michel Faocault sangat berjasa besar pada saya dengan teoris Relasi (politik) pengetahuannya yang coba saya pahami bahwa dalam bahasa pun ada kecenderungan politik penguasaan atas komunikan bahasa itu. Hitler juga memberi sumbangsih "teori" Propaganda (kejahatan jika diindoktrinasi berulang-ulang bisa berubah jadi kebanaran) yang membuat saya belajar untuk tidak mengikuti klaim-klaimnya. Ilmu Eufimisme juga mengajarkan pada saya untuk tidak mudah terjebak oleh "kehalusan" tutur kata yang menghipnotis jiwa saya yang mudah iba. Ilmu retorika juga melatih saya untuk benar-benar memperhatikan "cengkok" atau kata-kata yang mendayu-dayu tapi miskin makna.

kenapa? ditengah perdebatan yang lebih 2 jam menghadapi 7 orang itu, saya dengan tegas mengatakan, bagaimanapun intonasi gaya bicara anda, bagaimanapun anda membentak-bentak saya, jika saja itu tetap keluar dari prinsip-prinsip pendidikan baik yang terkandung dalam Undang2 Pendidikan nasional maupun hakikat pendidikan, saya akan tetap melawan. itu kata-kata saya ketika itu. karena kebetulan setelah mereka "bosan" atau mungkin "patah arang" setelah pada membentak saya, bahkan cenderung mengancam, mereka mulai dengan bahasa lunak (khususnya si aparat), bahkan dengan (eufismisme) bahasa sasak dengan mengatakan contohnya (maaf saya lupa apa persis omongannya): . "tiang pelungguh senamian nike kan besemeton, side kan semeton tiang juga (sambil tersenyum lembut menghadap saya) silak te pade beriuk saling dukung". apa jawaban saya ketika itu? (seingat saya) dan ini sebagai contoh; "silahkan anda pakai bahasa apapun, bahasa sasak pun boleh, tutur kata lembut pun boleh, tapi jika itu justru mematikan kemanusiaan dan pendidikan, maka itu tidak akan merubah pendirian saya dalam membela apa yang saya yakini benar"

NB: saya menulis ini karena ada yang membuat saya gerah dari komen2 di sebuah Grup (khusus) warga NTB di FB, yang bagi saya, justru mengelabui. meski, tentu saja, setiap orang punya cara dan gaya bertutur kata. entahlah, mungkin saya yang salah dan atau kurang cerdas memahaminya.

ampurayan. tiang masih terlalu muda (ngeles sekedik...hehehe). silahkan dikritik.

AKU, FOUCAULT dan DERRIDA di antara "teori" GAYUS: Sebuah Dialog Imajiner

2011-03-31T02:19:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Gayus, Gayus, Gayus… !!! Aku berteriak, ngelindur, ngomong tidak karuan, menyebut sebuah “teks” itu sangat keras.

Gayus. Adalah seseorang, sebuah nama, sebuah metaphor, sebuah relasi kuasa, sebuah konstruksi rezim dan sebuah mata uang. Ia juga adalah sebuah derivasi dari sejarah “baru” pasca reformasi yang melekat di dalamnya sebuah sifat, karakter, dan wajah baru sebuah bangsa bernama Indonesia Raya, sebuah dunia. Gayus adalah Kita!!!

Gayus telah menjadi fenomena sekaligus medan diskursus. Ia menghadirkan berbagai dekonstruksi yang “berusaha” membongkar relung terdalam dan wilayah paling banal kehidupan kita. Ibarat sebuah perjalanan, sosok ini kembali menandai jejak-jejak purba (arch trace) mesin hasrat yang bekerja ala id dan ego Freudian sekaligus mengumbar ranah genealogy of Moral Michel Foucault dan mengungkap sisi-sisi subtil labirin kebenaran Jean Jacques Derrida yang selalu dalam proses menjadi (process of becoming).

Tanpa aku sadari, celotehku itu, membangkitkan dua orang dari tidur panjangnya. Mereka bukan “orang sembarangan”. Mereka bahkan orang yang baru saja ku sebut-sebut dalam celoteh ngawurku itu. Pada titik polisentris inilah, di suatu hari yang gelap di rimba antah-berantah, aku, Foucault dan Derrida, bisa bertemu. Aku sedikit gugup. Bahagia.

Aku: hai Foucault, apa kabar? Lama kita gak bertemu.

Foucault: not so good. Yeah… aku terlalu lama disibukkan oleh penulusuran archeo-geneologis atas arsip-arsip dunia. Alhamdulillah, karna Indonesia kita bisa bertemu. Seharusnya dari dulu aku cukup tinggal di sini. Andai sejak dulu aku dah mengenal negeri ini, mungkin, ku gak perlu kesana-kemari. Cukup bertemu Gayus, penelitianku ini akan terasa sangat sempurna. Tapi sayang, aku terlambat. Aku dah gak ada saat teori ini muncul

Belum selesai Foucault berbicara, tiba-tiba dari balik kuburnya, sayup-sayup terdengar suara Derrida menyahut karena merasa terusik oleh sebuah nama; Gayus.

Derrida: Gayus??? Aku pernah mendengar teks ini jauh sebelum On Grammatology rampung. Aku dengar dia itu sebuah open text yang luar biasa. Aku mencari-carinya, karena, katanya, dia satu-satunya teori yang melampui teori Dekonstruksi ku yang terkenal itu. Foucault, kamu membangunkanku. Aku penasaran. Aku tunda dulu kematianku 6 tahun yang lalu itu.[1] Lanjutkan, aku ingin mendengar.

Faocault: hahaha… masih mending km Derrida. Aku yang terhimpit puluhan tahun di dalam tanah juga memaksa tubuhku yang tinggal tulang-belulang ini menyatu lagi gara-gara ada teori yang sangat sempurna yang pernah ku dengar. Ya, si (teori) Gayus itu… hahaha. Kita ternyata bernasib sama Derrida… mari kita tunda dulu kematian kita untuk beberapa saat saja… J

[1]

BERSAMBUNG...

Dia, dia, aku

2010-09-07T23:24:00.000+08:00

oleh: Astar Hadi

bacalah... !!!

Tuhan menyongsong jiwa

nmenyentuh raga

melalui ayat-ayat-Nya

sebagai jaminan atas Asma;Nya

tapi gelisahku selalu bertanya,

pikir dan hatiku selalu meminta,

akan jejak Ada-nya,

akan jejak Cinta-nya,

di dunia

ku bertasbih pada-Nya

untuk Kesucian-nya

ku bertahmid pada-Nya

untuk puja-puji Kecantikan-nya

ku berdo'an pada-Nya untuk-nya

semoga Dia, dia, aku, bisa bersama selamanya

tuk seseorang di Tulungagung sana

Lombok, 6 September2010, 02.00 WITA

Menimbang “Wajah” Demokrasi Maluku Utara (Resensi Buku)

2010-08-16T00:25:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi*

Judul Buku : Bingkai Demokrasi: Sebuah Refleksi Gelombang Demokrasi di Indonesia

Penulis : Muliansyah Abdurrahman Ways

Tebal : 278 Halaman

Tahun Terbit : Cetakan 1, 2010

Penerbit : Ar-Ruzz Media, Sleman Jogjakarta

Presensi : Astar Hadi*

Tanggal 21 Mei 1998 merupakan tonggak sejarah paling monumental bagi Indonesia kontemporer. Sebuah peristiwa dramatis turunnya Soeharto menjadi titik balik munculnya optimisme dan harapan perubahan bangsa yang telah lama digerogoti moral hazard korupsi, kolusi dan nepotisme. Semangat elu-elu kebebasan dan bayangan lahirnya warna baru demokrasi “berawal” dari sini.

Kini, 12 tahun sudah berlalu. Optimisme dan harapan yang dulu terpatri seperti harus tenggelam oleh gejolak reformasi yang ternyata “hanya” berubah warna, akan tetapi tidak memberi arti apa-apa bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Proses demokratisasi yang sudah berjalan lebih dari satu decade ini terseret ke dalam hiruk-pikuk politik procedural democracy yang justru terjebak dalam relasi “pelanggengan” kekuasaan, alih-alih, memberi manfaat bagi publik.

Demokrasi terbingkai sebatas konsep dan wacana yang aduhai tapi miskin implementasi. Pada konteks “kegalauan” ini, Muliansyah Abdurrahman Ways (MAW) mencoba meneropong kembali dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya Maluku Utara, melalui Bingkai Demokrasi: Sebuah Refleksi Gelombang Demokrasi di Indonesia.

Muliansyah menyayangkan praktik-praktik hegemoni kekuasaan keluarga (politik dinasti) di Maluku Utara sebagai ajang permainan elit (hal. 145) dan merupakan bentuk kedangkalan demokrasi yang tidak dibangun atas dasar kemampuan, kompetensi dan kapasitas (hal. 144). Politik semacam ini merupakan sebuah potret plutokrasi lokal; sebuah system relasi kuasa minoritas elit di daerah yang dikuasai oleh segelintir orang dengan tujuan menjaga status quo. Bahwa, dalam sejarah kekuasan yang menganut model ini selalu dibarengi oleh gurita nepotisme dan penumpukan ekonomi di satu relasi keluarga tunggal.

Pada konteks ini, kekuasaan yang dikomando oleh model dinasti mengandaikan adanya “pusat sentralistik” yang berperan secara “penuh” terhadap proses penyelengaraan Negara/daerah. Jika demikian, agenda otonomi daerah yang seharusnya menjamin balance of power antara pusat dan daerah dalam membingkai proses demokratisasi sebagai bentuk pelibatan (partisipasi) politik masyarakat secara langsung tidak terjadi. Yang ada, adalah kulminasi politik pada otoritas “keluarga” tertentu yang bekerja dengan tujuan memonopoli hak-hak publik daripada membuka kran partisipasi yang lebih luas bagi warga masyarakat. Kondisi ini tidak saja menghadirkan kembali sekelompok orang kuat baru, ia sekaligus melahirkan problem-problem sosial yang semakin timpang dan berujung pada konflik social yang semakin tajam.

Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat

Karena itu, dalam wacana demokrasi ada proposisi yang menyatakan bahwa “jika masyarakat vis a vis Negara kuat, maka demokrasi akan berlangsung. Sebaliknya, jika Negara kuat sementara masyarakat lemah, maka demokrasi tidak akan berlangsung.” Pola hubungan vis a vis ini berarti bahwa gejala menguatnya Negara –dalam hal ini Daerah— berindikasi pada otoritarianisme kekuasaan. Dan, jika sebaliknya masyarakat yang terlalu kuat, maka anarkhisme massa akan merebak di mana-mana.

Prospek demokrasi yang baik mengisyaratkan posisi hubungan yang seimbang antara Negara/daerah dengan masyarakat. Begitu pula dalam konteks local yang domain utamanya pemberdayaan sumber daya alam dan manusia setempat, mewajibkan keterlibatan secara kontinyu seluruh stakeholder dalam men-setting agenda kebijakan publik sebagai bentuk inisiasi partisipatif warga (citizen) oleh pemerintah daerah.

Dengan mengutip Linz dan Stepan, Muliansyah, mengajukan lima prasyarat bagi demokrasi, yaitu: (1) adanya dan tumbuhnya civil society yang kritis; (2) adanya otonomi nilai yang berkembang di masyarakat; (3) adanya masyarakat ekonomi yang terinstitusionalisasi; (4) terciptanya rule of law; dan (5) adanya birokrasi Negara yang menjamin kebebasan masyarakat (hal. 58-59).

Menilik pada prasyarat-prasyarat di atas, demokrasi, khususnya di aras local, menekankan peran utama masyarakat sebagai subjek yang mengelola sumber daya dan proses distribusi kearifan lokal (local genus) yang bergerak dalam multikompleks social, ekonomi, budaya. Artinya, posisi pemerintah (“hanya”) sebagai regulator menjamin tata kelola pemerintahan (good governance) dengan menumbuhkembangkan partisipasi aktif warga yang tetap bersandar pada koridor konsensus hukum (legal consensus) yang telah disepakati bersama seluruh elemen.

Deliberasi Demokrasi Lokal

Kata “deliberasi” berasal dari kata Latin deliberatio yang artinya “konsultasi”, “menimbang-nimbang”, atau “musyawarah”. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas sesuatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat – dalam kosa kata teoritis Habermas – “diskursus publik”.

Sistem pemerintahan Indonesia, sebagaimana negara demokrasi lainya, menganut sistem sparation of power atau pembagian kekuasaan antar lembaga tinggi negara, yaitu kekuasan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan sistem demikian dimungkinkan adanya checks and balances antar kekuasan tersebut dan konsentrasi kekuasaan dapat dicegah. Tetapi yang masih sulit dijamin dalam sistem itu adalah sejauh mana interaksi politik antar lembaga tinggi itu terpengaruh oleh arus besar suara rakyat. Alias, apakah rakyat mempunyai akses yang cukup untuk turut meramaikan dinamika diskursus yang sedang digagas oleh ketiga pemegang kekuasaan itu. Apakah bukan yang terjadi adalah mereka yang memegang kekuasaan “hanya” mengurusi kepentingan diri mereka sendiri karena memang jaring-jaring politik yang menghubungkan antara rakyat dengan pusat-pusat kekuasaan belum terbentuk. Inilah problem utama dalam reformasi politik hukum politik hukum Indonesia secara fundamental dan paradigmatik.

Habermas, merujuk pada istilah “deliberasi”, sebagaimana telah disinggung di muka, menawarkan model demokrasi yang memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik. Itulah demokrasi deliberatif yang menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus. Tetapi bukan seperti dalam republik moral Rousseau di mana rakyat langsung menjadi legislator, maka dalam demokrasi deliberatif yang menentukan adalah prosedur atau cara hukum dibentuk.

Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan atau hukum yang akan dibentuk dipengaruhi oleh diskursus-diskursus yang terus-menerus (baca: mengalir) di dalam masyarakat. Di samping kekuatan Negara dan kekuatan kapital terbentuk kekuasaan komunikatif melalui jaringan-jaringan komunikasi publik masyarakat sipil.

Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil dimainkan melalui media, pers, LSM, Organisasi massa dan lembaga-lembaga lain yang seolah-olah dalam posisi mengepung sistem politik, sehingga negara dan perangkat kekuasaannya terpaksa responsif terhadap diskursus-diskursus masyarakat sipil. Sebaliknya, masyarakat sipil bisa mengembangkan kekuasaan komunikatifnya karena dalam negara hukum demokratis kebebasannya untuk menyatakan pendapat terlindungi. Kekuasaan komunikatif masyarakat sipil tidak menguasai sistem politik, namun dapat mempengaruhi keputusan-keputusannya.

Seperti diungkapkan Muliansyah (hal. 163), Maluku Utara, sebagai Propinsi yang berkumpul di dalamnya bermacam-macam suku bangsa, ras, yang terdiri atas Kepulauan Sala, Sanana, Ternate, Tidore, Halmahera, Makian, Kayoa, Bacan dan lain-lain, tentu saja, mengisyaratkan proses komunikasi publik secara deliberatif dalam setiap diskursus publik yang ada. Tengara ini memantik pentingnya pengakuan terhadap pluralisme dan hak-hak politik masyarakat melalui tindakan komunikasi yang bebas hegemoni. Pemerintah setempat, membuka ruang yang mendukung secara luas aktivitas-aktivitas publik untuk mewujudkan kerja-kerja social, ekonomi budaya, yang notabene merupakan salah satu prasyarat munculnya undang-undang (UU) otonomi Daerah.

Muliansyah, yang adalah penulis buku dan warga Maluku Utara ini, mengajak pembaca untuk melakukan –menurut hemat saya— “traveling” kritis terhadap jejak-jejak historis demokrasi di Indonesia kontemporer. “Perjalanan” yang dilakukan Muliansyah “menemukan” banyaknya kerikil-kerikil yang bisa menyumbat proses demokratisasi di Daerah. Bahwa, proses demokratisasi saat ini, khususnya di Maluku Utara, seolah-olah telah sampai pada puncak perjalanan. Padahal pada kenyataannya, produk demokrasi “hanya” pada tataran legal-formal dan procedural semata, tapi belum menyentuh hakikat/substansi demokrasi itu sendiri yang bahan baku utamanya adalah rakyat; bagaimana menyejahterakan dan memenuhi hak-hak sipil masyarakat sama sekali masih jauh dari harapan. Lebih-lebih, jika yang terjadi sekadar politik perebutan kekuasaan dan politik dinasti.

Sekali lagi, sebagai sebuah buku refleksi, tentu saja, buku yang ada di tangan pembaca saat ini, ibarat “hidangan” pengantar yang menyajikan “menu-menu” dengan bahan dasar demokrasi. Pembaca, pada akhirnya, yang “harus” merambah lebih dalam format demokrasi yang mungkin paling tepat bagi Indonesia ke depan. Pada titik ini, Muliansyah telah menghidangkannya, tinggal bagaimana kita mengolahnya secara kritis. Selamat membaca.

*Astar Hadi adalah Peneliti INDOMATRIK (Lembaga Survey Opini Publik & Kebijakan) Malang dan Penanggung Jawab Jurnal Madzhab Djaeng (for Multicultural Studies and Social Sciences)

Doa-Ku untuk yg Dhuafa

2010-08-09T06:26:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Tuhan pun menangis...
mengiba-iba, berdoa...
kepada diri-Nya...

wahai, Diri-Ku...
Aku persembahkan do-Ku untuk mu..
yg selalu bahagia
yg selalu bersahaja
yg selalu tertawa

engkau tanam asa...
engkau tabur cinta...
untuk-Ku Yang serba Maha
untuk-Ku yang Bisa Apa Saja

Padahal Aku si Raja Tega
gak bisa merubahmu jadi kaya
hanya bisa melihatmu papa
Aku hanya diam seribu bahasa

Engkaulah sang manusia..
sebenar-benarnya manusia
yang Ku cipta tidak sempurna
hanya untuk memuja
dari balik gubuk derita

reot, ringkih, tidak tertata
sempit, sumpek, tidak merata
kecil, bodoh, buruk rupa

terima kasih rakyat jelata
engkau selalu melihat-Ku Ada
untuk-Mu aku berdo'a

Titik Balik-Mu...

2010-08-09T06:21:00.001+08:00

"ya ayyuha al-ladzina amanu kutiba 'alakum al-shiyamu kama kutiba 'ala al-ladzina min qoblikum la'allakum tattaqun"

dua minggu terakhir (nishfu sya'ban), bahkan mungkin lebih dari itu, masa-masa di mana aku merasa sangat bersedih, marah, kecewa, bersalah, khilaf, dan entah masih banyak keburukan yang lain.. aku telah melakukan ksalahan2, kebodohan2 yang, entahlah, oleh karena ego, rasa sombong, emosi, telah menjerumuskan aku dalam akibat yang nyaris --kalau bukan sejatinya-- membuatku tidak bisa memaafkan diriku sendiri...
sikap, prilaku, kata-kata, yang seharusnya tidak pantas aku ucapin, tidak layak aku lakukan, kini menyerang balik jiwaku, jasadku. aku merasa takut, sedih, rapuh, kehilangan semangat. "tindakanku" telah meninggalkan "jejaknya".. jejak dari langkah kaki yang buruk, jejak dari mulut yang kotor, jejak dari prilaku yang tidak baik...
ya Alloh, terima kasih atas rasa takut ini, atas kesedihan ini, atas kerapuhan ini dan atas "matinya" semnagatku ini... aku meminta ampun-Mu, belas kasih, rahmat, barkah dan magfiroh-Mu atas "hukuman" ini... terima kasihku juga, karena melalui orang lain juga, Engkau telah "menghukumku" di dunia-Mu ini...
jika saja "hukuman" ini adalah yang terbaik untukku, berikanlah aku jawab-Mu yang terbaik pula untukku..
kini, menjelang ramadhan tiba, di saat di mana aku di tahun-tahun sebelumnya merasa bahagia menyambutnya, justru, kedalaman dan kekhusyukan itu terasa hilang oleh karena dosa-dosaku pada-Mu dan makhluk2-Mu dan terutama pada seorang manusia ciptaan-Mu... aku telah sangat menyesal, bersedih, tidak tenang, tidak ceria, aku kehilangan diri, aku telah melupakan nikmat berpuasa-Mu itu.
dari hati terdalam, aku memohon jawab-Mu, memberikan aku nikmat setitik rahmat bahagia dan ketenangan-Mu agar aku bisa menempuh ramadhan 1431 H ini dengan rasa syukur dan ikhlas mencintai-Mu.. moga sibghoh lailatul qadar-Mu menjadi titik balik untukku dan untuk manusia lainnya ke depan... Amin ya Alloh ya Robb al-'alamin.

MARHABAN YA RAMADHAN

Malang, 8 Agustus 2010, menjelang shubuh, 04.53 WIB

Puisi Cinta BJ. Habibi buat (Alm.) Ibu Ainun

2010-08-09T06:20:00.000+08:00

Sebenarnya ini bukan tentang kematianmu.
Bukan itu.

Karena, aku tahu bahwa semua yang ada
pasti menjadi tiada pada akhirnya.

Dan kematian adalah sesuatu yang pasti.

Dan kali ini adalah giliranmu untuk pergi,
aku sangat tahu itu..

Tapi yang membuatku tersentak
sedemikian hebat,
adalah kenyataan bahwa kematian benar-benar
dapat memutuskan kebahagiaan dalam diri seseorang sekejap saja,
lalu rasanya mampu membuatku menjadi nelangsa setengah mati,
hatiku seperti tak ditempatnya,
dan tubuhku serasa melompog, hilang isi.

Kau tahu sayang, rasanya seperti angin
yang tiba tiba hilang berganti kemarau gersang

Pada kesetiaan yang telah kau ukir,
pada kenangan pahit manis selama kau ada

Aku bukan hendak mengeluh,
tapi rasanya terlalu sebentar kau disini.

Mereka mengira aku lah kekasih yang baik
bagimu sayang.

tanpa mereka sadari, bahwa kaulah yg menjadikan aku
kekasih yang baik.

mana mungkin aku setia
padahal kecenderunganku adalah mendua.
Tapi kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia.
Kau ajarkan aku arti cinta,
sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini.

Selamat jalan

Kau dari-Nya dan kembali pada-Nya
Kau dulu tiada untukku dan sekarang kembali tiada
Selamat jalan sayang
Cahaya mataku,, Penyejuk jiwaku

Selamat jalan
Calon bidadari surgaku...

By: BJ. HABIBIE

Warna "Islam" di Putaran II Loteng

2010-06-27T09:57:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi*

Sejak zaman dahulu, demikian Karl Marx, agama dan pendeta selalu punya kecenderungan mengintegrasikan diri ke dalam struktur kekuasaan. Itu pula sebabnya mereka tidak peka terhadap kesewenangan kekuasaan para raja, yang bagi Marx, dianggap menindas rakyat.

Betapa pun telaknya serangan Marx tersebut, pergolakan politik di Thailand yang menumbangkan kekuasaan zalim Thaksin ketika itu juga dimotori oleh para biksu (pendeta) yang muak dengan arogansi (kapitalisme) kekuasaan. Sementara di Indonesia, Seoharto adalah salah satu contoh klimaks kemarahan rakyat bersama para intelektual dan tokoh-tokoh agama yang berhasil menumbangkan kekuasaan rezim otoriter Orde Baru (Orba) yang kokoh.

Bahwa teologi “politik” para Ulama –dalam konteks Nasional— dalam tesis Marx tidak sepenuhnya benar. Relasi kuasa antara Negara dan Agama secara relatif tidak dalam posisi “saling menyerang”, tidak pula “saling mendukung.” Yang ada, kedua ranah kekuasaan ini memposisikan diri dengan “malu-malu kucing” untuk “tidak” saling mengganggu otoritasnya. Benarkah demikian?

Menilik pada konstelasi politik pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 2010 di Lombok Tengah (Loteng), “warna islam” relative masih kental. Poros kekuatan tokoh agama di bagian tengah Pulau Seribu Masjid ini mengisyaratkan masih kuatnya peran kuasa Tuan Guru –gelar ulama di Lombok—dalam membingkai “masa depan” masyarakat. Bahwa transformasi teologi memiliki peran signifikan dalam proses politik –dalam hal ini Pilkada.

Akan tetapi, transformasi teologis dalam kekuasaan politik di Loteng tidak serta-merta membawa nuansa “agamis” dan “bermoral” bagi wajah perpolitkan kita. Yang paling mungkin, menurut hemat penulis, bisa terjadi “pergolakan” pragmatisme cukup serius dalam “pagelaran” drama Pilkada yang berlangsung. Alih-alih memberikan pendidikan politik yang rasional, cerdas, dan santun, justru tidak menutup kemungkinan akan muncul klaim-klaim kepentingan “islamisme” sesaat dari setiap kubu/calon yang bertarung.

Indikasi ini semakin mencuat merujuk pada berbagai isu lokal yang belakangan muncul, terutama sekali setelah dua kubu pasangan, SALAM (TGH. L. Gede Wirasakti) vis a vis MAIQ MERES (H. Suhaeli Thohir Fadli-H. Lalu Normal Suzana), yang kemungkinan besar lolos ke putaran II. Paling tidak, kulminasi puncak dari gunung es strategi pemenangan antara keduanya tidak hanya akan “habis-habisan”, lebih jauh, ada upaya “pengkotak-kotakan” lumbung-lumbung suara pemilih ke dalam logika pencitraan dan propaganda islam “ini-itu”.

Putaran Dua “Islam”

Geliat yang diperlihatkan SALAM dengan menempati perolehan suara tertinggi pada pemungutan suara, 7 Juni 2010, yang lalu, bagi sebagian kalangan mungkin cukup mengejutkan. Tapi, kalau dianalisis lebih dalam, kemenangan itu terbilang sangat rasional dan wajar jika melihat “kekuatan” NW (Nahdhatul Wathan) yang notabene menjadi basis suara SALAM di loteng cukup signifikan. Lebih-lebih, momentum ishlah besar-besaran antara NW Anjani dan Pancor yang melibatkan Gede Sakti beberapa waktu yang lalu, merupakan “tonggak” bersatunya simpul-simpul kekuatan ormas ini ke dalam satu gerbong. Sementara enam pasangan calon yang lain, minus MAIQ MERES dan JARI (incumbent), “tidak memiliki” basis massa yang cukup signifikan kecuali “hanya” melalui perolehan suara yang bisa dibilang sporadis dan tidak terorganisasi dengan jelas (silent voters).

Baik SALAM maupun MAIQ MERES merupakan dua tokoh ”berpengaruh” yang memiliki basis akar rumput (grass roots) yang terbilang mengakar dan ideologis sebagai massa NW dan jamaah Yatofa/Bodak yang notabene sama-sama cukup besar. Kedua kekuatan ini “sama-sama” merupakan spektrum islam di Loteng yang, mau tidak mau, dianggap sebagai salah satu faktor utama yang meloloskan mereka ke putaran kedua. Meski pasangan calon wakil mereka tidak bisa dipandang sebelah mata, khususnya Normal Suzana yang cukup popular dan “disukai” masyarakat di Loteng bagian selatan.

Mengangkat kembali puing-puing kekuatan “islam” yang berserakan oleh karena “kompromi” politik tidak lah salah, tapi sering kali tidak bertahan lama. Karena urgensi kekuasaan –dalam hal ini politik perebutan suara— adalah sebatas, “who gets what”, lebih bersifat prosedural politik ‘siapa mendapatkan apa’ ketimbang urgensi substansial demokrasi yang berorientasi jangka panjang dan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Logika ini tentunya merupakan preseden yang kurang baik bagi terciptanya kesadaran kritis dan pembangunan masyarakat Loteng ke depan.

Represi Wacana “Islam”?

Ketika sebuah wacana –dalam hal ini Islam— memasuki ranah politik, ia bisa bermakna ganda dan cendrung manipulatif (pseudo image). Di satu sisi, ia merupakan sebuah “alat” komunikasi persuasif, tetapi ia pun bisa menjadi “alat” komunikasi represif. Yang pertama, mengandaikan sebuah komunikasi nilai, semangat, dan prilaku keberislaman sebagai “sarana” untuk melegitimasi eksistensi pemangku kepentingan sebagai sosok yang “layak” mendapatkan pengakuan publik. Sebaliknya, yang kedua, seseorang yang berkepentingan untuk mendekati massa memposisikan islam-nya sebagai “sarana” kontrol menyeluruh terhadap upaya-upaya menguasai sejumlah orang dengan klaim-klaim “kebenaran” sepihak.

Logika terakhir di atas, seringkali terjadi di setiap upaya menjaga atau mengontrol massa yang besar untuk “tunduk” dalam satu bahasa tunggal wacana yang dimainkan oleh setiap orang yang berkepentingan terhadap kekuasaan. Jika menilik pada fenomena pilkada putaran II di Loteng yang melibatkan dua kekuatan besar “tokoh” Islam yang secara tersirat “bersandar” pada dua ormas besar (NU dan NW), maka ada kemungkinan “semangat” ini memasuki ranah represi wacana parokial “islam mana yang berhak” berkuasa di bumi Tatas Tuhu Trasna ini.

Bahwa wacana islam yang seharusnya bertujuan menjaga harmonisme keberagamaan (rahmatan lil alamin), dalam politik, ia bisa berubah menjadi pagelaran klaim kebenaran sepihak melalui anarkisme verbal yang memaksa setiap orang dalam ruang publik untuk memilih “yang ini” atau “yang itu”. Justifikasi kelayakan diri seorang calon tidak dinilai melalui argumentasi rasional komunikasi, program kerja atau kredibilitas dan kapabilitasnya, akan tetapi dengan “mengatasnamakan” citra dirinya dalam salah satu “islam” kepada publik.

Efek domino dari wacana reprsif semacam ini, jika muncul, bisa merasuki setiap tubuh social dan berimbas pada terjadinya “perang” klaim dan konflik horizontal dalam masyarakat tertentu secara berhadap-hadapan (vis a vis).

Adalah hanya dengan semangat yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi moralitas politik, proses demokratisasi bisa berjalan dengan baik dan memperoleh legitimasi yang kuat. Untuk itu, transformasi teologi dalam politik ke depan selayaknya mengedepankan manifestasi nilai-nilai islam sebagai “payung” kesadaran bersama untuk membina silaturrahim politik jangka panjang daripada “memaksakan” agregasi kepentingan sesaat yang notabene tidak hanya tidak layak untuk citra positif seorang calon, lebih-lebih, tidak kondusif untuk pembangunan Loteng yang cerah ke depan. Mari berpolitik dengan santun.

* Astar Hadi adalah penanggung jawab Jurnal Madzhab Djaeng (for Multicultural Studies & Social Sciences) Malang dan peneliti pada INDOMATRIK (Lembaga Survey Opini Publik dan Kebijakan) Jawa Timur.

Wajah Buram Media Sebagai Alat Pemenangan Pilkada

2010-06-04T15:53:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi**

Hiruk-pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Kalimantan Tengah (Kalteng) yang menggelar pemilihan Gubernur (Pigub) dan sejumlah Pemilihan Bupati (Pilbup) secara serentak mulai memperlihatkan antusiasme dan partisipasi massa di berbagai Daerah. Gejolak perang visi-misi, program kerja, aksi politik dan haru biru pencitraan para kandidat mulai menunjukkan taringnya.

Tidak ketinggalan, media massa, sebagai salah satu sumber “kampanye” dan informasi penting pilkada bagi calon dan masyarakat, tidak kalah “garang” mengejar liputan-liputan pesta demokrasi di Daerah ini. Di samping merupakan momentum adu jualan janji politik, berita Pilkada sekaligus ajang “bisnis” informasi cukup laris bagi media dan para penikmatnya. Bisa dipastikan, arus lalu-lintas informasi dalam “pasar” media, khususnya di Kalteng, mengacu pada kondisi ini.

Gelar pesta rakyat yang rencananya berlangsung pada 5 Juni 2010 mendatang mengisyaratkan kuatnya pertarungan opini, prediksi-prediksi, isu jual beli suara (money politic), kemungkinan kampanye-kampanye hitam (black campaign) yang dialamatkan pada calon-calon tertentu. Fenomena ini adalah hal “lumrah” yang hampir selalu terjadi tiap kali Pilkada berlangsung.

Dalam konteks media, warna-warni demokrasi prosedural tersebut tentunya menjadi “barang dagangan” yang, di satu sisi, bertujuan memberikan informasi “apa adanya” terkait konstruk sosial-politik yang terjadi di suatu Daerah, sekaligus sebagai ajang penyadaran politik masyarakat untuk menilai mana layak dipilih atau tidak. Di sisi lain, dinamika politik semacam ini berkorelasi positif dengan logika bisnis media yang, pada titik tertentu, menguntungkan secara finansial. Rating, sebagai salah satu tolak ukur utama dalam keberlangsungan (survive) bisnis ini, meletakkan intensitas tinggi-rendahnya jumlah pembaca sebagai keniscayaan mutlak. Semakin tinggi minat pembaca semakin tinggi pula jumlah pemasang iklan di media tersebut.

Artinya, dominasi berita-berita politik –dalam hal ini Pilkada— memiliki pengaruh yang sangat signifikan bagi semakin tingginya pemasang iklan dan meningkatnya jumlah pembaca mengingat tingkat kedekatan (proximity) antara calon, isu-isu dan fakta-fakta yang diangkat bersifat faktual dan bersentuhan secara langsung dengan sasaran media.

Bak cendawan di musim penghujan, semakin merajalelanya bisnis media sebagai akibat laju teknologi informasi yang supercepat telah menjadi tempat pertarungan wacana dan opini publik yang paling berpengaruh dalam mengkonstruksi pikiran publik. Kasus Bank Century merupakan contoh paling kentara betapa media mampu menciptakan “realitas” politik yang mempengaruhi desain otak khalayak untuk mengikuti ke mana arah “pikiran” media itu. Media, dengan demikian, adalah mesin budaya baru yang memproduksi dan mengkonstruk “ideologi” masyarakat.

Media, tidak saja berfungsi informasi, tontonan atau hiburan semata, akan tetapi ia telah menjadi “kehidupan” yang mengatur hampir segala aspek keseharian, mulai dari urusan “baju apa yang harus saya pakai,” “jodoh yang pas buat saya” sampai pada persoalan “siapakah kandidat pemimpin yang harus saya pilih!”

Pun demikian, otonomi media massa sepertinya telah menjadi lokus sekaligus fokus “kesadaran budaya” manusia Indonesia untuk memintal harapan, optimisme, akan proyeksi hidup ke depan yang lebih baik. Melalui media pula, kita bisa melihat keputusasaan, pesimisme, tentang benang kusut kehidupan yang diporak-porandakan oleh persoalan ekonomi, sosial dan politik, yang semakin hari, semakin tidak menentu.

Sekian banyak peristiwa kelam, mulai dari pemiskinan sistemik yang dialami seorang bayi tak berdosa di Surabaya, degradasi sosial kapital oleh karena “premanisme” Negara terhadap hak (bertahan) hidup masyarakat kecil yang diambil atas nama “pembangunan” mercusuar ekonomi, sampai pada persoalan imagologi (pencitraan) kampanye politik yang aduhai dengan bumbu-bumbu “kecap selalu nomer 1”, menjadi hal biasa yang kita dengar dan tonton.

Pada posisi ini, media telah “berhasil” membangun kritisisme dan antusiasme partisipatif masyarakat dalam melihat gejala-gejala pembusukan politik (political decay) yang sering kita temukan dalam setiap adegan politik di tingkat Nasional dan Daerah.

Mewaspadai Pers dalam Pilkada

Akan tetapi, gejala semakin sengitnya pertarungan bisnis media akhir-akhir ini tidak melulu soal iklan, logika rating dan bagaimana meraih pembaca sebanyak-banyaknya. Ada kecenderungan kuat, bisnis ini menjalar pada relasi kuasa dalam menguasai pertarungan wacana dan menggenggam opini publik untuk tujuan-tujuan tertentu; memenangkan calon tertentu dalam Pemilu. Tentu saja, ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi industri media dalam menjaga independensinya dari “pelacuran” kode etik jurnalistik.

Media sebagai arena pertarungan dan pendominasian wacana, dimana, antara kekuatan sosial-politik yang ada saling mempengaruhi, saling berlomba untuk mempengaruhi pendapat publik guna pemenangan suara pada pemilu. Dalam hal ini, media cetak dilihat sebagai perpanjangan tangan kekutaan politik tersebut.

Kepentingan media yang kongkalikong dengan kandidat tertentu dalam Pilkada sangat mungkin terjadi. Indikasi ini, menurut hemat penulis, memenuhi beberapa unsur yang menjurus pada praktik-praktik pemenangan kandidat di salah satu Daerah di Kalteng. Strategi penguasaan opini dilakukan melalui rekayasa sistemik media setempat yang secara implisit tergambar dalam pemberitaannya. Media bersekongkol dengan elit kepentingan untuk, meminjam istilah Noam Chomsky –kritikus media dari Amerika Serikat, mengontrol pikiran publik (control the public mind). Media mengontrol apa yang dirasakan, dipikirkan dan yang disikapi publik agar tetap berpihak terhadap tokoh politik tertentu.

Media Pemenangan

Belum lama ini, sebuah media cetak di Kalteng, entah disengaja atau tidak, telah melakukan “kecerobohan” prinsipil dalam pemberitaannya. Jika ditilik dari teori analisis teks media, terdapat kejanggalan yang sangat mencolok dan menyalahi “aturan main” logis sebuah pemberitaan. Ada indikasi pengambilan “suara” pemilih secara diam-diam (silent take over) melalui disinformasi opini oleh tokoh publik. Di mana, antara isi berita dan gambar yang dimunculkan sama sekali tidak sinkron dan cenderung kontradiktif. Hal ini sangat mengecoh dan menguntungkan kandidat yang diusung oleh salah satu partai politik (parpol) besar.

Disebutkan dalam judul besar Koran tersebut bahwa, “Pemilukada, Bupati Imbau Pilih yang Berkualitas.” Anehnya, justru gambar/foto yang ditampilkan menunjuk pada seorang calon yang akan bertarung di pilkada lengkap dengan gambar partai pengusungnya. Tagline yang menjelaskan arti gambar tertulis, “salah satu baliho bacalon bupati yang terpasang di sudut jalan.” Dalam isi berita juga terdapat kalimat yang mengatakan, “kita ini Negara demokrasi, sudah sewajarnya kalau pilihan kita belum tentu sama dengan yang lainnya. Namun saya berharap masyarakat cerdas dalam memilih pemimpin yang akan datang.”

Aristoteles, filsuf besar Yunani, secara sederhana menjelaskan bahwa hakikat kebenaran mengandung unsur logika yang kuat. Dalam contradictio interminis-nya, Aristoteles menegaskan bahwa tidak ada kebenaran dalam dua unsur yang berseberangan, kontradiktif dan tidak memiliki ikatan/hubungan logis. Tidak mungkin sebuah pernyataan A berarti B, begitupun sebaliknya. Sebagai contoh: “di luar terjadi hujan, maka hukum logisnya berarti di luar basah. Jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa di luar kering, berarti tidak benar dan tidak logis.” Jadi, hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dianggap benar jika keduanya memiliki hubungan logika yang kuat dan tidak saling menafikan

Jika ditilik dari teori analisis teks media, contradictio interminis Aristoteles tersebut inheren dengan terjadinya pengarahan opini/pikiran pembaca untuk mencoblos salah satu calon. Dalam framing (pembingkaian) teks media, beberapa unsur terkait teknik pembingkaian (framing), teknik pengemasan fakta, penggambaran fakta, pengambilan sudut pandang (angle), pemunculan gambar/foto yang dilakukan surat kabar tersebut mengokohkan adanya kemungkinan “koalisi” mutualis antara sumber berita dan media penyampaian pesan tentang isi berita yang dimunculkan.

Yang aneh, pemunculan antara isi berita yang bertujuan mengajak masyarakat menjadi pemilih cerdas dan demokratis dengan gambar yang ditampilkan secara implisit merupakan bentuk pemihakan dan pengarahan terhadap seorang kandidat yang kebetulan terdapat dalam gambar tersebut. Sementara wajah sumber berita yang menyampaikan pesan tersebut justru tidak ada. Di sini, antara esensi berita dan gambar yang ditampilkannya selain tidak perlu, tidak pula ada keajegan (keserasian) makna secara prinsipil. Mengapa bukan wajah sumber berita yang dipampang? Mengapa justru wajah Kandidat dan Parpol pengusungnya yang ada? Masyarakat akan bertanya ada apa dibalik semua ini?

Tidak layak sebuah pesan yang berisi ajakan memilih dengan hati, tetapi dibarengi “pengarahan” yang secara tidak langsung mengajak khalayak untuk memilih kandidat yang ada di foto/gambar tersebut. Seharusnya, wajah sumber berita yang sekaligus pemangku pendapat (opinion leader) justru lebih tepat untuk dimunculkan disamping karena koheren dengan isi berita, juga berpengaruh positif dan signifikan dalam mengkonstruk pikiran pembaca.

Tapi akan berbeda maknanya jika pajangan semua wajah kadidat yang dimunculkan. Selain memenuhi asas keberimbangan, esensi dari judul berita yang bersifat mengajak itu lebih match dan memenuhi unsur kebenaran logisnya. Dalam konteks ini, tentu saja independensi media lebih terlihat.

Mana mungkin akan tercipta pilkada yang demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil (jurdil), jika yang dimaksud “pemilih cerdas yang memilih pemimpin berkualitas” justru dengan cara-cara yang tidak demokratis. Adalah sebuah ironisme kebebasan pers manakala mencederai kebebasan masyarakat untuk memilih sesuka hatinya melalui pengaburan fakta-fakta demi kepentingan politik elit tertentu.

Pemilihan judul berita, pemilihan gaya bahasa yang khas, penampilan gambar, memang merupakan hak prerogatif surat kabar yang bersangkutan. Namun, sesuai dengan prinsip jurnalistik, jangan sampai judul berita maupun gambar yang dihadirkan menghilangkan dan atau mengaburkan makna kebenaran sebuah fakta. Karena dalam prinsip kerja (code of conduct) media massa, persoalan netralitas pemberitaan (cover both side), faktualitas (factuality), bersifat mengikat dan fardu ‘ain alias wajib. Mari kita memilih dengan benar-benar cerdas ! Wassalam….

**Astar Hadi adalah Peniliti pada INDOMATRIK (Lembaga Survei Opini Publik & Kebijakan), Malang Jawa Timur dan Penanggung Jawab Jurnal Madzhab Djaeng (for Multicultural Studies and Social Scieces)

Memimpin dengan Hati

2010-06-04T15:47:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

“Jika saja akhir dari kehidupan di depanku, dalam hitungan lima belas kaki sedang aku masih memiliki kesempatan sekadar menanam biji kurma untuk masa depan anak-anakku,maka aku pun akan menanamnya Sehingga kehidupan itupun menghampiriku.” (Ali Bin Abu Thalib)

Kata-kata indah lagi bijak yang diucapkan oleh Sayyidina Ali di atas menggambarkan sosok seorang bapak yang welas-asih, seorang bapak yang selalu tertanam dalam jiwanya sebuah bayangan optimis masa depan, seorang bapak yang selalu sabar menjalani hidup, seorang bapak yang istiqomah atau berpegang teguh pada nilai-nilai kehidupan yang bertujuan menciptakan perubahan yang lebih baik, seorang bapak yang berjiwa amanah dalam menggenggam prinsip kepemimpinan, bahwa hidup adalah secercah kesempatan untuk berbuat dan bergerak bagi kepentingan dan kemaslahatan kehidupan manusia.

Wejangan dari salah seorang Sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW ini memang singkat, tapi mengandung makna yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi. Ibarat air yang mengalir di setiap hulu dan hilir sungai, cipratan pesannya meneteskan sebuah daya, sebuah semangat dan sebuah rasa cinta dari hati yang selalu ingin menyirami, mengaliri dan membasahi berjuta kehidupan di depannya.

Dalam diri setiap manusia telah dianugerahi Alloh SWT hati, otak dan tubuh yang sempurna. Dengannya kita diberkahi bekal berharga untuk menanam, mengolah, benih “biji kurma”, “biji padi”, “biji sawit”, dalam setiap hitungan “lima belas kaki”, dalam setiap petak lahan/ladang, dalam setiap jantung desa dan kota, dan dalam setiap denyut nadi kehidupan yang ada di sekitarnya. Inilah sebuah gambaran jiwa pemimpin sejati yang bisa mewujud dalam setiap pribadi, setiap keluarga, setiap tempat, setia[ pemerinthan dan dalam setiap kesempatan.

“Sesungguhnya dalam diri Rasulullah SAW terdapat teladan yang baik” (Al-Hadits). Dalam diri Nabi Muhammad SAW telah tertanam jiwa seorang pemimpin sejati, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemimpin ummat. Beliau adalah pemimpin yang mampu menyatukan semua golongan, merangkul setiap pribadi, menanamkan etos kerja, tidak membeda-bedakan suku, mentoleransi hak-hak setiap keyakinan (agama) untuk hidup dan bermasyarakat. Karena keberhasilan kepemimpinan beliau pula, cikal-bakal (istilah) masyarakat madani menjadi idaman setiap desa, kota, bahkan sebuah Negara, bisa terwujud.

Tongkat estafet kepemimpinan itu berlanjut pada pribadi-pribadi Khulafa’urrasyidin, Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan dan Ali Bin Abi Thalib. Keempat sahabat Nabi SAW ini merupakan sosok pemimpin yang sabar, adil, hasanah, amanah, tawaddu’, dan istiqomah, dalam mengayomi dan melayani kesejahteraan rakyatnya.

Berbuat untuk Semua

Merenungkan kembali ucapan Ali Bin Abi Thalib di atas, setidaknya, tersirat tiga sikap yang seharusnya dimiliki seorang pemimpin. Pertama, pemimpin yang istiqomah atau berkomitmen terhadap masa depan. “Di akhir kehidupan di depanku, dalam hitungan lima belas kaki,” ucap beliau, menyiratkan sebuah sikap istiqomah, memperlihatkan komitmen dan pendirian teguh terhadap visi dan misi kehidupan. Layaknya burung walet yang setiap tetes air liurnya bermanfaat buat kesehatan, dan perumpamaan seekor lebah yang setiap tetas “kotorannya” menghasilkan madu, seorang pemangku jabatan, atau saiapa pun, bahkan dalam sejengkal akhir hayatnya, sejatinya selalu menjwai sikap teguh pendirian terhadap kesejahteraan rakyat, terhadap masa depan sebuah negeri.

Kedua, pemimpin yang melayani dan atau perhatian terhadap masa depan rakyat. Alloh berfirman, “wa tawashau bilhaq watawashau bis shobri”, selalu saling mengingatkan dalam kebaikan (kebenaran) dan kesabaran. Merujuk pada kalimat Ali selanjutnya, “sedang aku masih memiliki kesempatan sekadar menanam biji kurma untuk masa depan anak-anakku,” adalah sikap hati yang lebih mengutamakan kepentingan masyarakat atas kepentingan diri sendiri. Antara isi ayat dan petuah putra Abu Thalib ini, mewartakan kedewasaan, jiwa kepemimpinan, yang hendak menggugah relung keasadaran terdalam calon pemimpin untuk senantiasa memberi ruang dan membuka peluang –bukan janji palsu— bagi anak-anaknya (baca: masyarakat) untuk mengairi sawah atau ladangnya, mengepulkan asap dapurnya, sehingga tidak ada lagi cerita miris tentang banyak maling kelas teri yang divonis secara tidak adil karena kemiskinan dan pemiskinan. Para pemimpin yang perhatian pada rakyat adalah mereka-mereka yang selalu memberi umpan, menyiapkan kail, agar para pemancing (rakyat) tidak lagi kesulitan memancing ikan-ikan kesejahteraan dari hulu sampai hilir di setiap sudut Pulau Seribu Masjid ini.

Ketiga, pemimpin yang terus bergerak dan berbuat untuk kemaslahatan. “Maka aku pun akan menanamnya sehingga kehidupan itu pun menghampiriku.” Mutlak dibutuhkan sebuah kualitas pribadi yang tidak cukup “sekadar” memperhatikan, memberi ruang dan membuka peluang. Lebih dari itu, terpatri sesosok diri berkarakter yang bisa menjadi magnet, menarik, mengajak, menanamkan benih-benih kesadaran yang jadi senjata picu bagi masyarakat untuk berlomba-lomba menjaga harmonisme bermasyarakat, bekerja, berbuat untuk kemaslahatan. Rasulullah bersabda, “khoirunas anfa’uhum linnas,” sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat buat manusia lainnya. Arti penting seorang pemimpin manakala ia tidak pernah berhenti untuk menanam, menyemai, menyirami, mengaliri secara terus-menerus dunianya, rakyatnya, sehingga mendarahdaging, menyatu, dalam hati, benak dan pikiran tiap orang yang dipimpinnya. Dengan demikian, seorang bapak yang baik adalah bapak yang selalu mengayomi, melayani, melindungi, selalu bergerak dan berbuat agar benih-benih tanaman kemakmuran tersemai bagi anak-anaknya hingga kehidupan selalu terjaga. Dan, pada akhirnya, semoga saja di Pilkada kali ini, kita menemukan sosok pemimpin Daerah yang memiliki “kesanggupan” dan komitmen kuat untuk menanam dan mengolah “biji kurma” itu agar semai kesejahteraan bisa terwujud di bumi Nusa Tenggara Barat ini. Wallahu A’lam Bis Shawab.

*Astar Hadi adalah alumni Ponpes Nurul Hakim, Kediri, Lobar, dan Penanggung Jawab Jurnal Madzhab Djaeng (for Multicultural Studies & Social Sciences), Malang, Jawa Timur.

HIPEREALITAS RAMADHAN

2009-09-16T08:31:00.000+08:00

Hiperealitas Ramadhan

Oleh: Astar Hadi*

Jejak Ramadhan 1430 H tinggal beberapa hari lagi. 10 hari terakhir, sepert dijanjikan Alloh, dianggap sebagai moment “keramat” untuk meraih keagungan lailatul qadar juga telah tiba. Pada saat inilah, anjuran untuk melipatgandakan ibadah dan memperbaiki kualitas spritualitas menjadi sangat signifikan. Malam Seribu Bulan, merupakan manifestasi “sibghotullah” atau sentuhan “tangan” Tuhan secara langsung ke bumi manusia bagi mereka yang mendekatkan diri (bertaqarrub) kepada-Nya.

Di saat yang sama, proses penggalian nilai-nilai ibadah mengalami simulacrum spritualitas oleh gempita komodifikasi realitas Ramadhan. Dalam model komodifikasi ini muncul nuansa-nuansa yang seolah-olah serba “islami” dan seolah-olah menawarkan “rahmah, barkah dan maghfirah” berpuasa melalui citra-citra yang dikonstruk oleh bangunan media tertentu, yang anehnya, “diamini” secara massif oleh banyak kalangan.

Ekstase Shopping Ramadhan

Fakta bahwa setiap kali Bulan Ramadhan datang, konstruk pikiran kita hampir seragam. Bayangan tetang bulan puasa yang serba special membawa hamper –untuk tidak mengatakan semuanya— setiap orang untuk berduyun-duyun mempersiapkan diri menjemput kedatangnnya dengan sesuatu yang “spesial” pula.

Bukan sebuah kebetulan, sehari menjelang Ramdhan, saya masuk ke sebuah supermarket di bilangan Cakranegara, Mataram, NTB, terlihat berjubel orang berbelanja dengan jumlah barang yang “tidak biasa” kita temukan pada 11 bulan lainnya. Pun demikian, di tempat-tempat lain di Indonesia, seperti yang diberitakan di televisi, masyarakat melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Sebuah wisata kuliner bernuansa “spiritual”. Mungkin.

“Kekhususan” bulan turunnya al-Qur’an ini sekaligus mempertontonkan citra wajah sosial umat muslim dalam hiruk-pikuk “iqra’” (membaca) peluang “bisnis spiritual” yang muncul di mana-mana. Bak cendawan di musim penghujan, beraneka warung-warung ataupun pedagang dadakan bermunculan menjemput oase barkah Ramadhan.

Lebih-lebih di penghujung Ramadhan, saat di mana aroma lebaran tercium, tiap orang yang semestinya menjemput Bulan Seribu Bulan ini dengan memperbanyak berdiam diri di masjid dalam suasana khusyuk, alih-alih, justru terjadi konversi “i’tikaf” dalam ekstase (kenikmatan) shopping di mall-mall. Spirit lailatul qadar tergerus oleh wujud perayaan “kemenangan” yang hyperreal.

Kecenderungan ke arah tindakan atau aktivitas yang hyperreal mewujud dalam sebuah kesadaran semu dalam memaknai dan atau menyikapi substansi dari nilai-nilai yang terkandung dalam spirit Ramadhan. Al-Imsak (menahan diri) yang berarti menjaga diri dari gejolak pelepasan hasrat biologis, fisiologis dan psikologis secara berlebihan justru terasa absurd. Betapa tidak, ajaran berpuasa sebagai medium kontrol terhadap hasrat konsumptivisme (baca: belanja), anehnya, di bulan ini pula mesin-mesin hasrat (desiring machine) itu begitu eksis dan dirayakan secara massal.

Perihal menjamurnya shopping mall, iming-iming mega diskon dengan iringan musik islami dan spanduk-spanduk “menyambut” Hari Kemenangan yang berjejer di pusat-pusat perbelanjaan secara tidak sadar diamini secara perseptual sebagai semangat kembali pada kesucian (Idul Fitri).

Hiperealitas Religius

Kecenderungan semesta tanda dan pencitraan ini mengarah pada apa yang disebut Jean Baudrillard dalam tulisannya The Precession of Simulacra, sebagai simulasi realitas. Pada dasarnya simulasi realitas ini merupakan sebuah tindakan yang memiliki tujuan membentuk persepsi yang cenderung palsu (seolah-olah mewakili kenyataan). Ruang pemaknaan di mana tanda-tanda saling terkait dianggap tidak harus memiliki tautan logis. Kita disuguhkan realitas tanda-tanda dan citra simulatif yang mengaburkan makna “al-imsak”, “hari kemenangan”, dalam bentuk realitas makna yang kontras; sebuah hiperealitas.

Istilah hiperealitas paling tidak memiliki dua sifat dominan. Pertama, sebagai reality by proxy yang lahir dari ketidakmampuan kesadaran kita dalam membedakan antara realitas dan fantasi. Dalam banyak hal, ada semacam “kelembutan”, “kesyahduan”, “kekhusyukan” dan “keteduhan” yang dibangun melalui penciptaan model-model realitas baru yang dikontekskan dengan momen-momen tertentu –seperti Ramadhan atau Idul Fitri misalnya— semisal menghadirkan sense of Ramadhan di mall atau tempat lain, seperti musik atau spanduk berbau religius. Dengan demikian, hal tersebut akan membentuk kesan di masyarakat yang seolah-olah kesediaan untuk terus mengkonsumsi berbagai produk yang disodorkan pada kita adalah bagian dari prosesi yang niscaya dalam setiap menyambut kedatangan Ramadhan maupun Idul Fitri

Semakin menyeruaknya overproduksi tanda yang hadir melalui pencitraan media sedemikian rupa, membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami relevansi antara bentuk dan isi, kebingungan mencerap antara yang sejati dan semu. Artinya, fakta social yang ada di sekeliling kita, bahwa “identitas” shopping lebaran dan wisata kuliner Ramadhan yang selalu dan terus-menerus dijejalkan melalui berbagai media, terutama sekali iklan-iklan di televisi, mampu menggeser imperatif nilai yang semakin jauh dari spirit/makna awalnya.

Kondisi hiperealitas seperti di atas, oleh Baudrillard, dimaknai sebagai “the simulation of something which never really existed.” Sementara Umberto Eco menyebutnya sebagai “the authentic fake” atau kepalsuan yang otentik. Baik Eco maupun Baurillard melihat adanya realitas yang saling tumpang tindih dalam cara kita menyikapi antara yang real dan virtual, antara yang sejati dan yang palsu.

Kedua, solisi imajiner merupakan ciri lain hiperealitas. Pada konteks ini, tercipta proses menjadikan sesuatu yang non-empiris menjadi seperti nyata. Terjadi objektivikasi kesan lewat kecanggihan teknologi simulasi, sehingga menghasilkan suatu fakta yang dapat dirasa, diraba atau dilihat. Berbagai teknik komunikasi pesan yang, seolah-olah, islami, seperti iklan layanan “Reg (spasi) bla…bla..bla”, publisitas acara spesial Ramadhan di media massa, dan lain-lain, telah menyebabkan kita terjerembab dalam komodifikasi gaya hidup orang berpuasa yang “harus serba lengkap”; harus ini, harus itu. Hubungan antara kenyataan hidup yang serba kurang atau pas-pasan dan “seruan” kamuflatif menjalankan ibadah puasa atau menyambut idul fitri dengan sesuatu yang “harus spesial” memaksa kita untuk berbondong-bondong mewujudkannya. Namun, karena keduanya kerap dihadirkan dalam satu realitas simbolik media, lambat laun tercipta asosiasi antara keduannya. Pada akhirnya, menikmati “barkah” ramadhan berarti menjalani ibadah dengan syarat-syarat citra diri yang (dipaksa) melampui kemampuan dasar/kebutuhannya.

Yasraf Amir Piliang dalam Dunia yang Berlari (2006) mengingatkan bahwa manusia modern telah terjebak dalam permainan tanda dan citra bujuk rayu dan ketersesatan tanpa tujuan. Pencitraan (semu) gaya hidup menjadi segala-galanya. Sehingga representasi tanda menciptakan mitos baru yang mengambil alih makna secara utuh. Proses ini dikenal sebagai imagologi atau penggunaan citra-citra tertentu untuk menciptakan imaji tentang realitas shopping mall –dalam konteks Ramadhan dan Idul Fitri— yang pada titik tertentu dianggap sebagai bagian dari rangkaian “ibadah” di bulan suci ini.

Pada akhirnya, betapapun realitas wajah sosial masyarakat sudah mengalami pergeseran sedemikian rupa, Ramadhan dan Idul Fitri tetap menjadi momentum kesadaran kritis bagi umat muslim dalam upaya menjaga semangat al-Imsak dan upaya kembali ke titik kesucian (fitrah) dalam artian sesungguhnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri…

*Astar Hadi adalah Penanggung jawab/Pengasuh Jurnal Madzhab Djaeng for Multicultural Studies and Social Sciences, Malang. Penulis buku Matinya Dunia Cyberspace (LKiS, 2005)

Douglas Kellner on Habermas III

2009-07-19T02:39:00.000+08:00

Sambungan....

Dialektika Ruang Publik

Perhatian utama Habermas pada persoalan demokratisasi yang menitikberatkan pada partisipasi politik sebagai inti dari masyarakat demokratis dan sebagai unsur sejati dalam pembangunan diri individu. Studinya tentang Strctural Transformation of the Public Sphere diterbitkan pada tahun 1962 dan dibandingkankan/dibedakan dengan beragam bentuk yang ada, dimana, ruang public borjuis partisipatoris di era heroisme demokrasi liberal (dibandingkan) dengan bentuk khusus dari politik penonton dalam masyarakat industri yang birokratis, yang di dalamnya media dan para elit mengontrol ruang public.[1] Dua tema utama buku tersebut memuat analisis asal mula sejarah ruang public borjuis, yang diikuti oleh catatan tentang perubahan structural ruang public di era kontemporer yang ditandai dengan bangkitnya kapitalisme Negara, industri-industri budaya, dan mengguritanya kekuatan korporasi ekonomi, serta bisnis berskala besar dalam kehidupan public. Dalam kata lain, ekonomi berskala besar dan lembaga-lembaga pemerintah mengambil alih ruang public, di mana warganegara hanya menjadi konsumen barang, jasa, adminitrasi politik, dan (semacam, red) lumbung pertunjukan (spectacle).

Mengambil contoh dari perkembangan-perkembangan di Inggris, Perancis dan Jerman, pada akhir abad 18 dan abad 19, pertama-tama Habermas merangkumnya dalam sebuah model yang ia sebut “ruang public borjuis”, dan lantas menganalisis kemundurannya di abad 20. Sebagaimana yang Habermas muat dalam Pengantar buku tersebut: “penelitian kami menghadirkan suatu gambaran unik tentang unsur-unsur liberal dari ruang public public borjuis dan atau perubahannya (transformasi) dalam Negara kesejahteraan social” (Habermas 1989a: xix). Penelitian tersebut melibatkan berbagai disiplin, termasuk filsafat, teori sosial, ekonomi, dan sejarah, dan tentu saja, menginstansiasi (instantiates) mode teori sosial supradisiplin bagi Lembaga Penelitian Sosial tersebut. Berdasarkan tinjauan historis, penelitian ini meletakkan dirinya sebagai proyek Lembaga dalam rangka pengembangan teori kritis era kontemporer dan memposisikan aspirasi-aspirasi politiknya sebagai kritik terhadap kemunduran demokrasi dewasa ini, yang berarti sebuah panggilan untuk melakukan pembaruan –tema-tema tersebut menunjukkan titik sentral pemikiran Habermas.

Setelah menggambarkan gagasan tentang ruang publik borjuis, opini publik dan publisitas (Offenlichkeit), Habermas menganalisis struktur-struktur sosial, fungsi-fungsi politik, konsep dan ideologi ruang publik, sebelum kemudian ia menjelaskan pergeseran sosial-struktural ruang publik, perubahan-peubahan dalam fungsi-fungsi public, dan pergeseran-pergesaran dalam konsep opini public pada tiga Bab Penutup. Teks tersebut menyodorkan telaah konseptual yang ketat dan kesuburan gagasan yang menjadi ciri dari karya Hebrmas, yang justru, memuat lebih banyak landasan historis murni dibanding dari banyak karyanya dan hal ini menyiratkan acuan/matriks untuk karyanya yang muncul di kemudian hari.

Kesimpulan-kesimpulan saya (Douglas Kellner, red) berikut ini hanya sebatas highlight beberapa gagasan kunci yang penting untuk menjelaskan konsepsi ruang public dan transformasi struktural yang akan membantu mengevaluasi signifikansi dan batasan-batasan dari karya Habermas dalam rangka menjelaskan kondisi demokrasi masyarakat kontemporer.

Ruang public borjuis pada mulanya memunculkan sekitar 1700 dalam interpretasi Habermas yang bertujuan memediasi antara perhatian khusus individu dalam keluarga mereka, ekonomi, dan kehidupan social, yang dibandingkan dengan (adanya) kewajiban-kewajiban dan perhatian terhadap kehidupan social dan public. Ini juga untuk memediasi pertentangan kelas antara borjuis dan warganegara (atau), meminjam istilah yg dipakai Hegel dan Marx Muda, untuk menanggulangi kepentingan dan opini pribadi agar terciptanya kepentingan bersama dan supaya tercapainya consensus social. Ruang public terdiri atas organ-organ informasi dan debat politik seperti Koran dan jurnal, juga terdiri atas lembaga-lembaga diskusi politik seperti parlemen (DPR, red), klub-klub politik (partai politik, red), kelompok publik, pub dan warung kopi, gedung pertemuan, dan tempat-tempat publik lainnya, tempat dimana diskusi sosial politik berlangsung. Pada sejarah awalnya, individu-individu dan kelompok membuat opini publik, mengekspresikan secara langsung kepentingan dan kebutuhan mereka di saat mempengaruhi politik praktis. Ruang publik borjuis menjadi mungkin untuk membentuk opini publik yang menentang kekuasaan negara dan kepentingan para elit yang coba untuk menyendat (kehidupan) masyarakat borjuis.

Bersambung........

[1]

Douglas Kellner on Habermas II

2009-07-16T03:41:00.000+08:00

sambungan...

Habermas dan Mazhab Frankfurt: Asal Muasal Transformasi Strukural Ruang Publik

Sejarah dan awal kontroversi The Structural Transformation of the Public Sphere sangat bertalian dengan Lembaga Penelitian Sosial tempat Habermas bekerja. Setelah studi yang dilakukan bersama Horkheimer dan Adorno, pada tahun 1950-an di Jerman, Habermas meneliti suatu ruang public baru yang muncul selama era Pencerahan dan revolusi amerika maupun revolusi Perancis dan bagaimana keduanya menawarkan debat dan diskusi politik. Seperti yang tertera dibawah ini, Habermas lantas mengembangkan studinya dengan konteks analisis pergeseran dari wilayah kapitalisme pasar liberal di Abad 19 menuju wilayah Negara dan kapitalisme monopoli di Abad 20 yang dikembangkan oleh Frankfurt School. (Lihat Kellner 1989).

Tentu saja, studi Habermas pada 1960-an secara kokoh berpegang pada tradisi dan concern Lembaga Penelitian Sosial tempat ia bernaung. Satu dari artikel pertamanya yang diterbitkan memperlihatkan perspektif kritis terhadap masayarakat konsumen dan karya awal lainnya terdiri atas studi-studi tentang rasionalisasi, kerja dan waktu senggang, media, opini public, dan ruang public (Habermas 1972). Kerja Habermas selanjutnya terkait pengembangan posisi Lembaga termasuk juga keterlibatannya dalam debat positivisme yeng memperlihatkan dirinya masih kuat menganut konsepsi teori social dialektis Mazhab Frankfurt dengan praktik bertujuannya berhadapan dengan teori social postivistik (Habermas 1976). Dan, dalam Theory and Practice, Habermas mempertahankan kesatuan dari teori dan praktik yang mengacu pada Markisme Klasik dan teori kritik masyarakat, dan dia juga menjabarkan lebih jauh pada dimens-dimensi moral dan politik dari teori kritis (Habermas 1973).

Kerja awal Habermas pada Lembaga Penelitian Sosial menekankan studinya pada opini-opini politik dan potensi para siswa. Dalam sebuah ujian Student und Politik (dipublikasikan tahun 1961), Habermas dan dua anggota orientasi dari Lembaga tersebut melakukan “investigasi sosiologis tentang kesadaran politik siswa-siswa Frankfurt” (13 ff). Studi tersebut berkenaan dengan Gruppenexperiment yang dilakukan pada setiap awal masuk Lembaga yang bertujuan untuk membedakan potensi demokratis dan anti-demokratis dalam banyak bidang pada masyarakat Jerman setelah Perang Dunia 2 melalui analisis survey dan wawancara mendalam (Pollock 1955). Juga sebagai langkah awal, Lembaga mempelajari kelas pekerja Jerman dan Warganegara Jerman pasca Perang Dunia 2 yang memperlihatkan tingginya kelesuan politik dan tingginya disposisi otoritarian-konservatif (lihat Fromm 1989), maka setelah melakukan survey terhadap para siswa Jerman menyingkapkan sangat rendahnya persentase (4%) para siswa yang “sejatinya demokratis”, dibandingkan dengan 6% otoritarian yang kaku. Begitu pula, hanya 9% yang memperlihatkan apa yang menurut pengarang dianggap sebagai “potensi demokrasi yang jelas”, di saat yang sama ada16 % yang menunjukkan “potensi otoritarian yang jelas” (Habermas, et. al, 1961: 234). Dan karena lebih banyaknya tendensi dan prilaku yang apatis dan kontradiktif dari mayoritas masyarakat, sebagian besar dari mereka lebih tunduk kepada model otoritarian ketimbang orientasi demokratis.

Habermas menulis pengantar pada studi “On the Concept of Political Participation,” yang menjelaskan konsepsi tentang partisipasi politik otentik yang dipakai sebagai norma untuk mengukur prilaku siswa, pandangan dan kebiasaannya. Sebagaimana ia melakukan studi lanjutan tentang ruang public, Habermas menjelaskan berbagai konsepsi demokrasi yang dirunut dari demokrasi Yunani ke dalam bentuk demokrasi borjuis sebagai catatan penting demokrasi dalam kapitalisme Negara kesejahteraan dewasa ini. Secara khusus, ia membandingkan demokrasi partisipatoris Yunani dan pergerakan demokrasi radikal dengan legislatif, yaitu demokrasi borjuis parlementer abad 19 dan tantangan terhadap reduksi partisipasi warga Negara dalam Negara kesejahteraan sekarang ini. Habermas membela “nuansa demokrasi radikal” yang baru tumbuh di mana masyarakat ingin berdaulat dalam bidang politik dan ekonomi berhadapan dengan bentuk-bentuk baru demokrasi parlementer. Karena itu, Habermas merapatkan dirinya pada model “demokrasi yang kuat” yang sejalan dengan Rousseau, Marx dan Dewey.[1]

Dalam studi awalnya tentang para siswa dan politik, Habermas mempertahankan prinsip-prinsip kedaulatan masyarakat, hukum formal, hak-hak yang dijamin secara konstitusional, dan kebebasan sivil sebagai bagian dari warisan progresif masyarakat borjuis. Strateginya ini merupakan model awal demokrasi borjuis dalam rangka mengkritisi terjadinya kemerosotan dan kemunduran di kemudian hari, dan juga untuk mengembangkan sebuah konsep normatif demokrasi yang akan ia gunakan sebagai standar “kritik imanen” terhadap demokrasi Negara kesejahteraan yang ada. Habermas percaya, baik Marx dan Frankfurt School awal, telah menganggap remeh pentingnya prinsip-prinsip hukum universal, hak asasi, dan kedaulatan, dan tentu saja proses redemokratisasi teori social radikal merupakan tugas yang sangat krusial.

Student und Politik diterbitkan pada tahun 1961, dan selama periode yang sama, siswa radikal di Amerika Serikat mengembangkan konsepsi yang sama terkait demokrasi partisipatoris, termasuk juga penekanannya pada demokrasi ekonomi.[2] Untuk selanjutnya, Habermas kemudian memberikan perhatian pada beragam cara dan konteks dalam mengembangkan teori-teori demokratisasi dan partisipasi politik. Mulai dari awal karirnya, tentunya, sampai sekarang, karya Habermas berbeda dalam penekanannya pada demokrasi radikal, dan fondasi politik ini menjadi penting dan (karena, red) kadang menjadi subteks yang terlewaatkan dalam banyak karyanya.

Habermas mengkonsepsi studinya pada ruang publik borjuis sebagai Habilitationschrift, sebuah disertasi postdoctoral untuk kenaikan gelar keprofesoran. Calhoun mengklaim bahwa Aorno dan Horkheimer menolak disertasi tersebut, (karena) dianggap tidak cukup kritis terhadap ideologi demokrasi liberal (lihat Calhoun 1992: 4f). Bagaimanapun, Wiggershaus menganggap bahwa “Adorno yang merasa bangga padanya (Habermas, red), pada dasarnya menerima tesis tersebut”, akan tetapi Horkheimer merasa yakin kalau Habermas terlalu radikal dan tidak dapat menerima permintaan revisi, karena itu sama artinya dengan mencoreng muka siswa paling menjanjikan di Institut tersebut, ia pun menekannya (Habermas, red) untuk mencari tempat kerja lain (1996: 555).

Habermas menyerahkan disertasinya kepada Wolfgang Abenroth di Marburg, salah seorang professor New Marxist di Jerman pada saat itu, dan pada tahun 1961 ia menjadi Privatdozent (dosen khusus, red) di Marburg, kemudian ia menerima gelar profesornya di Heidelberg pada tahun 1962. Kemudian atas dukungan Adorno, Habermas kembali ke Frankfurt pada tahun 1964 untuk mengambilalih posisi Horkheimer dalam bidang filsafat dan sosiologi. Dengan demikian, Adorno pada akhirnya mampu menganugerahkan mahkota suksesi yang sah kepada seorang yang menurutnya merupakan teorisi kritis yang paling mampu dan paling berjasa (Wiggershaus 1996: 628)

Bersambung...

[1] Disaat menulis artikel Habermas and Dewey pada wal 1990, saya (Douglas Kellner, red) bertanya pada Habermas jika Dewey telah mempengaruhinya, ia kemudian menjawab bahwa uraian mendalam Dewey tentang demokrasi liberal, tentang dan public, dan tentang hubungan aktif antara teori dan praktik, memberi kesan mendalam baginya; untuk lebih lengkapnya lihat Antonio dan Kellner, 1992. untuk itu, saya (Douglas Kellner, red) kira bijak untuk mengatakan bahwa Habermas telah muncul sebagai seorang teorisi dan pembela utama konsepsi sempurna dari demokrasi liberal dewasa ini, dan ia bisa dilihat sebagai penerus Dewey.

[2] On SDS, lihat Sale 1974; Gitlin 1987; dan Miller 1994.

Douglas Kellner on Habermas

2009-07-15T02:07:00.000+08:00

Habermas, Ruang Publik dan Demokrasi: Sebuah Intervensi Kritis*

oleh Doglas Kellner

Buku The Structural Transformation of The Public Sphere merupakan buku Jurgen Habermas yang kaya dan berpengaruh dan memiliki dampak yang besar terhadap berbagai disiplin. Di dalamnya terdapat kriktik yang mendalam dan menawarkan diskusi tentang demokrasi liberal, civil society, ruang publik dan perubahan sosial yang sangat produktif di antara isu-isu lain di Abad 20 ini. Sejumlah buku yang muncul pada pertengahan kedua abad 20 menunjukkan keseriusannya dalam mendiskusikan buku tersebut dalam berbagai disiplin yang berbeda dan berlangsung selama hampir 40-an tahun sejak publikasi pertamanya pada tahun 1962, yang menghasilkan sejumlah kotroversi dan pandangan yang sama produktifnya. Semenjak pemikiran-pemikiran Habermas menelaah beberapa kajian filsafat yang krusial dan mengulas kembali publikasi buku utuh pertamanya, Habermas menyodorkan komentar yang lengkap dalam Structural Transformation pada tahun 1990-an dan mengangkat kembali isu-isu tentang ruang public dan teori demokrasi dalam Beetwen Facts and Norms yang sangat monumental.

Oleh karena itu, perhatiannya terhadap ruang publik dan syarat-syarat penting dari demokrasi sejati merupakan tema sentral Habermas yang layak dihargai dan dikritisi secara cermat.

Dalam paper ini, pertama-tama saya akan menjelaskan dengan lengkap konsep Habermas tentang ruang public dan transformasi structural yang merupakan karya awalnya dan selanjutnya saya akan mecatat bagaimana ia mengangkat tema-tema serupa dalam karya awalnya di awal tahun 1990-an berdasarkan konteks transformasi struktural yang ia bawa pada lingkup bahasa (linguistic turn). Setelah memperkenalkan beragam kritik yang ditimbulkan dari analisisnya, termasuk beberapa kritik dari saya sendiri, saya coba mengembangkan catatan tentang ruang public pada era kontemporer dewasa ini. Oleh karena itu, studi saya ini hendak menekankan pada pentingnya keberlangsungan gugatan Habermas dan relevansinya bagi debat-debat terkait politik demokratis dan kehidupan social-budaya dewasa ini. Tantangannya adalah bagaimana menjabarkan sebuah konsep ruang publik yang memfasilitasi partsipasi public secara maksimum dan juga debat seputar isu-isu kunci yang belakangan ini terjadi secara terus menerus dan menawarkan secara konsekuen penyebab munculnya demokrasi partisipatoris

Bersambung…

*Diterjemahkan secara bebas oleh Astar Hadi ke dalam bahasa Indonesia dari tulisan Douglas Kellner, Habermas, the Public Sphere, and Democracy: A Critical Intervention, yang beralamat di http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html

LSI untuk Satu Putaran?!

2009-07-05T01:37:00.000+08:00

LSI untuk Satu Putaran

Oleh: Astar Hadi*

Politisasi untuk mengarahkan pemilu presiden satu putaran, menurut Jusuf Kalla (JK), merupakan bentuk antidemokrasi. Wiranto –Cawapres pasangan JK— juga menegaskan bahwa klaim satu atau dua putaran berarti mendahului kehendak rakyat (Kompas, 19 Juni 2009).

“Virus” satu putaran ini berawal dari publikasi hasil survei LSI (Lingkar Survey Indonesia) –yang notabene didanai tim kampanye SBY-Budiono— beberapa waktu yang lalu. LSI “memenangkan” SBY-Budiono atas para pesaingnya dengan suara mutlak, 70 persen!

Suatu hal yang sangat fantastis jika saja perolehan suara ini benar-benar terjadi di Pemilu, 8 Juli 2009, mendatang. Mengingat sebelumnya, angka absolute ini hanya terjadi dalam sejarah perolehan suara Golkar pada Pilpres era Orde Baru yang, notabene, ditengarai penuh kecurangan dan pemaksaan.

Pemilu “hanya” Satu Putaran?

Menilik hasil Pemilu Legislatif, satu bulan yang lalu, suara mayoritas menempatkan Partai Demokrat –partainya SBY— sebagai jawara dengan perolehan lebih dari 20 % suara, terlepas dari buruknya performa KPU dalam penyelenggaraannya. Sementara dua partai besar yang diketuai JK dan Megawati, seperti Golkar dan PDIP, “hanya” 15 % ke bawah. Termasuk di dalamnya, partai-partai kecil dan menengah yang rata-rata membagi suara pada kisaran di bawah 10 %. Belum lagi, jika harus menghitung jumlah partai peserta Pemilu sebanyak 38 partai.

Fakta-fakta kuantitatif di atas memunculkan “scenario” bagi alur drama politik yang mengafirmasi “kebenaran” hasil survey yang “disutradarai” LSI menjadi mungkin. Walaupun ditengarai sebagai bentuk kampanye “ilmiah” untuk capres tertentu, lagi-lagi, survei opini publik “terbukti” mampu merepresentasikan angka yang nyaris tepat, seperti hasil survey LSI, terhadap perolehan suara di pemilu legislatif, Mei 2009, yang lalu. Apakah lantas drama pilpres satu putaran cukup signifikan?

Pertama, survei sebagai referensi realitas. Sebuah referensi bermakna mengacu, mengandaikan, dan menjadi acuan/referensi bagi sesuatu yang diacunya secara “menyeluruh.” Jika diibaratkan, untuk mengetahui rasa daging sapi, kita tidak perlu melahap seluruh organ dari sapi tersebut, tapi cukup dengan mencicipi satu irisan kecilnya saja, maka kita “mengetahui” bahwa “begini atau begitulah cita rasanya.” Harus ada referensi daging untuk menggambarkan nikmatnya “keseluruhan” entitas yang bernama daging sapi.

Kita masih mengingat, hasil persolehan suara riil Demokrat mencapai 20 persen, hampir seperempat dari suara pemilih se-Indonesia –hasil survey LSI pra-pemilu legislatif juga nyaris sama dengan perolehan suara tersebut. Jika dibayangkan, angka 20 persen adalah angka yang “besar” dan menentukan deskripsi voter yang akan memilih satu calon tertentu. Lebih-lebih, Pilpres tidak diikuti oleh 38 partai, yang tersisa hanya tinggal 3 kandidat capres terpilih. Ratusan juta suara seluruh rakyat Indonesia tinggal dibagi di antara ketiga kandidat tersebut. Masyarakat, kemungkinan, akan “kembali” menegaskan referensinnya pada preferensi awalnya.

Dengan kata lain, SBY, minimal, akan memperoleh sama seperti perolehan Partai Demokrat ketika itu. Ingat, pemilu 2004, Partai ini meraih suara cukup signifikan karena “faktor” only SBY. Pada akhirnya, SBY juga yang jadi presidennya. Dengan demikian, klaim satu putaran menjadi “sangat” mungkin jika mencermati tingkat popularitas dan elektabilitas masing-masing calon.

Kedua, survey adalah representasi realitas. Bias antara representasi dan realitas sangat mungkin terjadi. Representasi tidak melulu menjawab realitas yang diacunya. Pun, realitas belum tentu hasil dari sebuah representasi. Representasi bersifat terikat (dependent), sementara realitas tetap bebas (independent) pada dirinya. Faktanya, LSI “telah mengikat” realitas pemilih dengan mayoritas tunggal.

Realitas yang Terikat

Yang menarik, fakta survey yang dilakukan LSI, menghasilkan temuan 70 persen suara untuk SBY-Budiono. Di sini, realitas bukannya mengikat, tetapi diikat oleh sejumlah asumsi representasi melalui “kepastian” jawaban kuisioner yang digiring dengan sekian pertanyaan yang (bisa saja) “mengarahkan” pilihan.

Realitas tidak berdiri sendiri. Ia “terikat” oleh desain kuisioner survei yang sedemikian rupa. Representasi memungkinkan fakta riil tentang realitas nantinya. Di sini, pembalikan realitas terjadi oleh fakta-fakta simulatif quisioner. Dalam tipologi semiotika –ilmu tetang tanda-tanda dan penggunaannya dalam masyarakat, representasi mealalui survey sebagai tanda (sign) yang “mendahului” realitas dengan menyodorkan makna (signified) representasinya. Representasi didekontruksi untuk melampui realitas menjadi simulasi realitas; simulacrum.

Simulacrum, menurut Jean Baudrillard, merupakan proses penciptaan bentuk-bentuk nyata melalui model-model yang tidak ada asal-usul atau referensi realitasnya, sehingga yang khayali kelihatan tampak nyata. Artinya, munculnya realitas 70 persen suara pemilih lahir dari proses penciptaan sekian pertanyaan kuisioner sebagai bentuk-bentuk (signifier) “pasti” akan terjadinya pilpres satu putaran. Realitas voter justru “ditentukan” oleh representasi. Antara tanda dan makna saling tumpang tindih satu sama lain. Representasi yang semestinya “hanya” sebagai penanda, alih-alih, ia justru makna (realitas) itu sendri.

Meski demikian, survei tidak cukup memberikan sebuah jawaban, tidak bisa pula dijadikan sebagai manifestasi representatif yang jujur dari kehidupan bangsa Indoenesia yang begitu besar, kompleks dan plural ini. Artinya, tidak saja ia terlalu sempit atau reduktif, survei bahkan bisa menjadi sebuah contoh dari rantai pertandaan yang melampui apa saja yang seharusnya menjadi realita masyarakat Indonesia saat ini. Secara semiotik, tanda atau bentuk semacam ini disebut pseudo sign (tanda palsu).

Tapi kita tidak bisa menegasikan, sebuah survei dengan kompleksitas permainan tanda (teks) di dalamnya, merupakan bentuk-bentuk miniatur dari realitas sosial kita yang sesungguhnya. to Be Continued....

Informasi untuk Ekstase Gaya Hidup

2009-06-22T00:10:00.000+08:00

Informasi = Ekstase Gaya Hidup

Oleh: Astar Hadi*

Hari ini, diakui atau tidak, hidup kita telah diatur oleh sebuah mesin budaya baru, yaitu media. Suguhan iklan “berr” ala Coca-cola, gaya hidup selebritas, merupakan menu sehari-hari yang mengajak setiap individu untuk “terlibat” dalam setiap perayaan komoditas. Media telah mengarahkan setiap helaan nafas untuk berpacu dalam menghirup “udara” gaya hidup agar masyarakat bisa bertahan dan tetap eksis dalam panggung, yang kita sebut, kehidupan

Media, terutama sekali televisi, tidak saja menjadi sebuah tontonan atau hiburan semata, akan tetapi ia telah menjadi “kehidupan” yang mengatur hampir segala aspek keseharian, mulai dari urusan “baju apa yang harus saya pakai” sampai persoalan “jodoh yang pas buat saya”.

“Otonomi” media massa sepertinya telah menjadi lokus sekaligus focus “kesadaran budaya” manusia Indonesia untuk memintal “harapan”, “optimisme”, akan proyeksi hidup ke depan yang “lebih baik”. Melalui media pula, kita bisa melihat “keputusasaan”, “pesimisme” tentang benang kusut kehidupan yang diporak-porandakan oleh persoalan ekonomi, social dan politik, yang semakin hari, semakin tidak menentu.

Sekian banyak peristiwa kelam, mulai dari pemiskinan sistemik yang dialami seorang bayi tak berdosa di Surabaya, degradasi social capital oleh karena “premanisme” Negara terhadap hak (bertahan) hidup masyarakat kecil yang diambil atas nama “pembangunan” mercusuar ekonomi, sampai pada persoalan imagologi kampanye politik yang aduhai dengan bumbu-bumbu “kecap selalu nomer 1”, menjadi hal biasa yang kita tonton melalui televisi.

Televisi juga yang meyuguhkan adonan lezatnya gaya hidup selebritas, nikmatnya “harapan” menjadi idol-idol-an bagi si pengamen miskin, indahnya “kesempatan” “bertukar nasib” antara si Kaya dan si Miskin. Jalan raya kebahagiaan yang seolah-olah begitu nyata, mudah, dan –sejatinya— berada di depan mata penonton, merupakan, meminjam istilah Jean Baudrillard, ekstase komunikasi (the ecstasy of communication) yang mengajak kita untuk melampui percakapan/tindakan dengan ruang-ruang realitas (beyond reality) tetang apa yang terjadi di sekiling kita hari ini.

“Medium is the message”, begitu kata Marshall McLuhan. Media adalah pesan itu sendiri. Di satu sisi, media menyuguhkan fenomena-fenomena riil kompleksitas kehidupan yang diterjemahkan dalam “pesan” media untuk disikapi “sebagaimana mestinya”. Di sisi lain, Ia juga berlatar “fiksi” yang di dalamnya mengandung pesan interupsi ke pada masyarakat penonton untuk berselancar dalam relung realitas terdalam budaya; pencitraan (imagologi).

Media berarti sejumput kehidupan yang men-download kompleksitas grafis dunia nyata sebagai representasi “riil” tentang “inilah sesungguhnya kehidupan itu”. Media menarik kesimpulannya sendiri tentang mana yang layak dianggap sebagai laku kehidupan yang “memaksa” khlayak untuk mengikutinya. Tayangan berbagai jenis iklan, komodifikasi gaya hidup, reality show, bahkan program news, seolah-olah menawarkan proposal sikap, prilaku, moralitas sekaligus tips praktis to be somebody. Pada kondisi ini, kita adalah nobody yang bakal mendapat “penghargaan” manakala mampu mencitrakan diri layaknya (pesan) media itu sendiri.

Theodor Adorno, kritikus budaya Mazhab Frankfurt (Frankfurt School), menyindir bahwa frasa ‘media massa’ yang seolah-olah telah bersikap kritis dan perhatian terhadap gejala social dan budaya dengan menunjukkan bahwa massa/masyarakat telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun, pada kenyataannya, massa hanya mendapatkan apa yang sudah diputuskan oleh media untuk diberikan kepada mereka.

Penolakan Adorno terhadap frasa ‘media massa’ ditengarai oleh karena fakta bahwa masyarakat sebagai subjek (perhatian) media, pada kenyataannya, tidak lebih dari sekadar objek (eksploitasi) bagi kepentingan bisnis “kebudayaan” yang justru menghasilkan kesadaran magis yang menghipnotis masyarakat untuk menikmati hidangannya tanpa reserve.

Kita adalah (Masyarakat) Informasi

Seorang pakar sekaligus futuris media, Alvin Toffler, menjamin bahwa siapa yang mampu menguasai informasi maka dia lah yang mampu bertahan hidup (survival of the fittest) di tengah-tengah membludaknya pasar dan lalu-lintas informasi (information superhighway) dewasa ini.

Pemerintah Indonesia, melalui tangan Depkominfo, bahkan merasa sangat perlu menyebarluaskan “jurus sakti” Era Informasi (Information Age) sebagai agenda kebijakan Nasional. Informasi telah menjadi titik tekan pembangunan/perubahan di segala sector kehidupan.

Signifikansi informasi bagi perubahan social memang telah terjadi. Laju industri media, sebagai “anak emas” teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi magnet utama masyarakat dalam meng-upload kompleksitas nilai yang disodorkannya. Nyaris –untuk mengatakan sebagian besar— tidak ada satu pun yang bisa lepas dari rengkuhan (informasi) media. Sepenting itu kah sesuatu yang diklaim “informasi” itu?

Jaminan Alvin Toffler akan kedigdayaan informasi sebagai syarat “kehidupan”, sampai saat ini, malah cenderung menghasilkan bunuh diri kehidupan. Informasi seharusnya bermakna memberi “pengetahuan”, edukasi, dan kritisisme. Kini, informasi “hanya” berarti skandal, selebritas, fashion, dan gaya hidup.

Celakanya, informasi, dalam abad media, lebih asyik menyajikan ulasan yang berbasis budaya selebritis (celebrity based-culture) ketimbang transformasi pengetahuan berlatar edukasi. Bahkan, Prof. Thomas C. O'Guinn dkk., dalam karya mutakhir mereka, Advertising and Integrated Brand Promotion (2003) mengungkapkan bahwa "Twenty-first century society is all about celebrity," (Masyarakat abad ke-21 segalanya adalah mengenai selebriti).

Kalau harus dihitung, jumlah program berbasis selebritis di setiap stasiun televisi di Indonesia lebih dari 10 setiap hari, termasuk infotainment, sinetron, reality show, dan musik. Dan anehnya, program-program semacam ini jauh lebih menarik bagi khalayak daripada program yang bersifat edukatif.

Ekstase Informasi

Metamorfosa media massa (mediamorfosis) telah menciptakan model-model kehidupan baru yang sulit dibayangkan sebagai idealisme “masyarakat informasi”. Bayangan optimistik Alvin Toffler yang semestinya memberi harapan dan optimisme bagi melek (pencerahan) kebudayaan, social dan politik, justru tidak terjadi oleh karena informasi (media) tenggelam dalam logika infotainment.

Logika infotainment lebih menawarkan keasyikan (ecstacy), kegairahan (desiring machine), permainan citra (imagology), sebagai unsur berita/informasinya. Berbagai kasus kawin-cerai, skandal, budaya pesta, pesona gaya hidup, yang notabene inheren dengan image selebritis, merupakan “ruh” jurnalisme modern. Pencitraan media ini membias ke seluruh lapisan masyarakat sebagai gudang informasi yang menyajikan identitas “gaya (bertahan) hidup” masyarakat modern.

Informasi, dengan demikian, telah menjadi semacam “logosentrisme” baru yang mendekonstruksi klaim logosentrisme Descartes yang berpusat pada “Aku yang berpikir” –cogito ergo sum— menjadi “Informasi yang berpikir”. Informasi, pada akhirnya, tidak lebih merupakan konstruk berpikir yang co-existence dengan kegairahan gaya hidup yang mengkonstruksi kompleksitas kehidupan masyarakat dewasa ini yang berkiblat pada “perayaan” konsumerisme, bukan kritisisme. Wassalam

*Astar Hadi adalah penulis buku Matinya Dunia Cyberspace (LKiS, 2005). Pendiri dan Penanggung Jawab Mazhab Djaeng for Multicultural Studies and Social Sciences, Malang.

Pilkades Ulang demi Rasa Keadilan Masyarakat (Kasus Sengketa Pilkades Desa Sepakek)

2009-06-13T05:26:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi*

Hampir 2 tahun, polemik pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah, belum juga rampung. Bahkan, dalam beberapa minggu terakhir, kasus tersebut semakin berlarut-larut yang puncaknya pada penyegelan terhadap kantor Desa setempat oleh sejumlah warga yang ditengarai sebagai pendukung calon yang kalah.

Akar Masalah

Pilkades yang dilaksanakan pada 7 September 2007 ketika itu, diikuti oleh lima calon, yaitu: Mustakim (915 suara), Mursidin dan H. Husnaini masing-masing memperoleh 912 suara, Murhayadi (307 suara), dan M. Khatib Sarbini (495 suara). Perolehan suara dari masing-masing calon ini didasarkan atas perolehan suara yang diajukan BPD (Badan Permusyawarahan Desa) setempat dari hasil semua TPS (tempat pemungutan suara) yang sekaligus kemudian dijadikan landasan pelantikan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak –Mustakim— oleh Bupati.

Karena panasnya suhu konflik ketika itu, sebenarnya sempat terjadi penghitungan ulang –yang tetap memenangkan Mustakim meski dianggap tidak sah oleh BPD— yang, anehnya, justru dilakukan oleh seorang oknum TNI yang seharusnya bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam urusan pilkades.

Sementara itu, sengketa berkepanjangan ini bermula dari kemenangan Mustakim dengan selisih suara supertipis, 3 suara, atas H. Husnaini (pihak penggugat) dan Mursidin. Hal ini sempat memicu kecurigaan publik, khususnya pihak yang bersengketa, akan terjadinya berbagai “kecurangan” dan “manipulasi” suara, baik pada saat pemilihan maupun di saat penghitungan suara.

Meski sebenarnya, menurut penulis, sudah ada “titik terang” bagi pihak yang bersengketa untuk segera menyelesaikan kasus ini dengan dikeluarkannya putusan PTUN Surabaya yang menguatkan putusan PTUN Mataram bertanggal 24 Juni 2008, SK No. 9/G.TUN/2008/PTUN.MTR yang intinya mengabulkan sebagian tuntutan penggugat, H. Husnaini, termasuk membatalkan dan mencabut SK Bupati Loteng No. 544 tahun 2007 terkait pengangkatan Mustakim (tergugat) sebagai Kepala Desa (Kades) incumbent. Lantas mengapa kasus ini bisa berlarut-larut?

Mengawal Demokrasi dari Parasit Fanatisme

Demokrasi yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks Pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa. Hal ini juga merujuk pada UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004 yang mengakui penyelenggaraaan pemerintahan Desa sebagai subssistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” desanya.

Desa sebagai sistem pemerintahan paling kecil memberikan ruang partisipasi yang jauh lebih besar bagi masyarakat ketimbang pemerintahan di tingkat daerah atau pusat, karena masyarakat “begitu dekat” dengan pemimpinnya. Dengan demikian, perwujudan partispasi masyarakat di tingkat Desa merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan desa secara berkelanjutan (self sustaining capacity) untuk kepentingan masyarakatnya.

Alih-alih untuk kepentingan keberlanjutan hidup warga, kasus sengketa Pilkades di Desa Sepakek, merupakan siklus perebutan kekuasaan yang ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat atas terjadinya “kekosongan” pemerintahan. Dan, jika saja sengketa antara kedua belah pihak yang juga melibatkan pro-kontra masyarakat tidak disikapi dengan cara-cara yang lebih bijak, lebih-lebih dengan melakukan penyegelan kantor Desa, ini berarti satu hal, mematikan hak publik untuk mendapatkan pelayanan oleh karena kepentingan segelintir orang.

Di samping kecurigaan akan adanya “kecurangan dan manipulasi” sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat ketika itu, reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Indikasi adanya sikap intoleransi dan fanatisme buta terhadap calon yang ditengarai oleh rasa –dalam istilah saya— “kedekatan kedusunan” sangat melekat dalam konflik ini.

Parasit fanatisme kelompok, saling hujat (black campaign), dan hilangnya sikap saling menghargai dan menghormati, adalah bentuk dari bunuh diri demokrasi (the end of democracy). Demokrasi yang bertujuan membangun rasa saling memiliki (sense of belonging), saling terlibat antar warga (sense of participation), dan ikut bertanggung jawab atas usaha-usaha penyelengaaraan pemerintahan desa yang baik (sense of accountability), yang seharusnya menjadi basis partisipasi masyarakat, justru mundur kebelakang, menjauhi semangat otonomi Desa.

Mengingat pentingnya keberlangsungan hidup warga, silang-sengkarut Pilkades tanpa akhir yang sejatinya telah menjauh dari ruh awalnya, yaitu mengawal proses demokratisasi di Desa, dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah bijak kedua belah pihak yang bertikai untuk duduk satu meja, melepaskan sementara ego kuasa mereka untuk bersama-sama memikirkan “jalan terbaik” sebagai tanggung jawab moral sekaligus demi kepentingan rakyatnya. Pun demikian, sikap dewasa dan legowo merupakan cerminan calon pemimpin yang dicintai rakyat.

Urgensi Pemilihan Ulang

Sengketa Pilkades Sepakek memang kompleks. Mulai dari munculnya kecurigaan terjadinya manipulasi suara, penghitungan ulang kembali atas desakan pihak tertentu, munculnya barisan “Sepakek Menguggat”, dua kali penyegelan kantor Desa, sampai di-PTUN-kannya Mustakim –peraih suara terbanyak, selain menguras keringat dan cost yang tidak kecil, kasus ini berakibat pada mati surinya penyelengaraan pemerintahan Desa tersebut sampai saat ini.

Bagaimana pun, harus ada jalan keluar untuk lepas dari “krisis” ini. Salah satu alternatif yang paling logis saat ini adalah mengambil “jalan tengah” atas kedua belah pihak yang bersengketa –kubu Musatakim vis a vis kubu H. Husnaini— dengan melakukan pemilihan ulang sebagai konsekuensi berdemokrasi.

Pemerintah daerah Kabupaten sebagai pihak yang menjadi suprastruktur desa bertindak selaku mediator untuk mempertemukan dan “mendinginkan” kedua belah pihak serta menegaskan urgensi pemilihan ulang langsung sebagai langkah prosedural untuk “menyelesaikan” sengketa tersebut. Mengapa pemilihan ulang?

Pertama, maski pun cenderung dianggap “cacat” secara politik karena mengurai semakin besar kecurigaan akan adanya “kecurangan” dan “manipulasi” suara atas pilkades tahap pertama, pemilihan ulang menjadi relevan untuk “membuktikan” kepada siapa preferensi suara pemilih sebenarnya. Hal ini menjadi sangat urgen, di samping relatif memenuhi “rasa keadilan” masyarakat –paling tidak untuk “mendamaikan” pendukung kedua kubu— atas “kebenaran” pilihan mereka, ini juga bisa menjadi alat legitimasi politik yang kuat bagi pemenang nantinya.

Kedua, agar tidak muncul “kecurigaan”, perlu melibatkan pihak ketiga, dari lembaga/pihak independent misalanya, sebagai pelaksana tugas pemilihan, mulai dari pembentukan tim penyelengaraan pilkades sampai pelaporan hasil surat suara ke BPD dan Bupati.

Ketiga, harus ada pengawalan ketat dari aparat, dalam hal ini pihak kepolisian, mulai dari penjagaan kotak suara di setiap TPS, pengawalan ketika penghitungan berlangsung, sampai proses akhir Pilkades.

Pada akhirnya, semua elemen masyarakat adalah unsur paling esensial dari proses demokratisasi yang, tentu saja, paling berhak terlibat tanpa harus dikotori oleh tangan-tangan segelintir orang yang, karena ego pribadi/kelompok, malah merusak sense of belonging masyarakat terhadap dunia kehidupan mereka. Wassalam.

*Astar Hadi adalah warga Desa Sepakek. Peneliti dan Asisten Koordinator di INDOMATRIK (Lembaga Survey Opini Publik dan Kebijakan) Jawa Timur. Pendapat Pribadi

Budaya = Capek Dech

2009-05-17T17:20:00.000+08:00

Sambungan dari... “Omong-omong Budaya”

Dengan demikian, budaya adalah tentang bagaimana kita bersikap, tentang bagaimana kita bertindak, tentang bagaimana kita berpikir, untuk dunia kita. Budaya, mungkin, sangat kompleks, yang melingkupi kesluruhan indera kita dalam mencerap dan mengejawantahkan impuls-impuls dunia tempat kita berada dan mengada bersamanya. Begitulah, paling tidak, para budayawan kita bertutur tentangnya. Benarkah?

Kalau dibawa dalam konteks hari ini, apakah klaim budaya semacam itu masih relevan? Akan kah ia melulu soal nilai dalam mencipta dan berkarya, soal norma dalam bertindak dan bersikap? Atau, jangan-jangan, ia adalah soal selera saya, anda atau mereka, yang menuntut pemenuhannya saat ini juga?! Capek dech…!

Budaya itu Bernama Capek Dech

“Capek dech…!”. Kata-kata ini seringkali meluncur deras dari bibir-bibir masyarakat –terutama sekali kaum muda, maski kadang dari kaum tua. Apa artinya? Jika dilacak, penggunaan kata ini berkaitan dengan diksi sebagai sebuah “pilihan” selera “gaul” untuk mengungkapkan kondisi seseorang atau sejumlah orang dalam suatu kondite “moral” tertentu dianggap berlebihan, munafik, omong kosong (lebay). Di sisi lain, ia juga secara “tepat” melukiskan kondisi social, budaya dan politik bangsa kita yang mengalami virtualitas nilai dan melampui fatsun politik tentang demokrasi; transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, menjadi hanya sebatas permainan citra (imagologi).

Capak dech adalah (bahasa) parody yang sekaligus menjadi sebuah ironisme budaya massa. Tentu saja, ya! Mengapa? Partama, parody merupakan “sebuah komposisi sastra atau seni yang di dalamnya gagasan, gaya, atau ungkapan khas seorang seniman dipermainkan sedemikian rupa sehingga membuatnya tampak absurd” (Piliang, 1998: 19). Dalam wacana parodi, realitas adalah sebuah gambaran dunia kontemporer yang tidak lagi bergantung pada realitas, yang oleh Slouka disebut sebagai fakta empiris, tidak berubah-ubah, bersifat alamiah dan tidak pula relatif. Realitas dalam pengertian ini menunjukkan sebuah ranah parodi yang, seperti halnya selera dan dunia ide yang sering kali bersifat subjektif, eksis disebabkan oleh dua unsur yang saling bertolak belakang, saling menginterupsi, dan selalu dalam “proses” permulaan. Dan realitas budaya dalam masyarakat kontemporer dewasa ini adalah realitas yang mengubah dirinya menjadi bentuk-bentuk yang menyimpang dari identitas dirinya.

Kedua, ironisme berarti, kita telah disuguhkan sebuah “wisata kuliner” di setiap ruang real time yang menunya terdiri atas histeria mesin hasrat (desiring machine) massa yang terus di-upgrade, di-update, untuk memenuhi mitos be and do it your self. Proses internalisasi (downloading) budaya global ke dalam langgam lokalitas paling subtil telah menjadikan yang global menjadi lokal dan sebaliknya secara terus menerus. Budaya, dengan demikian, merupakan sebuah lalu-lintas produksi, jejaring konsumsi, percepatan komoditas-komodifikasi, alih-alih, menjadi nilai, karakter, identitas, yang membedakan (diferensiasi) tatanan masyarakat secara sosiologis.

Sebagai contoh, dalam pemilihan legislative, beberapa minggu lalu, kita melihat sebuah adegan dari drama social yang di dalamnya bercerita tentang calon wakil rakyat dengan segala janji politiknya untuk kesejahteraan rakyat, untuk demokrasi. Akan tetapi di saat yang sama, kita juga mengerti bagaimana para calon “pahlawan” rakyat itu adalah para calo politik –tidak untuk menunjuk semuanya— yang membeli suara dengan harga yang tidak murah untuk kemudian menjualnya kembali dengan harga berlipat-lipat untuk kepentingannya sendiri. Terbukti, dari berita di media massa, banyak di antara mereka yang tidak sukses membeli “hati” rakyat”, pada akhirnya, harus dibawa ke rumah sakit jiwa, bahkan ada yang gila dalam pengertian sebenarnya.

Menilik pada fenomena di atas, langgam kebudayaan kita saat ini sudah mengalami virtualitas dan imagologi sedemikian rupa. Kita tidak lagi tahu mana yang benar-benar murni dan mana yang tidak. Kebudayaan terjerembab dalam titik hypper, melalmpui tapal batas yang seharusnya tidak dilewatinya. Wajah social, budaya dan politik telah menjauh dari tempat di mana “seharusnya” ia tinggal.

Pun demikian, realitas sosial mennujukkan betapa budaya kita telah mengalami percepatan sedemikian rupa. Belum selesai satu persoalan muncul persoalan baru. Anehnya, belum cukup kita memahami dan menghayati suatu realitas social, kembali kita dihadapkan dengan realitas baru yang lebih pelik. Kondisi krisis percepatan semacam ini secara telak disindir oleh Paul Virilio sebagai ruang epilepsi. Menurut Virilio, masyarakat kapitalis Barat –dan juga Indonesia (pen.)– kini hidup dalam ruang yang disarati oleh “kejutan-kejutan dan frekuensi-frekuensi yang variasinya tak terduga, yang tidak lagi sekadar berkaitan dengan tekanan dan represi, tetapi dengan interupsi (melalui percepatan), yang muncul dan menghilangkan dunia real …” Bahwa citra-citra yang disuguhkan media massa dan pasar komoditas yang silih berganti dan berpindah-pindah begitu cepat, muncul dan menghilang secara simultan dengan logika percepatan tinggi, merupakan satu representasi eksodus masyarakat dewasa ini yang bertamasya (surfing) dalam mengeksplorasi ruang nihilisme dan fatalisme pencitraan melalui seperangkat media percepatan (televisi dan Internet).

Pada akhirnya, logika percepatan adalah sebuah manifestasi budaya yang tunduk pada hukum komoditas. Sebagaimana komoditas, (hukum) budaya kini berarti apa yang bisa kita (kapitalisme dan media) tawarkan sebagai “sesuatu” yang memiliki nilai tukar (exchang value), bukan nilai guna (use value), bukan pula moralitas akan tetapi kreatifitas. Dan, tentu saja, komoditas budaya berarti komoditas pasar yang tidak pernah tidur dan tidak pernah sepi dari hysteria akan “yang serba baru” –HP ini, lalu HP itu, lalu…capek dech.

Budaya tidak lagi berarti sebuah “rasa, karsa dan cipta dari akal budi” yang lahir berdasarkan proses (kesadaran) kritis-reflektif nilai yang menuntut ruang dan waktu untuk merenung. Alih-alih, ia adalah sebuah proses (kebergairahan) magis-rekreatif yang “hanya” menuntut pemenuhan hasrat secara instant. Wassalam…

Daftar Bacaan

Hadi, Astar. 2005. Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Humanis Mark Slouka terhadap Jagat Maya. LKiS. Yogyakarta.

Virilio, Paul. 1991. The Aesthetics of Disappearance. New York: Semiotext(e). 

OMONG-OMONG BUDAYA

2009-04-30T06:49:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

‘Culture is to society what memory is to individuals’
(Harry C. Triandis)
‘Culture is the software of the mind’
(Gert Hofstede)

Budaya itu Apa?
Apakah budaya? Sebuah pertanyaan yang sangat sederhana sekaligus “menjebak”. Persoalan budaya adalah “persoalan” sehari-hari kita. Sederhana, karena ia sangat dekat dengan diri kita, dengan aktifitas-aktifitas yang kita lakukan, dengan bahasa yang kita gunaan, dan “menyatu” dengan lingkungan tempat tinggal kita. Ia menjebak, karena berurusan dengan “pandangan hidup”, selalu diagung-agungkan sebagai sesuatu yang “sempurna” bagi sebuah karya cipta manusia yang adiluhung.
Lagi-lagi, budaya adalah sebuah pertanyaan dan pernyataan yang telah ditanyakan dan dinyatakan dari sejak munculnya manusia ke bumi, atau paling tidak, sejak “kemarin sore” di saat gebyar pemilu yang menghadirkan para caleg yang siap untuk manciptakan “peradaban” baru bangsa Indonesia ke depan.
“10 X 10 = C(e/a)pek Deh” adalah sebuah metafora tentang jejak budaya kalau kita mengartikan sebuah budaya sebagai representasi riil suatu masyarakat yang membagun dunianya dalam konteks “cara belajar dan cara mengada” kita saat ini. Ia merupakan proses kreatif dan bentuk pengungkapan terhadap fenomena yang ada, saat ini, dan di sini. Mungkinkah?
Tidak kurang sulitnya untuk mendefinisikan konsep budaya. Tampaknya, ia terlalu mudah ketika dipahami sebagai “kejadian” sehari-hari yang “apa adanya” dan terasa sangat berat ketika kita disodorkan dengan tetek-bengek nilai, norma, kualitas kehidupan, karya cipta, dan lain-lain. Problem ini disikapi secara menarik oleh Ignas Kleden dalam Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan (1987) dengan melihat bahwa kebudayaan tidak semata-mata perkara value judgement, melainkan juga bentuk dari kenyataan objektif yang melahirkan problem reality judgement. Kleden mengajak kita untuk memasuki wilayah diskusi baru, bahwa budaya bukan hanya perbincangan tentang wilayah nilai-nilai akan tetapi ia juga manifestasi realitas objektif yang inheren dengan dunia manusia
Dari perspektif di atas, Kleden melihat dua kecenderungan dominan terkait cara orang menghadapi kebudayaan. Yang pertama, mereka yang menyikapi kebudayaan sebagai “kata benda”, dan yang kedua adalah mereka yang menyikapinya sebagai sebuah “kata kerja”. Tentang ini, ia menjelaskannya dalam kalimat-kalimat sebagai berikut:
“kalau dalam konsep nativistik para eksekutif kebudayaan seakan-akan ditempatkan di masa lampau; kalau dalam konsep ilmiah para ilmuan social kebudayaan ditempatkan di masa sekarang; maka dalam konsep kreatif para budayawan dan seniman kebudayaan seakan-akan ditempatkan di masa depan. Untuk kelompok pertama adalah “warisan budaya”; untuk kelompok kedua: “kehidupan budaya dan perubahan budaya”; dan untuk kelompok ketiga: “daya cipta budaya”. Demikan pun, para eksekutif dan politisi dirisaukan oleh persoalan identitas budaya, para ilmuwan sibuk dengan masalah social budaya dan dampak kebudayaan, sedangkan para budayan dan seniman resah oleh krisis, kemandegan, atau impasse kebudayaan. Secara singkat, golongan terakhir inilah yang secara khas memandang dan memperlakukan kebudayaan sebagai kata kerja dan bahkan sebagai pekerjaan itu sendiri.”

Melacak Gagasan-gagasan Budaya
Dalam buku-buku pengantar antropologi selalu disebutkan hasil temuan Kroeber & Kluckhon yang mengidentifikasi definisi budaya. Mereka mencatat sekurang-kurangnya terdapat 169 definisi berbeda. Hal itu menunjukkan betapa beragamnya sudut pandang yang digunakan untuk melihat budaya. Masing-masing disiplin ilmu memiliki sudut pandangnya sendiri. Bahkan di dalam satu disiplin ilmu terdapat perbedaan karena pendekatan yang digunakan berbeda. Dalam disiplin ilmu komunikasi misalnya, mungkin saja mereka yang tertarik dengan persoalan bahasa akan mendefinisikan berbeda dengan mereka yang tertarik pada persoalan kesehatan mental.
Salah satu definisi konsep budaya adalah yang dikemukakan Koentjaraningrat (2002) yang mendefinisikannya sebagai seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah proses belajar. Definisi tersebut mendominasi pemikiran dalam kajian-kajian budaya di Indonesia sejak tahun 70an, sejak buku ‘Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan’ diterbitkan.
Budaya dalam definisi diatas berarti mencakup hampir keseluruhan dimensi kehidupan manusia. Asalkan sesuatu yang dilakukan manusia memerlukan belajar maka hal itu bisa dikategorikan sebagai budaya. Hanya sebagian kecil dimensi manusia yang tidak dicakup dalam konsep budaya, yakni yang terkait dengan insting serta naluri. Hal serupa dikemukakan oleh Van Peursen (1988) yang menyatakan kebudayaan sebagai proses belajar yang besar.
Melacak gagasan konseptual tentang budaya, tidak sedikit yang coba menelaahnya dari asal-usul katanya (etimologis). Beberapa tokoh penting dalam perkembangan kebudayaan Indonesia di pra dan pasca-kemerdekaan, seperti Ki Hadjar Dewantara, Poerbatjaraka, Zoetmulder, Moh. Natsir, Drijarkara, Notonegoro dan Sutan Takdir Alisjahbana (STA), sama-sama mengamini budaya sebagai derivasi “budi” dan “daya” dari kata jamak “Buddhayah” dalam bahasa Sangsekerta , yang berarti “daya dari budi” atau kekuatan budi manusia yang meliputi cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari semua itu (Koentjaraningrat, 1990: 181; Kayam, 1981) yang terutama ditujuakan pada peningkatan kualitas hidup manusia menjadi lebih luhur atau mulia.
Di sisi lain, ada yang coba mendefinisikan budaya dengan menyelidiki kata kebudayaan sebagai sebuah terjemahan dari kata “kultur” dalam bahasa Jerman atau “cultuur” (Belanda) dan hampir sepadan dengan kata “culture” (Inggris dan Prancis) atau kata “colere” atau kata “cultivare” (Latin). Dalam hal ini, budaya memiliki pengertian dasar “mengolah atau mengembangkan” kehidupan sehingga menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Kedua pelacakan terserbut, menurut hemat penulis, baik secara etimologis maupun transliterasinya, menunjuk pengertian yang, paling tidak, hampir sama, yaitu sebagai sebuah produk histories manusia dalam proses mencipta dan mengolah kualitas kehidupannya untuk kepentingan peradaban.
Sementara itu, Shinobu Kitayama menganalogikan peran budaya bagi manusia seperti peran air bagi ikan. Tanpa air ikan mati, manusia pun akan menjadi bukan manusia tanpa budaya. Sebagaimana air menentukan kehidupan ikan, budaya menentukan seperti apa kehidupan yang dijalani manusia. Air yang berbeda akan membuat ikan berperilaku beda. Demikian juga budaya yang berbeda akan membuat manusia berbeda.
Analogi dari Hofstede sangat menarik. Ia memakai perumpamaan komputer untuk menjelaskan peran budaya bagi kehidupan manusia. Software, kita tahu adalah program yang membuat sebuah komputer bekerja. Tanpa software, komputer hanya seonggok benda mati yang tidak berguna. Software-lah yang menentukan kerja komputer. Jadi, Hosftede ingin menegaskan betapa pentingnya budaya ketika ia menganalogikan budaya sebagai ‘software of the mind.’ Budaya adalah penggerak manusia. Tanpanya, manusia sekedar makhluk tanpa makna.
Lain kesempatan disambung lagi... :)

Daftar Bacaan
Budiman, Hikmat. 2002. Lubang Hitam Kebudayaan. Kanisius. Yogyakarta.
Kleden, Ignas. 1987. Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3ES, Jakarta.
Koentjaraningrat. 2002. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : Gramedia
________. 1990. Pengantar Ilmu Antropologi: Cetakan Kedelapan. Rineka Cipta. Jakarta.
1 Makalah ini disampaikan dalam diskusi Malam Jum’at di Djaeng Coffe, 16 April 2009.

Berawal dari Mungkin, Aku “Berdusta” untuk Sebuah Brand Image

2009-03-06T16:58:00.000+08:00

Hari-hari yang melelahkan. Otak, hati dan fisik, semua bekerja. Hanya untuk satu hal; menciptakan brand image. Yeah, itu lah yang ku lakukan satu bulan terakhir ini sebagai pemula dalam dunia usaha madu hutan Sumbawa murni. Dengan modal pas-pasan dan peralatan produksi minimal, aku coba untuk menembus pasar, sekuat apa pun persaingan yang ada. Ini lah realitas pasar. Dunia nyata !
“Noda itu belajar”, kata iklan. Begitu lah lingkungan sekitar ku berkisah tentang proses belajar, proses bekerja, proses kehidupan, untuk sebuah proses menjadi. Ini kah yang ku cari? Tentu saja, mungkin!!! Ya, mungkin itu lah.
Aku memulai semuanya dengan sebuah pertanyaan; mungkin. Dan, aku menemukan jawaban yang pas untuk berjalan dengannya; mungkin. Ya, mungkin juga. Sebuah jalan untuk menjadi.
Apa mungkin? Yang ku tau, saat ini aku seorang pengusaha madu yang coba berteriak sekeras-kerasnya, berdoa sedalam-dalamnya, bekerja sekuat-kuatnya, untuk sekadar mengatakan bahwa produk madu ku “benar-benar murni, berbeda dari yang beredar di pasaran saat ini, baik secara kualitas dan manfaat atau pun khasiat”. Untuk ini, aku tidak mengada-ada, aku serius mengatakannya, sejauh itu, lagi-lagi, masih mungkin.
Sejujurnya, kalo merunut pada Umberto Eco –seorang pemikir Perancis— setiap apa yang dikatakan bertujuan promotif, itu untuk mendustai. Eco menegaskan, “iklan adalah teori untuk berdusta.” Aku berdusta? Untuk sebuah kemungkinan, Eco benar. Jangan Tanya soal kepastian, karena Eco pasti salah. Begitu pula untuk promosi All-Nahl –nama merk maduku, berpotensi mengumbar kedustaan publik, meski secara pribadi aku tetap akan menegaskan bawa produkku exactly pure. Di sinilah logika iklan.
Seperti halnya logika produksi yang menginginkan surplus value (nilai lebih), iklan pun pada dasarnya sama, mengejar surplus meaning (makna lebih), yang ujung-ujungnya adanya exchange value (nilai tukar). All-Nahl menghendaki keduanya, untuk sebuah eksistensi; sebuah brand image.
Lagi-lagi aku harus bekerja keras. Untuk “mendustai” konsumen itu tidak mudah. Aku harus makin banyak belajar cara “berdusta yang baik dan benar”. Paling tidak, aku harus tau sejauh mana keaslian, kemurnian, dan khasiat maduku, untuk memudahkan aku dalam melebarkan sayap “dusta” yang selama ini aku lakukan. Karena semakin aku mengerti system kerja, teknik pemasaran, dan lain-lain, kemungkinan makin banyak caraku untuk mengelabui mereka tentang keaslian maduku. Tentu saja, maduku memang sejatinya madu Hutan Sumbawa murni, tanpa campuran dan bukan ternak.

Ready to try this "lying".... So, just feel the taste of my honey...

Kuli yang Benar-benar Kuli Tinta: Siapa Mereka?

2009-01-16T19:17:00.000+08:00

“Jancuk…jancuk…jancuk…”, (maaf) kata-kata ini meluncur tiba-tiba dari mulut embongan-ku sesaat setelah membaca sebuah tulisan berjudul “Ketika Kuli Jadi Novelis”, Kompas 11 Januari 2009. Memang, saya atau anda pantas merasa malu. Itu pasti. Bukan begitu?!
Ada sesuatu yang janggal, aneh, lucu dan menyakitkan, setelah mengetahui bahwa lalu-lintas dan pasar karya-karya fiksi justru muncul dari luar sangkar masyarakat akademik, termasuk saya, yang dianggap punya kapasitas dan kapabilitas lebih untuk menelorkan berbagai jenis karya berbasis tulisan, apapun namanya !
Apakah kita, saya atau anda, yang setiap harinya “bekerja” sebagai agent of change, yang melewati malam-malam dengan tugas-tugas terstruktur bermodal kepala, tinta, computer, dalam memindai ide-ide ilmiah harus kalah dengan “mereka” yang justru tidak dipersiapkan dan tidak terlatih untuk itu?
Siapa mereka? Sebagian besar dari kalangan yang sebenarnya hampir tidak tersentuh oleh dunia otak-atik ilmiah. Buruh, koki, ibu rumah tangga, atau TKW, adalah sosok baru penulis yang meramaikan blantika dunia sastra, seperti novel dan cerpen, dewasa ini.
Nama-nama seperti Siti Maryam Ghozali seorang TKW (40), si buruh panggul Sakti Wibowo (30), koki hotel Nurhadiansyah (26), dan ibu rumah tangga Sinta Yudisia (34), dan mungkin masih banyak yang lain mampu, menyodorkan warna “baru” bagi dunia sastra kita dengan coretan-coretan indah mereka.
Siti yang hanya tamatan Madrasah Tsanawiyah telah menghasilkan lebih dari 22 cerpen dan dibukukan. Sakti tidak hanya kuat memanggul dengan ototnya, ia malah berhasil mengangkut 40 buku, 15 di antaranya novel, dengan otaknya yang hanya tamatan SMEA. Nyonya Sinta yang sehari-hari berada di ruang domestik mengurus empat anaknya dan memasak sanggup mengepulkan asap dapurnya ke wilayah publik dengan 40 buku, kebanyakan novel dan cerpen. Dan, Nurdiansyah tidak hanya koki masakan, ia sekaligus “koki” kata-kata yang telah meracik menu-menunya sedemikian rupa menjadi sebuah novel.

Lompatan Sosial: Menyindir yang (sok) Akademis
Lewat tulisan, tentu saja, mereka mengekspresikan diri dan melakukan lompatan social besar yang “mengangkangi” kejumudan dunia akademis yang selama ini, menurut saya, melulu berbicara soal “apa yang bisa saya dapatkan kelak”, bukan “apa yang bisa saya lakukan nantinya”. Mereka para pelopor sebuah generasi yang tidak terpaku oleh sebuah identitas, gelar akademis, yang saat ini sangat ramai diperjual-belikan. Mereka menunjukkan kualitas melalui orisinalitas karya yang tidak berpretensi pada perburuan “nilai sastra”, tidak pula mengejar orientasi kampus yang ujung-ujungnya “IP saya berapa” (kata mahasiswa), “pokoknya harus punya buku” (kata dosen). Mereka menulis dengan hati dan otak yang bersih dari seputar “pokoknya bisa wisuda, cepat kerja, pokoknya ngumpulin tugas, copy-paste kan enak”. Bravo the originator !!!!
Fenomena penulis-penulis “tidak terdidik” ini seakan menyindir, memperolok-olok dunia pendidikan kita tentang bagaimana pendidikan itu sejatinya. Kita yang sudah terbiasa dengan standardisasi, spesifikasi, hanya bisa taat pada prakondisi-prakondisi akademis yang mengharuskan kita mengikuti tradisi-tradisi “percepatan” tempo pengerjaan tugas ilmiah yang, alih-alih, berujung sebuah kejujuran, orisinalitas, sebagai bentuk idealisme pendidikan, ia justru menciptakan robot-robot intelektual siap pakai tapi miskin kreasi dan imajinasi. Wallohu A'lam

Sosialisme dan Ironi Jalan Ketiga

2009-01-07T11:33:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Pertanyaan paling mendasar tentang sosialisme adalah bukan semata-mata pada konsepsi-konsepsi ideologis yang mengatasnamakan “perlawanan” terhadap penindasan, penyelewengan-penyelewangan pasar terhadap ketidakberpihakannya kepada kaum prolaterat dan alienasi sosial. Hal yang paling urgen dalam tubuh sosialisme adalah, apakah yang bisa kita lakukan saat ini?
Hal ini sama dengan sikap Marx terhadap agama, bahwa yang penting adalah bukan menolak sentimen religius karena sentimen tersebut ‘tidak benar’, tanpa dasar, dan kemudian merencanakan sebuah bentuk agama baru. Tetapi, kita harus menemukan aspek-aspek dari cara hidup yang menimbulkan adanya agama, dan kemudian merevolusionerkan aspek-aspek tersebut. Agama adalah ‘hati dari dunia yang tidak berhati’, sehingga yang penting adalah untuk mendirikan sebuah dunia dengan hati. Daripada sebuah solusi yang bersifat ilusi, kita harus, di dalam praktek, menemukan solusi yang bersifat riil.1
Pun demikian Kritik Marx terhadap karya filosofis Hegel adalah sebuah upaya untuk meringkas essensi daripada keseluruhan sejarah filsafat, dan baginya hal itu adalah sejarah secara keseluruhan. Sehingga, kritik Marx terhadap Hegel adalah sebuah kritik terhadap ilmu filsafat itu sendiri. Ia mengambil kesimpulan bahwa filsafat tidak dapat menjawab pertanyaan yang telah dibawa oleh filsafat ke permukaan. Pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak bersifat filosofis, tetapi bersifat praktis. Ketika Marx mengklaim bahwa karyanya bersifat ilmiah (wissenschaftlich), ini tidaklah berarti bahwa dia sedang mengelaborasi seperangkat doktrin, yang terdiri dari ‘teori-teori’, tetapi, dengan melacak kontradiksi dari ilmu pengetahuan yang ada ke akarnya. Artinya, problem-problem sosial, seperti alienasi sosial, penindasan kelas pekerja dan atau cara hidup manusia yang tidak manusiawi, dapat dijelaskannya. Bahwa, kebutuhan untuk merevolusionerkan cara hidup tersebut, harus berani beranjak dari kontemplasi ke solusi revolusioner yang ‘kritis-praktis’.
Hal ini sedikit sekali berhubungan dengan cerita kuno mengenai Hegel, sang idealis, dan Marx, sang materialis, mengenai transisi dari ‘idealisme’ dan ‘demokrasi’ ke ‘materialisme’ dan komunisme, atau mengenai Marx yang melemparkan sistem konservatif Hegel, untuk mempertahankan metode revolusionernya.
Apabila kita menerima seperangkat prasangka yang dulu pernah disebut dengan ‘Marxisme’, maka kita tidak dapat bahkan untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Hampir di dalam seluruh hidupnya, Marx secara terus-menerus kembali kepada Hegel. Setiap saat mempertajam analisis sosialnya, menyangkut perbedaan maupun persetujuannya dengan Hegel.
Marx memulai kritiknya terhadap Hegel dengan sejarah daripada filsafat Yunani, di dalam tesis doktoralnya. Ia mengamati secara kritis ringkasan Hegel mengenai sejarah daripada filsafat politik, yang berjudul Philosophy of Right (Filsafat Hukum). Setelah memperlihatkan bahwa konsepsi Hegel mengenai negara modern didasarkan pada relasi ekonomi borjuis, Marx dapat mengidentifikasi sudut pandang Hegel mengenai ekonomi politik.
Sekarang, ia dapat memulai kritiknya terhadap pencapaian-pencapaian dari pemikiran ekonomi borjuis, sebagai ekspresi yang tertinggi dari ketidakmanusiawian masyarakat borjuis. Dan, di dalam setiap tahap dari kerjanya, Marx menggunakan studinya terhadap Hegel untuk menembus ke dalam koneksi yang essensial antara sikap filsafat terhadap dunia dan bentuk-bentuk keterasingan sosial yang secara alamiah tidak manusiawi, eksploitatif, dan menindas.
Berangkat dari kritik Marx terhadap filsafat Hegel dan Agama, dengan demikian, menunjukkan bahwa sosialisme merupakan sebuah payung ideologis yang tidak berarti mempertentangkan antara filsafat maupun agama, seperti banyak dilansir oleh pihak-pihak yang tidak cukup sepakat atau “tidak memahami” secara esensial dengan tesis-tesis yang diajukan Marx sendiri.
Menurut hemat penulis, marxisme adalah sebuah penamaan yang dilekatkan terhadap diri seorang Karl Marx. Tetapi hal ini tidak berujung pada sebuah asumsi yang menolak secara tegas varian-varian pemikiran Marx. Karena pada kenyataannya, Marx adalah manusia “pemberontak” yang hidup dalam latar-belakang sejarah dan lingkungan yang ketika itu melihat, baik agama atau filsafat zaman pertengahan belum mampu mewujudkan kerja praktis “pencerahan kemanusiaan” terhadap –yang oleh Marx disebut— alienasi sosial oleh borjuasi.
Untuk lebih mengenal lebih dekat dan memahami awal mula sosialisme-marxisme, dan apa saja konsep yang melatarbelakanginya, penulis akan mengetengahkan sejarah singkat lahirnya sebutan ‘sosialisme’ dan cita-citanya.

Sejarah Awal Sosialisme
Sosialisme muncul di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan social yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan buat para pemilik fabrik pada saat itu, tetapi dilain pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Semakin menyebar ide sistim industri kapitalis ini, maka reaksi dalam bentuk pemikiran-pemikiran sosialis pun semakin meningkat.
Sebagaimana pernah dilontarkan oleh Theimer, “gagasan bahwa kekayaan dunia ini merupakan milik semua, bahwa pemilikan bersama lebih baik dari milik pribadi. Menurut ajaran ini, pemilikan bersama akan menciptakan dunia yang lebih baik, membuat sama situasi ekonomis semua orang, meniadakan perbedaan antara miskin dan kaya, menggantikan usaha mengejar keuntungan pribadi dengan kesejahteraan umum. Dengan demikian sumber segala keburukan social akan dihilangkan, tidak akan ada perang lagi, semua orang akan menjadi saudara.”2
Meskipun banyak pemikir sebelumnya yang juga menyampaikan ide-ide yang serupa dengan sosialisme, pemikir pertama yang mungkin dapat dijuluki sosialis adalah François Noël Babeuf yang pemikiran-pemikirannya muncul selama revolusi Prancis. Dia sangat memperjuangkan doktrin pertarungan kelas antara kaum modal dan buruh yang di kemudian hari diperjuangkan dengan lebih keras oleh Marxisme.
Para pemikir sosialis setelah Babeuf ini kemudian ternyata lebih moderat dan mereka biasanya dijuluki kaum “utopian socialists”, seperti de Saint-Simon, Charles Fourier, dan Robert Owen. Mereka lebih moderat dalam artian tidak terlalu mengedepan pertentangan kelas dan perjuangan kekerasan tetapi mengedepankan kerjasama daripada kompetisi. Saint-Simon berpendapat bahwa negara yang harus mengatur produksi dan distribusi, sedangkan Fourier dan Owen lebih mempercayai bahwa yang harus berperan besar adalah komunitas kolektif kecil. Karena itu kemudian muncul perkampungan komunitas (communistic settlements) yang didirikan berdasarkan konsep yang terakhir ini di beberapa tempat di Eropa dan Amerika Serikat, seperti New Harmony (Indiana) dan Brook Farm (Massachussets).
Setelah kaum utopian ini, kemudian muncul para pemikir yang ide-idenya lebih ke arah politik, misalnya Louis Blanc. Blanc sendiri kemudian menjadi anggota pemerintahan provisional Prancis di tahun 1848. Sebaliknya juga muncul para anarkis seperti Pierre Joseph Proudhon dan radikalis (insurrectionist) Auhuste Blanqui yang juga sangat berpengaruh di antara kaum sosialis di awal dan pertengahan abad ke-19.
Pada tahun 1840-an, istilah komunisme mulai muncul untuk menyebut sayap kiri yang militan dari faham sosialisme. Istilah ini biasanya dirujukkan kepada tulisan Etiene Cabet dengan teori-teorinya tentang kepemilikan umum. Istilah ini kemudian digunakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menggambarkan pergerakan yang membela perjuangan kelas dan mengaruskan revolusi untuk menciptakan sebuah masyarakat kerjasama (society of cooperation).
Karl Marx adalah anak dari pasangan Hirschel and Henrietta Marx. Ia lahir pada tahun 1918, di kota Trier, perbatasan Jerman yang waktu itu termasuk Prussia. Hirschel Marx adalah seorang pengacara dan karena gerakan anti-Semitism kemudian meninggalkan agama Yahudinya ketika Karl masih kecil. Meskipun mayoritas penduduk Trier adalah katolik, Marx memutuskan untuk menjadi seorang protestan dan mengganti namanya dari Hirschel menjadi Heinrich III.
Jejak-jejak Sosialisme
Secara umum, sosialisme terbagi dua: di satu sisi adalah mereka yang berpendapat tentang pentingnya perjuangan kelas dan keharusan melakukan revolusi (revolusionis), dan di sisi lain adalah mereka yang berfaham bahwa cita-cita sosialisme ini hendaklah diwujudkan melalui cara-cara yang lebih gradual dan tanpa kekerasan.
Revolusionis diwakili oleh Marxism. Di dalam karya-karyanya, Marx menyerang kaum sosialis sebagai para pemimpi utopia teoritis yang mengabaikan pentingnya perjuangan revolusi untuk mengimplementasikan doktrin-doktrinnya. Pada tahun 1848, Marx dan Engels menulis Communist Manifesto yang di dalamnya mereka menuliskan prinsip-prinsip yang disebut Marx sebagai scientific socialism. Di sini Marx mengajukan kemestian adanya konflik revolusioner antara modal dan buruh.
Sejalan dengan marxisme, beberapa jenis sosialisme lainnya yang lebih memilih jalan perjuangan gradualis juga bermunculan, misalnya sosialisme Kristiani dengan tokohnya Frederick Denison Maurice dan Carles Kingsley. Juga muncul sosialisme yang perjuangannya diwadahi dalam bentuk partai. Di tahun 1870-an sudah bermunculan partai-partai sosialis di banyak negara Eropa.
Di akhir abad 19, kaum revolusionis berada di atas angin dikarenakan kondisi perburuhan semakin baik dan tidak terlihatnya tanda-tanda bahwa kapitalisme akan mati. Puncaknya mungkin adalah di Rusia ketika Partai Sosial Demokratis Buruh Rusia pecah dalam Bolshevisme (revolusionis) dan Menshevisme (gradualis). Para pendukung bolshevisme inilah yang kemudian mengambil alih kekuasaan melalui Revolusi Rusia di tahun1917 dan mereka kemudian membentuk Partai Komunis Uni Soviet.
Sejak keruntuhan komunisme di Uni Soviet pada tahun 1991 yang kemudian melebur menjadi negara-negara kecil dan runtuhnya Tembok Berlin yang membatasi Jerman Barat -dan Jerman Timur –mewakili rezim sosialisme-komunisme yang melebur menjadi satu Jerman, disinyalir awal dari matinya Sosialisme Eropa, sekaligus matinya revolusi. Benarkah demikian?

Ironi Jalan Ketiga Menuju Demokrasi Sosial
So what after sosialism? Dengan cukup simpatik (dan mungkin juga simplistik?), Anthony Giddens dalam bukunya, berupaya membuka jalan lain menuju “surga” kesejahteraan sosial yang disebutnya ‘the third way’, jalan ketiga menuju pembaruan demokrasi sosial. Menurut Giddens, program jalan ketiga itu di antaranya: pusat yang radikal, negara demokratis baru (negara tanpa musuh), masyarakat madani yang aktif, keluarga demokratis, ekonomi campuran baru, kesamaan sebagai inklusi, kesejahteraan positif, negar berinvestasi sosial (social investment state), bangsa kosmopolitan dan demokrasi kosmopolitan.3
Apa yang ada di benak Giddens adalah sebuah utopia ‘jalan ketiga’ menuju demokrasi sosial yang sejak lama telah ada dan tidak jauh berbeda dengan cita-cita sosialisme utopis; bahwa sosialisme demokratis adalah sebuah asas bagi pembentukan suatu tatanan politik dan sosial yang di dalamnya semua orang akan memiliki kebebasan yang sama di semua bidang kehidupan melalui solidaritas dan organisasi masyarakat. Bedanya, Giddens lebih menekankan konsep ‘jalan ketiga’-nya pada prinsip-prinsip yang “diperhalus” menjadi –menurut hemat penulis— “kapitalisme tanpa kelas.” Artinya, dalam babakan baru setelah hancurnya komunisme di Soviet, sebuah negara seharusnya diproyeksikan sebagai kekuatan yang membuka kran kebebasan bagi masyarakat dan pihak-pihak yang bertikai (sosialis-kapitalis) untuk menjalankan proses kreatif untuk bertahan hidup dari ketidakpastian ekonomi (manufactured uncertainty) yang melanda dunia sejak krisis Asia tahun 1997. Apa jawabannya? Dengan mengutip David Osborne dan Tod Gaebler dalam bukunya yang sangat monumental ‘Reinventing Government’, Giddens berpendapat bahwa “…restrukturisasi pemerintah kadang-kadang berarti pengadopsian solusi yang berdasarkan pada pasar, tetapi hal itu juga berarti penegasan kembali efektifitas di pasar.”4
Secara politik, ini berarti pemerintah suatu negara memberikan kepercayaan ke pada pasar untuk merealisasikan kerja kapitalnya untuk pertumbuhan ekonomi dan “kepentingan masyarakat umum” (public goods), tepatnya swastanisasi. Secara ekonomis, ini merupakan penegasan kembali terhadap konsep ekonomi campuran (mixed economy) dalam kerangka strategi ekonomi Keynes –yang juga menjadi agenda utama Konsensus Washington, di mana keterlibatan dan interaksi pemerintah pada sector swasta dianggap perlu dan sangat diharapkan.
Apa yang terjadi kemudian adalah bahwa Giddens “keburu terbangun dari mimpi ‘jalan ketiga’-nya gara-gara digrogoti nyamuk moral hazard (aji mumpung), yang penulis sebut ‘kapitalisme tanpa kelas.’ Dalam perkataan lain, upaya kapitalisasi dengan semangat memberikan kebebasan ke pada masyarakat luas untuk menentukan sendiri alur kebutuhan ekonomisnya di bawah bendera fair trade (keseimbangan pasar) dan free trade (pasar bebas) bukannya memberikan peluang menjadi orang yang tercukupkan secara materi. Alih-alih menjadi mapan, justeru gelembung ekonomi semakin menguatkan posisi kaum borjuis (negara-negara industri maju) yang menginvestasikan sahamnya secara liar di negara-negara berkembang, seperti Indonesia.
Apa yang terjadi dengan perselingkuhan antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport di Papua sekarang ini, merupakan contoh nyata dari impian Giddens mengenai ‘jalan ketiga’ yang pada dasarnya bertujuan “mulya” untuk demokratisasi sosial, tapi ternyata mimpi buruk bagi negara-negara yang sedang berkembang. Karena pada kenyataannya fair trade tidak akan pernah ada tanpa adanya fondasi ekonomi yang kuat dalam suatu negara.
Bibliografi
Engineer, Asghar Ali. 2003. Islam dan Teologi Pembebasan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Giddens, Anthony. 2000. The Third Way: Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Jamal, Mumia Abu.1998. “Apa Yang Telah Diperbuat Sosialisme Untuk Rakyat Kuba” (diterjemahkan oleh Mohammad Rozak). Sumber: http://www.poptel.org.uk/cuba-solidarity/index.html
Lingkar Studi Amerika. “Mengenal Sosialisme Lebih Dekat”. Bisa diakses di http://pk-sejahtera.us/kastra/articles/mengenal-sosialisme/
Smith, Cyril. Kritik Marx terhadap Hegel. Makalah Seminar Hegel. 18 Juni 1999.
Suseno, Franz Magnis. 2001. Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
1 Hegel yang pertama kali mengetahui bahwa ‘setiap filsafat...diperuntukkan untuk zamannya sendiri dan terperangkap di dalam keterbatasan-keterbatasan zaman yang bersangkutan’. Tetapi hal itu menimbulkan sebuah pertanyaan: bagaimana sebuah pandangan filsafat dapat tetap hidup sesudah ‘zamannya’ lewat? Jawaban daripada pertanyaan ini membawa kita melebihi argumentasi filosofis ke sebuah penetrasi yang lebih mendalam mengenai ‘zamannya’ dan zaman kita. Itulah mengapa kunci untuk menuju apa yang masih hidup dari pemikiran Hegel terdapat di dalam kritik Marx terhadapnya.
2 Apa yang dilontarkan Theimer tersebut merupakan salah satu gagasan tentang cita-cita sosialisme Purba yang dicetuskan jauh sebelum Karl Marx mulai memikirkan revolusi proletariat. Baca, Franz Magnis Suseno… hal. 14 dan pada Bab II secara keseluruhan
3 Anthony Giddens… hal. 80.
4 Ibid, hal. 86.

Geliat TV Lokal dalam Bayang-bayang TV Nasional

2009-01-07T10:14:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Media Massa dan Hegemoni TV Nasional
Tidak dapat disangkal bahwa kemajuan teknologi komunikasi berupa televisi (TV) mempunyai dampak yang luar biasa dalam proses perubahan sosial manusia modern, termasuk dalam proses transisi politik dari otoriterisme kepada demokrasi. Berkat tabung gelas ajaib tersebut, fakta-fakta aktual yang terjadi dapat dihadirkan sedemikian jelas, lengkap dengan cuplikan-cuplikan peristiwa sebenarnya, hanya sesaat setelah kontak listrik dengan pesawat televisi dilakukan.
Secara umum, media massa sendiri memang mempunyai pengaruh pada proses sosial, karena ia merupakan alat par excellence untuk menyampaikan informasi mengenai current affairs kepada jumlah populasi yang besar, dengan beragam tingkat sosial, yang kerap menimbulkan emosi bersama dan mengarahkan perhatian pada konteks yang seragam.
Berbeda dengan media cetak, "dampak televisi lebih dahsyat". Di mana letak kedahysatan itu? Media informasi audiovisual seperti televisi dapat dinikmati oleh jumlah pemirsa yang secara teoritis dapat tidak terbatas (karena tidak terjebak oplah), praktis oleh hampir semua kalangan, termasuk yang buta huruf, walaupun tingkat efektifitas dan kedalaman pengaruhnya bisa saja berbeda-beda.
Namun letak kedahsyatan dampak televisi barangkali, seperti disinyalir Joshua Myrowitz (dalam Kusnandi, 1996: 18) adalah pada kemampuan televisi untuk memasuki dan mengekspos 'halaman belakang' ('back region') yang sebelumnya tidak diketahui. Dengan demikian televisi adalah juga alat 'transportasi' yang membawa pemirsa ke tempat aktual terjadinya peristiwa dan oleh karena itu menyaksikannya praktis secara langsung, meskipun raganya berada di tempat lain.
Dari aspek yang lebih teknis, kedahsyatan itu tentunya berkaitan erat dengan teknik kamera yang menjadikan berita jauh lebih aktual. Praktis tidak ada jurang waktu (time-gap) yang berarti: berita disuguhkan dan diterima secara instan, dalam waktu yang sama (kecuali selisih relatif dalam hitungan detik), sehingga pemirsa merasa jauh lebih terlibat dengan perkembangan peristiwa yang diberitakan tersebut.
Perbedaan mendasar antara dampak media cetak dan televisi terdahap publik adalah menyangkut aspek psikologisnya. Jika media cetak selalu memungkinkan pembaca berhenti sejenak untuk merenung atau berfikir, sehingga aspek rasionalitasnya bisa lebih mencuat, berita sajian televisi mengalir cepat tanpa tertunda, dan oleh sebab itu pemirsa dituntut untuk memusatkan perhatian penuh, dan tentu saja dengan dampak psikologis yang jauh lebih dalam.
Namun harus diakui, karena televisi cenderung lebih sebagai media transitory, artinya lebih bersifat meneruskan, kekurangannya tentu saja menyangkut ketidakpermanenan suguhan berita itu sendiri, di samping adanya keterikatan pada jam tayang yang tertentu, yang oleh sebab itu setelah acara usai tidak dapat dijadikan rujukan yang bisa diakses sewaktu-waktu. Kendati dengan keterbatasan inheren yang ada, adalah pasti bahwa televisi telah mendapatkan tempat yang sentral dalam kehidupan masyarakat modern. Persoalannya tentu saja akan menjadi lebih kompleks ketika televisi, khususnya dalam fungsinya sebagai media berita (news media), diharapkan dapat memberikan pelayanan umum yang khas di tengah beragam produk media massa lainnya, baik sebagai alternatif kompetitif maupun secara komplementer, dalam mendorong perubahan sosial masyarakat pada suatu bangsa.
Terkait di atas, televisi di samping sebagai media berita, ia juga berfungsi menghibur (enrtainment) bagi masyarakat. Lebih-lebih karena kemampuannya memberikan efek psikologis-audio visual secara langsung, televisi menjadi ajang pelepas penat yang paling ”berharga” bagi masyarakat luas. Kondisi ini memungkinkan bagi televisi untuk bersaing memuaskan audiensnya.
Lebih jauh, akses TV bagi publik begitu besar. Format penayangan yang bersifat nasional masih mendominasi acara-acara TV secara keseluruhan. Di samping karena eksistensi TV nasional telah terbukti bertahun-tahun mampu memberi suguhan variatif yang memberi informasi baru, hiburan, edukasi (sekaligus dedukasi) bagi masyarakat luas untuk melepas dahaga ”rasa ingin tahunya”.
Bahkan beberapa hari yang, seperti yang saya baca di Harian Surya terkait lenyapnya channel TV Trans TV, Trans 7, TV One, Metro TV di wilayah Malang, menampik sejumlah komentar rada gelisah warga masyarakat terhadap ”penghilangan” tersebut. Betapa masyarakat, khususnya di malang, merasakan perasaan kehilangan yang tidak kecil di saat sejumlah TV nasional tidak tayang di daerahnya. Ini membuktikan bahwa besarnya ”candu” hegemoni TV nasional dalam akses informasi, hiburan dan lain-lain masih di atas TV Lokal yang juga sudah banyak bermunculan. Hal ini juga berarti bahwa demam TV adalah realitas yang paling nyata ketimbang media massa lain, seperti koran, yang hanya dinikmati oleh penikmat ”tertentu” yang umumnya berada di kota. Tentu saja, membanjirnya sejumlah televisi swasta di Indonesia dalam hampir dua dasawarsa ini tidak terlepas dari kecenderungan ini.
Sementara itu, sejak bergulirnya Undang-Undang (UU) Penyiaran No. 32/2002 sebagai dampak dari proses desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah) memacu geliat daerah untuk mengenalkan potensi daerahnya melalui program-program yang ditayangkan melalui televisi baik lokal maupun nasional.
Peluang ini ditangkap oleh pihak-pihak di daerah untuk mencoba berlomba mengenalkan warna-warni potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) lokal melalui bisnis TV Lokal, yang mau tidak mau, harus siap bersaing secara ketat dengan TV nasional yang lebih dulu eksis dan dikenal secara luas.
Tentu saja, perkembangan ini memantik sejumlah produsen media untuk mengakses berita-berita daerah dengan mendirikan televisi lokal, setelah sebelumnya dikuasai oleh televisi-televisi swasta yang berskala nasional, seperti SCTV, RCTI, Indosiar, dan lain-lain. Melubernya jumlah televisi lokal, seperti Jawa Pos TV (Surabaya), Malang TV, Batu TV, ATV, Gajayana TV (Malang), Dhoho TV (Kediri), Lombok TV (Lombok), dan masih banyak yang lain, merupakan upaya mendekati masyarakat secara lebih ”akrab” dengan lingkungan sekitarnya, di samping untuk kepentingan bisnis tentunya.
Apakah kemudian televisi lokal sanggup memposisikan dirinya sebagai televisi yang bervisi kedaerahan dan sanggup bersaing dengan televisi nasional yang telah berpengalaman, profesional dan dikenal secara luas?

Peluang dan Eksistensi TV Lokal
Pertama-tama, dalam teori media massa disebutkan bahwa secara psikologis, khalayak akan merasa lebih berminat dan tertarik ketika suatu acara yang dikemas mengetengahkan peristiwa-peristiwa yang bertalian erat dengan lingkungan di mana khalayak (pemirsa) itu tinggal.
”Terhadap tempat kejadian suatu peristiwa, orang umumnya lebih tertarik pada tempat-tempat yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Dengan kata lain, perhatian khalayak terhadap suatu peristiwa berbanding terbalik dengan jarak antara tempat tinggal khalayak yang bersangkutan. Makin dekat tempat terjadinya suatu peristiwa makin tinggi pula perhatian atau minat untuk mengetahuinya. Seandainya suatu saat terjadi kenaikan tarif bus kota di Bandung, misalnya, peristiwa itu tentunya akan menjadi perhatian penduduk bandung saja. Sedangkan penduduk Medan, misalnya, tenang-tenang saja.” (Suhandang, 2004: 140).
Tesis di atas menunjukkan bahwa peran TV lokal tetap penting dan relevan dengan semangat otonomi daerah dan kebebasan pers di era reformasi sekarang ini. Artinya, kedekatan (proximity) antara televisi dan khalayak pemirsanya secara tidak langsung akan membentuk siklus ”keajegan” di antara keduanya yang di satu sisi menjadi sarana transformasi informasi dan di sisi lain, televisi tetap bisa eksis dengan ”mengandalkan” kedekatannya dengan pemirsa setempat. Dalam perkataan lain, melalui progam-progam acara, baik yang bersifat edukatif, informatif, entertainment, yang diolah berdasarkan kepentingan masyarakat lokal, akan memungkinkan tercapainya dua manfaat ganda sekaligus, yaitu: televisi bisa memacu transformasi nilai-nilai kebudayaan lokal dan secara komersial televisi mampu bersaing dengan televisi nasional sekalipun. Semudah itukah?
Salah seorang Dosen Ilmu Komunikasi UMM sekaligus praktisi media massa, Nurudin, menganggap tidak kurang sulitnya untuk memetakan alur persaingan yang terjadi antara TV Lokal dan Nasional. Menurutnya, sejauh mana peluang TV lokal untuk menjadi media massa unggulan di daerah hanyalah masalah proses. Sebab, selama ini masyarakat terlanjur memiliki budaya nonton TV Nasional. Akan tetapi, Nurudin tetap merasa optimis bahwa dengan adanya UU No. 32/2002 peluang yang dimiliki TV Lokal di daerah dalam menanyangkan aktifitas-aktifitas di daerah jarang di miliki TV Nasional. Di samping itu, TV lokal hendaknya bisa mengelola dirinya secara baik dan profesional agar bisa berkembang (Bestari, No. 209/Th. XVIII/Nopember/2005).
Optimisme semacam di atas barangkali cukup beralasan. Bahwa potensi TV Lokal dewasa ini memang telah menemukan momentumnya yang paling tepat dan rasional. Tepat berarti, bahwa TV Lokal berada pada kondisi di mana menjamurnya media massa ibarat ”cendawan di musim hujan”, yang muncul di saat kebutuhan akan informasi begitu tinggi dan menuntut adanya akses ruang publik yang besar pula, khususnya bagi masyarakat sekitar untuk menyampaikan aspirasinya dengan lebih mudah. Rasional berarti, TV Lokal lahir di saat upaya menyiasati perubahan fundamental otonomi yang diserahkan pada daerah untuk mengelola potensi daerahnya sendiri, maka di butuhkan akses cepat saji terkait kemajuan daerah yang hanya ”bisa” dilakukan melalui membuka ruang bagi mumculnya media lokal, khusunya TV, sebagai wahana komunikasi kritis publik dengan pemerintah setempat.
Secara teoretis, diktum bad news is good news bagi media massa adalah benar, meskipun tidak selalu harus dipahami sesederhana itu. Situasi krisis di satu pihak dan kebutuhan publik atas informasi yang faktual dan dekat dengan hati mnasyarakat di pihak lain adalah kutub supply dan demand yang membutuhkan media (lokal) –khususnya televisi— untuk mempertemukannya. Inilah momentum itu.
Adapun dari perspektif publik sendiri, mengikuti Effendy (1993), yang dicari dari media berita baik cetak maupun elektronik, pada intinya sederhana, yakni informasi aktual yang kritis, berani dan terpercaya (reliable), karena itu berarti mengungkapkan apa sebenarnya terjadi. Sekalipun masyarakat sosial memiliki segementasi yang sangat beragam, pada umumnya mereka selalu "good in nature", artinya bahwa seluruh komponen masyarakat, kecuali yang menjadi objek berita, lebih menyukai pemberitaan yang menunjukkan atau membongkar kebobrokan sistem di sekitarnya, demi harapan untuk mendapatkan lingkungan hidup yang lebih pantas dimiliki.
Meskipun apa yang disampaikan Effendi di atas terdengar klise karena masyarakat sudah ”jauh” melintasi batas lokal, tapi setidaknya dari perspektif ini, tidaklah berlebihan kalau program televisi swasta lokal dianggap akan memenuhi banyak harapan publik tentang corak media massa yang diinginkan. Pada akhirnya, TV lokal tetap layak untuk bersaing dan menunjukkan eksistensinya sebagai media yang punya pengaruh bagi ”identitas” masyarakat lokal, terutama sekali, dalam menyodorkan kompleksitas wajah lokal yang sangat beragam. Dan, gaung TV Lokal dalam beberapa tahun ke depan sangat mungkin semakin diminati sejauh ia mampu menawarkan atribut lokalnya dengan cara yang lebih canggih seperti yang, menurut penilaian penulis, telah dimulai dengan cukup apik oleh JTV. Wallohu A'lam bi Al-Showwab
Daftar Bacaan
Effendi, Onong Uchjana. 1993. Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktek. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
Kuswandi, Wawan. 1996. Komunikasi Massa: Sebuah Analisis Media Televisi. Rineka Citra. Jakarta.
Nurudin. ”Persaingan, Pacu Kreatifitas TV Lokal”. Bestari, No. 209/Th. XVIII/Nopember/2005.
Suhandang, Kustadi. 2004. Pengantar Jurnalistik: Seputar Organisasi, Produk dan Kode Etik. Nuansa. Bandung.

**Astar hadi adalah mahasiswa Pascasarjana Prodi Kebijakan Publik Univ. Brawijaya dan alumni Ilmu Komunikasi UMM. Penulis buku Matinya Dunia Cyberspace (2005).

HAPPY NEW YEAR 2009

2009-01-02T07:30:00.000+08:00

Jejak selalu meninggalkan tanda dalam setiap persimpangannya... baik/buruk, susah/senang adalah suatu yang niscaya terjadi dalam setiap pribadi atau kelompok... itulah sejarah bagi diri. itulah cermin, yang memantul sebagai objek refleksi, sebagai "iqro", sebagai nilai, untuk dibiaskan kembali sebagai introspeksi dan retrospeksi bagi subjek yang berpikir, merasa, dan bertindak...

yeah... !!! ibarat sebuah oase di tengah padang pasir tandus, langkah (selanjutnya) tidak akan pernah berhenti untuk mencari di mana tetesan air kehidupan itu...awal dari baru tahun, baru saja dimulai sebagai pentas drama berjudul "imajinasi masa depan". Akankah tahun baru akan mewujud dalam realitas bahwa kita selalu akan menjadi baru? akankah kepompong akan menetas menjadi kupu-kupu yang cantik... ??? why not?! karena tahun selalu saja baru di mulai utk di-make up secantik mungkin... karena tiap hari adalah tiap awal tahun untuk selalu menjadi yang baru, yang lebih baik, yang lebih cantik... selamat untuk selalu memulainya....

HAPPY NEW YEAR 2009

wish u all the best

Happy Islamic New Year 1430 H

2008-12-30T02:21:00.000+08:00

Hijrah, what is?! it means not (only) the move from one place to another...it's talking about an Ijtihad projects to make a better journey of life, to take a humanity projection, and then, toward liberation of human being from all the most allienated things... so that what well said as "humanity againsts discrimination".... Amin

HAPPY ISLAMIC NEW YEAR 1430 H

best wishses for all

Internet dan Jejak Nyata Budaya Pop

2008-12-21T07:31:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Globalisasi media massa membentuk visi yang hampir seragam bagi penikmatnya. Berita pagi ini dari kawasan Amerika, mungkin telah dinikmati orang kota di Indonesia, bahkan orang pedalaman sekalipun. Berita tidak lagi bersifat eksklusif milik kelompok pembentuk visi media itu sendiri, tapi telah menjangkau entitas seluruh lapisan masyarakat ke dalam satu entitas “perkampungan global” (global village, dalam bahasa McLuhan). Dan kira-kira seperti inilah yang terjadi dalam globalisasi media di era posmodern ini.
Media posmodern menjadi wadah hegemoni opini publik. Tafsiran atas fenomana atau realitas tergantung pada vested interest institusi media yang mengatur arus opini publik. Pembentukan visi subjektif media pada fenomena atau realitas demikian kuat, sehingga praktis publik mengkonsumsi kebenaran menurut visi subjektif sang penafsir. Semua sektor kehidupan ditafsirkan sesuai selera penafsir, bahkan sampai pada wilayah yang paling sakral. Lewat permainan bahasa, kepentingan sang penafsir tertutupi, namun tetap mampu mengendalikan alam bawah sadar yang mengkonsumsi. Susunan kata dalam bahasa media yang rapi mampu menyampaikan ide-ide skenario opini global. Susunan yang rapi ini diusahakan sedapat mungkin mengubah persepsi tentang fenomena atau realitas, dan sedapat mungkin membentuk visi baru. Maka terbentuklah sebuah jaringan budaya ciptaan media.
Masyarakat sebagai konsumen media secara tidak sadar telah menjadi produk. Kata “produk” di era posmodern dewasa ini tidak hanya menunjuk pada barang atau jasa, tapi sekaligus manusia buatan media. Citra, tanda-tanda, dan gaya hidup ciptaan media merupakan menu sehari-hari masyarakat sebagai komoditas primer untuk memenuhi hasrat penampilan diri, yang tentunya berkaitan erat dengan fenomena budaya massa/budaya pop dalam diskursus kritik budaya akhir-akhir ini.
Pencet aja tombol ON pada layar monitor komputer anda, maka lalu lintas informasi dan komunikasi yang penuh “polusi” telah menanti, menjemput dan mengajak anda untuk berbagi ekstase gado-gado sosial, budaya, politik –dan (terutama) juga “seks”— yang terbuka untuk anda lahap sekenyang-kenyangnya sampai perut pengetahuan dan imajinasi anda buncit oleh hiruk-pikuknya.
Sebuah ironisme budaya massa. Tentu saja, ya! Mengapa? Kita telah disuguhkan sebuah “wisata kuliner” di setiap ruang real time yang menunya terdiri atas histeria mesin hasrat (desiring machine) massa yang terus di-upgrade, di-update, untuk memenuhi mitos be and do it your self. Proses internalisasi (downloading) budaya global ke dalam langgam lokalitas paling subtil telah menjadikan yang global menjadi lokal dan sebaliknya secara terus menerus. Budaya, dengan demikian, merupakan sebuah lalu-lintas produksi, jejaring konsumsi, percepatan komoditas-komodifikasi, alih-alih, menjadi nilai, karakter, identitas, yang membedakan (diferensiasi) tatanan masyarakat secara sosiologis.
Dan, tentu saja, kalaupun ada yang harus ditunjuk sebagai penyebab dominan perkembangan budaya massa, tak lain itu adalah perkembangan teknologi yang memicu pertumbuhan ekonomi industri (baik kapitalis maupun sosialis), proses urbanisasi, dan perkembangan media massa (Budiman, 2002: 56).
Dalam perkembangan selanjutnya, fenomena globalisme budaya massa/budaya pop dalam realitas media posmodern yang ditandai dengan masuknya sebuah medium baru (Internet), yang pertumbuhannya dipicu oleh perkembangan revolusioner di lingkungan bisnis komputer personal ini telah menggantikan peran media massa lama seperti televisi, radio dan media cetak. Tekonologi ini memiliki peran sangat signifikan dalam merengkuh seluruh fasilitas yang ada pada media sebelumnya. Gabungan seluruh isi media, termasuk teks, gambar bergerak, citra audiovisual dan realitas virtual bisa hadir sekaligus di dalamnya.
Di sinilah mengapa kemudian term budaya pop (posmodernisme) menjustifikasi titik temunya yang paling “rasional” dalam ruang lingkup media massa Internet. Artinya, seperti yang dijelaskan John Urry (Budiman, 1997: 180-181), bahwa term posmodernisme menunjuk pada sebuah sistem tanda atau simbol yang spesifik, baik dalam ruang maupun waktu. Urry melihat posmodernisme sebagai sebuah proses dediferensiasi, di mana masing-masing lingkaran aktivitas sosial, terutama budaya, diruntuhkan dan merasuki satu sama lain. Dan pada gilirannya, menurut Urry, yang paling mencolok, proses ini paling banyak melibatkan pertunjukan visual serta permainan.
Tampaknya apa yang diasumsikan Urry di atas memperlihatkan terjadinya proses globalisasi kesatuan budaya berupa terciptanya budaya massa atau budaya populer yang melibatkan pengaruh besar media massa posmodern dalam mengatur trik-trik visual, permainan tanda-tanda, citra, dan apa yang ditawarkan media Internet dalam ruang cyberspace serta realitas virtual yang dihasilkannya.
Pada titik ini, mengikuti Marshall McLuhan dalam tesisnya tentang global village, mengisayaratkan bahwa budaya dalam realitas posmodern telah menemukan signifikansi teoretis dan praktisnya pada apa yang dihasilkan oleh komputer, baik dalam fungsinya sebagai mesin komputasi maupun sebagai instrumen komunikasi dan informasi (Internet) dengan jangkauan yang sangat luas. Komputer telah berkembang melebihi fungsinya sebagai alat bantu, menjadi mesin-mesin produsen mitos yang dikonsumsi masyarakat kontemporer. Tidak hanya dilihat sebatas the modernist computational aesthetic yang merupakan perpanjangan dari mesin hitung, internet telah menjadi simulasi (budaya) posmodern sebagai media simulasi, navigasi, dan interaksi.
Permasalahan budaya massa memang sedemikian kompleksnya. Ia meliputi bagian-bagian terkecil dari fenomena budaya yang demikian rumit, termasuk seni populer dan lainnya. Dengan kata lain, bukan dalam proses mereduksi peran dari media massa yang lain, tetapi sekurang-kurangnya, internet dianggap paling mampu memberikan efek lain terhadap perselingkuhan budaya secara massif. Wassalam
*** Tulisan ini sebagian disarikan dari buku karya saya, Matinya Dunia Cyberspace: Kritik Humanis Mark Slouka Terhadap Jagad Maya (LKiS, 2005).

Jati Diri Bukan Milik Orang Miskin

2008-12-05T08:27:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

"Tak semua orang bergigi rapi. malah bisa dikata, kebanyakan orang bergigi silang selimpat. susunan giginya tidak rata, malah tak sedikit yang mempunyai gigi tongos. Rasanya, dalam hal gigi pun, manusia harus menerima taksdirnya sebagai ketidakadilan: mengapa gigi saya jelek, sedangkan gigi orang lain demikian baik? ..... Tak usah khawatir. Di zaman ini soal di atas dengan mudah diatasi. Pergi saja ke orthopedi, dan mintalah untuk dipasangi kawat gigi. Memang sekarang kawat gigi lagi ngetren. Siapa pasang kawat gigi, dia akan makin kelihatan cool", demikian Sindhunata memulai tulisannya untuk mengelaborasi telaah Filsuf Amerika, Michael J. Sandel, yang mengamati betapa dengan hanya kawat gigi saja sudah merupakan proses dari perampasan terhadap kebebasan manusia. Hemmmm... sebegitu kawat kah (eh salah, gawatkah) kondisi kita-kita dewasa ini?!

Kita dan Kebebasan
Sabtu malam, 30 Nopember 2008, kemarin, saya diundang untuk ngisi materi yang salah satunya tentang Individu dan Masyarakat. Salah seorang peserta bertanya yang initinya apakah kemudian kebebasan individu itu sesuatu yang mutlak diperlukan? Saya menjawab, "iya"!!! Bahwa kebebasan adalah suatu fitrah kemanusian yang sejak lahir sudah muncul. Kebebasan individu bersifat given, yang artinya ia hadir secara otomatis. Karena, pada dasarnya watak setiap individu tidak menginginkan keterkekangan, tidak butuh aturan yang mengikat, alih-alih, kita selalu berkehendak, selalu ingin bebas untuk melepas hasrat, passion, sampai pada titik terakhir kebebasan itu mewujudkan dirinya.
Dalam hal ini, kebebasan adalah jawaban atas individu yang otentik, khas, unik, yang membedakannya dari individu yang lain. Antara individu dan kebebasan adalah dua sisi mata uang yang sama. Saling merangkul, saling mendukung satu sama lain. Oleh karena "takdir" kebebasan pula manusia menujukkan eksistensinya, memperlihatkan perbedaan-perbedaannya dengan manusia yang lain. Orang menyebutnya sebagai "jati diri".
Sebaliknya, tanpa kebebasan, manusia bukan manusia akan tetapi lebih mirip dengan benda mati, tak bergerak, jumud, tak berkembang. Atau ibarat hewan yang bisa bergerak, bisa berjalan, tapi yang secara anatomi biologis hanya memiliki kemampuan instingtif (naluriah) sesuai dengan "takdir" yang telah dinisbatkan pada kehidupan mereka, tidak lebih.
Lantas, apakah kebebasan ini benar-benar dimiliki manusia? Apakah kebebasan individu sebagai salah satu bentuk paling tinggi dari otonomi manusia itu memang ada? Atau, paling tidak, ia merupakan sebuah upaya menuju "penyempurnaan" identitas yang otentik?
Kebebasan, sekali lagi, merupakan sesuatu yang menyifati diri setiap individu, yang membentuk alur "sejarah" setiap pribadi, setiap kehidupan; yang mengunduh, mencipta, merawat, melahirkan, mengeksplorasi, nilai-nilai dan norma kebudayaan. Melaluinya masyarakat lalu muncul, berkembang, menjadi apa yang kita sebut sebagai entitas (budaya) global.

Jati Diri yang Terjajah

Betapa pentingnya persoalan individu telah menjadi mainstream yang selalu menarik banyak pihak untuk terus mengkajinya. Telaah-telaah filsafat, psikoanalisis, agama, dan sampai pada wacana-wacana pop memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keunikan individu sebagai “inisial” kebebasan manusia.
Tentang ini, Rene Des Cartes mendasarkan filsafatnya pada “aku yang berpikir”, bahwa aku berarti diri yang bebas –berpikir— dalam kancah dialektis zaman untuk meraih “ada”-nya eksistensi diri setiap individu. Hal ini berlanjut pada Doktrin Cartesian yang menjunjung tinggi individualisme sebagai proyek modernisme yang menantang setiap orang untuk menunjukkan otonomi diri, yang bebas, yang unik, sebagai diri yang “sadar”.
Pun demikian, anak-anak gaul sebagai representasi generasi muda kita sekarang ini pasti akan sangat mengenal kata-kata seperti gw banget, gw gtu loh. Istilah-istilah pop ini secara simplisistis ingin menunjukkan “jati diri” tertentu yang melekat pada diri seseorang, yang menjadi label diri untuk bertindak “mencipta”, bergerak “mengeksplorasi” dunia kehidupannya.
Kontras dengan yang di atas, Sandel bahkan berpendapat, pada dasarnya otonomi pribadi sesunggunnya tidak ada, karena setiap manusia sejak lahirnya ditentukan oleh kekelompokan social. Lebih jauh dapat dipahami bahwa kebebasan individu sejatinya bukan kebebasan yang tercipta atas dasar identitas diri yang unik, akan tetapi ia selalu mengacu pada kenyataan dan keberadaan lingkungan (global) dan pengalaman social yang dihadapainya.
Merujuk pada kawat gigi, Sandel membawa kita pada kenyataan bahwa kebebasan kita telah mengalami erosi diri, degrdasi identitas. Mungkin kawat gigi terlihat remeh, akan tetapi ia telah secara mendalam menunjukkan bahwa proporsi diri yang seharusnya bertindak cerdik untuk sesuatu yang bermanfaat telah tergerus oleh diri global, yang alih-alih, mengeliminasi kita pada sebuah pemenuhan ekstase hura-hura tanpa rasa haru terhadap realitas social di sekeliling kita. Tentu saja, siapa yang pasang kawat gigi, dia akan makin kelihatan gaul, keren dan cool man. Dan, yang pasti memilikinya hanya orang-orang yang berduit, tidak untuk si miskin !
Jean Baudrilard, salah satu tokoh postmodern, di sisi lain menjelaskan, bahwa kondisi global telah mengalami proses orbital, di mana setiap individu telah berada pada satu garis edar globalisme yang menawarkan “kesatuan” salah satunya melalui fashion –kawat gigi, gaya rambut, pakaian— sebagai orbit identitas kita; sebuah jati diri global. Lebih jauh, Baudrillard melihat fenomena modernitas kita sebagai penggunduhan jati diri material yang di dalamnya menawarkan apa yang ia sebut the syistem of object. Di mana, ketika anda atau saya shopping mall, maka barang-barang yang ditawarkan didalamnya adalah sebuah gambaran tentang “eksistens diri”; yang gw banget, yang gaul abis.
Dengan kata lain, etalase toko/mall merupakan objek representasi nilai, gaya hidup, sistem citra yang harus dikonsumsi oleh masyarakat melalui aktivitas transaksional terhadap produk-produk yang ada di dalam toko tersebut. Masyarakat dipaksa oleh kekuatan sebuah sistem “identitas” untuk membeli ”aksesoris-aksesoris” yang ada sebagai tanda bahwa ia layak menjadi ”manusia yang eksis”. Dalam sistem ini, kita mendasari jati diri sebagai jati diri material bahwa “aku belanja, maka aku ada”. Dengan demikian, hasrat akan pemenuhan perfeksionisme diri (self perfectionism) akan memunculkan lingkaran setan “ekstase spiritual” konsumerisme yang asosial, yang mendamba pemuasan jiwa melalui “ruh/spirit” material.
Hasrat akan penampilan diri yang sempurna berarti “mari kita berlomba dalam mengkonsumsi barang sebanyak-banyaknya”! Mungkin, anda atau saya yang sebelumnya hanya berniat membeli satu produk, katakanlah sebuah baju, tentu saja dalam priode tertentu anda dan saya juga dipaksa membeli pelengkap yang lain seperti gelang, cincin, celana, dan lain-lain, sebagai pemanis (citra) dirinya. Dan pada akhirnya, lagi-lagi, orang miskin memang tidak akan pernah menemukan, lebih-lebih, memiliki “identitas” dirinya.

Survey Sebagai Representasi Realitas

2008-11-21T04:08:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Hasil penghitungan cepat (quick count) yang dilakukan oleh empat lembaga survei, di antaranya Lembaga Survey Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Lembaga Survei Nasional dan Puskaptis dalam Pilkada Jawa Timur putaran II membuat banyak pihak kecele. Quick count keempat lembaga tersebut memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (KA-JI) atas pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (KARSA) dengan selisih kurang lebih 1 persen berbeda kontras dengan hasil penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim yang justru memenangkan pasangan KARSA sebagai Guburnur Jatim terpilih Periode 2009-2012.
Kasus di atas menyisakan sebuah pertanyaan penting tentang sejauhmana kelayakan sebuah lembaga survey benar-benar bisa dipercaya. Meski tidak ada sanksi tertentu yang bisa dialamatkan pada sebuah lembaga survey jika prediksinya berbanding terbalik dengan hasil “sesungguhnya” yang telah ditetapkan KPU, seharusnya ada suatu pertanggungjawaban etis yang sejatinya bisa menjadi referensi semua pihak atas “kesalahan” yang dilakukannya. Artinya, lembaga tersebut penting untuk menjelaskan pada masyarakat luas perihal variable-variabel lain yang sekiranya merupakan faktor-faktor ketidakakuratan dalam proses survey berlangsung.
Mengapa demikian? Sebuah kasus menarik bisa dijadikan landasan. Di mana di sejumlah media massa ditayangkan betapa kepercayaan massa pendukung KA-JI yang begitu tinggi terhadap validitas hasil quick count lantas merayakan “kemenangan” tersebut dengan beramai-ramai menggunduli kepala. Pun demikian, wawancara Khofifah di sebuah media massa cetak setelah hasil quick count tersebut dipublikasikan menunjukkan keyakinannya dengan menyatakan bahwa validitas hasil quick count tidak pernah salah.
Apa yang dilakukan oleh para pendukung tersebut memang tidak salah dan sebuah bentuk wajar dari hysteria massa. Tentunya, sah-sah saja bagi Khofifah untuk mengatakan demikian. Akan tetapi, ini merupakan bentuk ketidakpahaman masyarakat kita yang terlalu terburu-buru menyimpulkan hasil quick count yang pada dasarnya masih bersifat sementara dan tidak lebih sebagai representasi realitas dari realitas sesungguhnya.
Sebuah Representasi Realitas
Secara sederhana, analogi dari realitas survey bisa dibaratkan di saat seseorang ingin mengetahui rasa daging sapi, maka tidak harus ia memakan semua daging tersebut, cukup hanya dengan mencicipi secuil saja maka ia telah mengetahui rasa daging sapi tersebut.
Apakah analogi di atas tepat? Tentu saja tidak sesederhana itu. Karena survey sebagai sebuah metode ilmiah memiliki seperangkat metode-metode tertentu yang dianggap valid untuk menyampaikan “kebenaran” berdasarkan uji validitas dan uji realibilitas berdasarkan data dan fakta objektif. Artinya, klaim kebenaran ilmiah berbeda dengan hanya sekedar klaim subjektif seseorang yang mengatakan bahwa rasa sapi itu seperti ini atau itu, enak atau tidak. Meskipun sama-sama berdasarkan fakta, akan tetapi penjelasan tentang rasa daging sapi itu masih bersifat asumptif karena mengabaikan prinsip-prinsip ilmiah tentang “keterukuran universal” dan “validitas objektif” sebuah penelitian.
Dalam konteks ilmu-ilmu sosial, survey termasuk dalam jenis penelitian kuantitatif yang menitikberatkan pada angka-angka sebagai tolak ukur analisis-definitif untuk mengetahui dan menunjukkan sejauh mana realitas yang diacunya itu benar adanya. Di mana, survey biasa dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari suatu populasi tertentu yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan survey lapangan.
Logika pengambilan sampel mengisyaratkan sebuah representasi, sebuah keterwakilan realitas atas realitas yang diacunya. Sejumlah orang, katakanlah 100 orang, biasanya dijadikan sampel untuk merepresentasikan realitas 1000 orang atau lebih dalam populasi tertentu. Dengan demikian, apakah sampel tersebut bisa menemukan kebenaran yang sesungguhnya?
Suatu bentuk representasi selalu bermakna ganda. Di satu sisi, ia bisa menyampaikan kebenaran terhadap realitas yang diacunya sejauh realitas tersebut memiliki hubungan korelatif yang kuat dengan representasinya. Di sisi lain, kebenaran itu bisa salah jika saja tidak ada hubungan korelatif yang kuat dengan representasi awalnya.
Sementara itu, ada suatu paradoks yang pada kenyataannya tidak bisa dilupakan dalam proses survey (opini) public, bahwa quick count memungkinkan adanya kesalahan prediksi oleh karena human error yang disebabkan oleh ketidakakuratan penentuan dan pengambilan sampel (sampling error) dari suatu populasi, atau yang lebih parah, terjadinya kesalahan-kesalahan di lapangan yang disebabkan oleh ketidaktepatan peneliti/surveyor dalam pengumpulan data, analisis, interpretasi hasil analisis dan variable-variabel lain yang tidak terduga.
Di samping itu, quick count berbeda dengan survey prapemilihan. Quick count berlaku ketika pemilihan berlangsung sehingga “kejutan-kejutan” di setiap TPS yang dijadikan sampel tidak secara langsung menunjuk pada kesesuaian pada apa yang diperoleh dari keseluruhan TPS yang ada. Contohnya, di satu kelurahan/desa terdapat 10 TPS, kemungkinan sampel yang diambil biasanya adalah 2/3 TPS. Katakanlah di semua sampel TPS yang diambil si calon A mengalahkan B dengan suara mutlak, maka kesimpulan yang bisa diambil bahwa, si A telah memenangkan pemilihan di kelurahan tersebut. Pertanyaannya, benarkah si A telah menang di kelurahan tersebut?
I am sorry... To be Contiuned.....

Obama-Biden = Osama bin Laden???

2008-11-18T04:29:00.000+08:00

Anyway, as what I red on Irshad Manji's website, Obama-Biden = Osama Bin Laden?! who knows... but, Obama won the election... Congratulation
We just wait and see what Obama will do...

God bless America

PARADOKS PEMBAGUNAN

2008-11-15T17:08:00.000+08:00

Oleh: Astar Hadi

Sentralisme kekuasaan di Era Pembangunanisme rezim Orde Baru (Orba) yang diarsiteki mantan Presiden Soeharto –yang dikenal sebagai Bapak Pembangunan— telah tumbang. Ini terjadi seiring dengan gejolak krisis ekonomi dan moneter pada tahun 1997 yang melanda hampir seluruh kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara termasuk Indonesia. Goncangan hebat krisis ini berdampak pada hancurnya kekuatan ekonomi politik pembangunan Indonesia yang sempat digadang-gadang akan menjadi ”macan Asia” oleh publik Internasional ketika itu.
Indonesia di bawah komando Soeharto sempat ”mengejutkan” publik Internasional, khususnya Asia, dengan penjelmaan kekuatan ekonominya yang berorientasi pada kebijakan pembangunan sektor agraria dengan tujuan menguatkan sektor pertanian dengan kebijakan ’swasmebada beras’ dan pangan pada tahun 1980-an, tiga dasawarsa silam. Keberhasilan pembangunan ini kemudian dikenal dengan jargon ”Revolusi Hijau”, yang mengangkat citra perekonomian dan kepemimpinan Soeharto di mata negara-negara lain, terlepas dari efek samping negatif yang selama ini hampir tidak terungkapakan dan tidak diketahui banyak orang.1
Sementara itu, dampak lain dari krisis ekonomi Asia yang sangat terasa bagi perekonomian Indonesia –melonjaknya kurs per Dollar Amerika (USD) terhadap mata uang Indonesia sampai pada bilangan Rp. 15 Ribu— ini berlanjut pada sidang rakyat terhadap kemimpinan mantan orang terkuat di era Orde Baru tersebut. Puncaknya pada 22 Mei 1998, unjuk rasa besar-besaran oleh hampir seluruh elemen bangsa melawan rezim yang berkuasa selama 32 tahun lebih, yang oleh banyak kalangan dianggap hampir-hampir tidak tersentuh (untouchable) oleh kekuatan politik apapun itu, pada akhirnya, lengser keprabon.
Era Pembangunanisme yang sangat sentralistik itu secara bersamaan ikut runtuh oleh kekuatan massa rakyat. Angin ”segar” perubahan Era Reformasi yang dikenal dengan jargon ”Reformasi Total” yang mengusung semangat ”baru” pembangunan Indonesia Pasca Soeharto, memunculkan euforia rakyat yang memimpikan terjadinya perubahan fundamental dalam berbagai asek kehidupan.
Elan vital transisi menuju demokrasi dalam bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, hukum dan sebagainya, dewasa ini, sedang gencar-gencarnya diwacanakan. Berbagai produk undang-undang (UU) dan hukum yang dianggap tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi secara silih berganti diperbaharui, dirubah dan diamandemen. Salah satunya, UU No. 05 tahun 1974 tentang desetralisasi dan otonomi seluas-luasnya yang dianggap terlalu sentralistik diganti dengan UU No. 22 tahun 1999 yang ingin membangun kembali Indonesia dengan spirit desentralisasi kekuasaan dalam bentuk balance of power antara pusat dan daerah. UU ini mengusung semangat desentralisasi politik yang bertujuan memberikan kewenangan seluas-luasnya bagi setiap pemerintahan daerah untuk mengatur dan melaksanakan agenda kebijakan dan program-programnya berdasarkan AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga) yang dimilikinya tanpa ”intervensi” dari Pemerintah Pusat. Di samping itu, UU ini bertujuan agar pemerintah daerah lebih menekankan dirinya pada prinsip demokrasi, yang melibatkan peran serta masyarakat secara utuh, pemerataan pembangunan, dan keadilan, sembari memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.
Apakah lantas dengan berakhirnya wacana dan praktik kekuasaan pada masa Orde Baru, berakhir pula proyek pembangunan bangsa ala Soeharto di Era Reformasi sekarang ini? Persoalan pembangunan bangsa adalah suatu keniscayaan bagi seluruh elemen bangsa, khususnya bagi kesejahteraan rakyat miskin. Pembangunan dalam pengertian ini sangat kompleks, tidak saja menyangkut infrastruktur sosial secara fisik, akan tetapi juga menyangkut pembangunan modal sosial kapital (social capital) masyarakat Indonesia yang saat ini justru semakin mengalami erosi oleh karena semrawutnya kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum, selama kurang lebih sembilan tahun masa transisi menuju demokrasi sejak peralihan kekuasaan dari Kerajaan Cendana ketika itu.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia saat ini mengalami pasang-surut pada level terendah di dunia, khususnya di Asia Tenggara. Alih-alih mampu bersaing, SDM Indonesia dalam empat periode kepemimpinan di Era Refomasi ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Indonesia masih kalah jauh dari tetangga terdekat anggota ASEAN, seperti Thailand, Filipina, Vietnam dan –lebih-lebih— Malaysia. Berdasarkan HDI (Human Development Indexs) yang dikeluarkan pada Desember 2006 yang lalu, indeks pembangunan manusia Indonesia berada pada peringkat 110 dunia, di bawah sejumlah negara ASEAN yang semestinya masih tergolong ”bau kencur.” Meskipun demikian, anjloknya pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang dilangsir HDI 2006 tersebut tidak serta-merta dijadikan sebagai satu-satunya perspektif untuk melihat kondisi bangsa Indonesia yang notabene mengalami kompleksitas permasalahan internal yang sampai saat ini memang perlu untuk dievaluasi secara mendalam. Karena, pada kenyataannya bangsa kita sejauh ini masih bergulat dalam paradoks reformasi dan demokratisasi yang bukannya menciptakan hasil yang positif dan nyata, justru setelah hampir memasuki satu dekade pascareformasi ini, kita mengalami berbagai problem kebangsaan yang kompleks dan tidak bisa dikatakan semakin membaik, baik pembangunan dalam bidang sosial, politik, hukum, dan sebagainya.
Dalam bidang sosial misalnya, kerusuhan dan kekerasan massal menjadi fenomena keseharian yang biasa kita lihat dan baca di media massa, baik elektronik maupun cetak. Sulut api konflik mudah sekali terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Dalam sembilan tahun terakhir, sejak 1998 yang lalu, peristiwa Mei Berdarah, Semanggi I dan II, pembantaian Etnik Tionghoa, Konflik Etnik di Poso dan tragedi Sambas di Kalimantan, pengusiran aliran Ahmadiyah dan pengusiran dengan kekerasan terhadap demonstran (perempuan) yang menentang pembangunan bandara Internasional Tanak Awu di Lombok, sampai pada kasus bentrokan antar mahasiswa di UISU (Universitas Islam Sumatera Utara), dan lain-lain, merupakan bentuk riil wajah bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Di samping itu, fenomena kelaparan, seperti busung lapar, rendahnya kualitas gizi dan kesehatan masyarakat, dan terbatasnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan di beberapa daerah, adalah contoh-contoh lain dari lemahnya suprastruktur dan infrastruktur sosial masyarakat Indonesia pada umumnya.
Pun demikian, dalam bidang politik, sejak awal reformasi, sembilan tahun yang lalu, konstelasi politik nasional mengalami pasang-surut tiada akhir. Dalam proses transisi menuju demokrasi ini, pambangunan bangsa kita dilanda oleh berbagai kerancuan produk pembangunan yang tidak jelas orientasinya. Sejumlah data menunjukkan bahwa, pembangunan (politik) pasca Orde Baru yang menitikberatkan diri pada pelibatan masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan nyata-nyata masih semacam retorika konseptual belaka. Masyarakat selama ini hanya dijadikan lip service ungkapan pembangunan supaya para penggagasnya tidak dikatakan asosial. Yang sebenarnya terjadi, pada kenyataannya, lebih pada sikap elit politik yang memanfaatkan wacana ruang publik sebagai gaung untuk memainkan dirinya dalam ”politik dagang sapi” dan bagi-bagi kue pembangunan dalam bentuk proyek pribadi antar elit dan pengusaha. Sementara, sampai sejauh ini, rakyat seharusnya menjadi tujuan pembangunan tetap saja tidak dapat menikmati hasilnya, kecuali janji-janji politik semata.
Lebih jauh, ”pemberatasan KKN” yang merupakan salah satu orientasi jargon massa rakyat dan mahasiswa di awal Reformasi untuk memperbaiki pembangunan di bidang hukum, nyatanya tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi pada massa kekuasaan Rezim Soeharto. Kuatnya rekayasa politik terhadap hukum di Era Reformasi ini mengakibatkan tidak berjalannya rule of law. Banyak kalangan melihat, bahwa kesan pemberantasan KKN di Indonesia bersifat tebang pilih. Indikasi ini merujuk pada kasus-kasus besar yang melibatkan elit-elit pemerintahan, mulai dari korupsi Dana Non Budgeter Bulog, kasus BLBI (badan likuidasi bank indonesia), kasus pembunuhan terahadap aktivis HAM (hak asasi manusia) Munir yang diduga melibatkan elit penguasa, dan yang paling gres yaitu pembagian dana DKP oleh Mantan Menteri Kelautan, Rokhimin Dahuri, terhadap sejumlah pejabat pemanangan pemilu presiden 2004 dan sejumlah anggota DPR Pusat, sampai saat ini belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa pembangunan bidang hukum di negara kita masih berorientasi politis ketimbang penegakan rule of law dan reformasi hukum yang selama ini didengungkan.
Dari sejumlah fakta di atas, orientasi pembangunan pascareformasi yang bertujuan melakukan perubahan ”total” terhadap berbagai mekanisme kebijakan sentralistik dan otoriter di Era Soeharto menuju demokratisasi yang bersifat partisipatif belum –untuk tidak mengatakan tidak sama sekali— menemukan signifikasnsinya. Karena sampai sejauh ini, justru muncul wujud baru otoritararianisme dan sentralisme kekuasaan baik di tingkat nasional maupun lokal.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia (UURI) No. 25 tahun 2004 tentang Pembangunan Nasional bertujuan bahwa, “pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.” Ini berarti, bahwa pembangunan nasional mengisyaratkan pembangunan yang berasas “demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan” dalam bentuk pelibatan segenap stakeholders dalam setiap proses pembuatan kebijakan. Bahwa secara substantif, masyarakat sebagai salah satu elemen penting dalam setiap kebijakan pembangunan di samping pemerintah dan pihak swasta, memiliki hak yang sama untuk menentukan langkah pembangunan ke depan.
Akan tetapi, mengutip Islamy dalam tulisannya, Membangun Masyarakat Partisipatif masyarakat yang sejatinya sebagai salah satu komponen dalam development policy stakeholders yang seharusnya diberdayakan dan diikutsertakan dalam proses pembangunan (perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembangunan), secara de facto, mereka hanya ditempatkan pada posisi periferial, atau sengaja dipinggirkan dan menjadi objek pembangunan.2
Padahal, masih Islamy, menegaskan bahwa di dalam rakyat yang seharusnya ditumbuhkan self sustaining capacity, bahkan secara sistematik telah dibuat sedemikian rupa oleh elit pembangunan menjadi selalu tegantung menunggu subsidi dari elit domestik maupun luar negeri (IMF, World Bank, ADB, dan seterusnya).3
Pembangunan, merujuk pada UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004 –yang secara lebih spesifik mengatur tata cara pemerintahan daerah daam kaitannya dengan keberhasilan pembangunan desa— mengisyaratkan adanya partisipasi aktif masyarakat (stakeholders) dalam berbagai arah kebijakan pemerintah yang menyangkut pembangunan daerah, baik fisik maupun non-fisik. Dalam pengertian lain, pembangunan terkait erat dengan upaya memperbaiki kondisi keberdayaan masyarakat, yang diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, semangat UU Otonomi Daerah (Otoda) di Era Reformasi kali ini, memandang bahwa pelaksanaan keterlibatan masyarakat dengan titik tekan pada strategi yang melihat masyarakat bukan hanya sebagai obyek pembangunan, alih-alih, ia merupakan subyek yang membangun, yang menetapkan tujuan, yang mengendalikan sumber daya dan mengarahkan proses pembangunan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pembangunan yang lebih diprioritaskan pada pemulihan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan menegakkan citra pemerintah daerah dalam proses pembangunan.
Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan di daerah merupakan isu sentral, sehingga menjadi urgensi daerah untuk memberikan ruang yang proporsional bagi masyarakat, baik dalam proses perencanan dan pelaksanaannya. Artinya, suksesnya penyelengaraan pembangunan tidak terlepas dari peningkatan akses dan perluasan ruang lingkup kewenangan serta partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas program pembangunan sesuai tingkat kebutuhan riil masyarakat tersebut.
Agar pembangunan dapat berjalan, seharusnya diletakkan pada prinsip yang berbasis lokalitas. Perubahan dalam konteks pembangunan dari model sentralisme atau top down tersebut, berpengaruh terhadap orientasi pembangunan. Di masa sekarang, terdapat orientasi baru pada pengurangan kemiskinan. Pembangunan harus ”pro-kaum miskin”. Di mana, daerah seharusnya mengembangkan strategi pengurangan kemiskinan melalui mekanisme kemitraan yang aktif dan partisipatif dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga sipil lainnya.
Dalam hal ini, pelibatan stakeholder dari kalangan publik dalam penyelenggaraan pembangunan merupakan kebutuhan yang semakin sulit diingkari. Pada era yang lebih terbuka dan bebas seperti sekarang ini harus dibuka ruang untuk pelibatan peran publik atau jika tidak kegiatan pembangunan akan menghadapi resiko kemacetan atau kegagalan. Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di lapangan dapat merasakan sendiri betapa menentukannya peran publik atau masyarakat dewasa ini sehingga tanpa penerimaan dan dukungan yang memadai dari kalangan masyarakat rencana proyek tak bisa dijalankan. Seriusnya masalah pelibatan publik antara lain misalnya dapat dilihat dari kasus-kasus proyek pembangunan Bandara Internasional di Lombok Tengah yang berlokasi di Desa Tanak Awu, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah sampai saat ini masih “terkatung-katung.” Proyek yang sudah berjalan hampir 15 tahun sejak Rezim Soeharto masih berkuasa ini masih terus menyulut kontroversi dan konflik berkepanjangan antara pihak pemerintah-swasta vis a vis masyarakat, khususnya warga desa yang bertempat tinggal di sekitar areal pembangunan bandara tersebut..
Meski proses pembangunan proyek Bandara Internasional yang melibatkan PT. Angkasa Pura I sebagai donatur sekaligus pelaksana utama proyek tersebut yang rencananya bekerjasama dengan investor dari Internasional, seperti China dan Abu Dhabi sudah mulai berjalan, akan tetapi resistensi dari sejumlah warga masyarakat masih saja berlangsung.
Seperti publikasi yang dilangsir oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bahwa salah satu peristiwa yang kemudian bias dijadikan refleksi mendalam bagi pemangku kebijakan, di mana tepatnya pada hari Selasa 29 November 2005, Aparat gabungan (Polisi, TNI AD, dan Satpol PP – Satuan Polisi Pamong Praja) melakukan tindak kekerasan terhadap para petani penduduk desa Tanak Awu kecamatan Pujut kabupaten Lombok Tengah provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempertahankan lahan sawahnya dari upaya pengerukan dalam rangka peletakan batu pertama pembangunan bandara internasional.4
Pada tahun 2006 Demonstrasi Serikat Petani Nusa Tenggara Barat (Serta-NTB), Rabu 25 Januari 2006 pukul 10.00 WITA, di depan kantor DPRD Lombok Tengah diserang segerombolan preman. Menurut Sekjen Serta NTB, Wahidjan, penyerangan itu mengakibatkan sedikitnya 18 orang luka-luka, 2 orang diantaranya luka parah dan saat ini berada di Rumah Sakit Umum di Kota Mataram. Para petani yang berjumlah sekitar 1300 orang menuntut kepada pemerintah untuk menghentikan kriminalisasi dan penangkapan terhadap petani Tanak Awu. Mereka juga menuntut agar pemerintah memberikan tanah yang selama ini dipertahankan petani yang ingin diambil alih PT Angkasa Pura I untuk pembangunan bandara internasional. Petani juga meminta hak-haknya dilindungi. Demontrasi berawal dari kantor Bupati Lombok Tengah kemudian massa menuju kantor Polres dan berakhir di halaman gedung DPRD Lombok Tengah. Namun ketika massa aksi sampai di kantor DPRD sekitar pukul 12.30 WITA, secara mendadak datang segerombolan orang yang mengaku massa pro pembangunan Bandara Internasional di Tanak Awu. Gerombolan yang mengatasnamakan PAM Swakarsa yang berjumlah sekitar 200 orang itu datang tanpa keterangan apapun, dan langsung menyerang massa petani yang sedang melakukan demonstrasi. Para penyerang menggunakan senjata tajam, batu dan tongkat memukuli massa petani dan melakukan intimidasi agar petani membubarkan diri. Sementara itu aparat kepolisian dan TNI yang berada dilokasi kejadian tidak melakukan tindakan pengamanan yang optimal. Aparat terkesan membiarkan kejadian tersebut berlangsung di depan matanya sendiri. Padahal seharusnya aparat mengamankan jalannya demonstrasi dan melindungi para demonstran yang melakukan aksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Wahidjan menengarai penyerangan dilakukan secara terorganisasi. “Kami menduga penyerangan tersebut terkait dengan rencana pembangunan bandara internasional di Tanak Awu, Lombok Tengah yang selama ini ditentang oleh petani,” ujar Wahidjan. Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) memandang bahwa tindakan penyerangan tersebut secara nyata telah melangar hak-hak kebebasan sipil paling mendasar yaitu kebebasan untuk berkumpul, berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Sekjen FSPI Henry Saragih menegaskan, “Aparat seharusnya bertanggung jawab terhadap keselamatan para petani yang melakukan aksi damai dan sudah sesuai dengan prosedur demonstrasi. Aparat harus segera menangkap dan menyelidiki para penyerang.” Atas tindakan penyerangan dan intimidasi yang dilakukan PAM Swakarsa tersebut, Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) sebagai payung organisasi perjuangan kaum tani di tingkat nasional dari Serta NTB mendesak Presiden RI untuk segera memerintahkan Kapolri mengusut tuntas dan mengambil tindakan tegas atas pelaku penyerangan. Selain itu, FSPI menuntut Komisi III DPR RI untuk segera menekan pemerintah dan POLRI melakukan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang memerintahkan penyerangan dan pihak yang secara langsung terlibat penyerangan. Para petani sudah sejak lama menuntut hak-hak mereka atas tanah pertaniannya di Tanak Awu, Lombok Tengah, NTB. Mereka dipaksa meninggalkan lahan garapannya karena pemerintah bersama dengan PT Angkasa Pura I akan membangun bandara internasional di lahan yang digarap oleh para petani. Tanak Awu merupakan lahan konflik antara petani dengan Pemerintah dan PT Angkasa Pura I semenjak masa orde baru. Konflik itu, menurut FSPI, selalu merugikan petani karena prosesnya penuh dengan intimidasi dan teror. Sampai sekarang petani memilih untuk mempertahankan lahan garapannya kendati pemerintah sudah berulangkali melakukan tindakan penggusuran.5
Dari kasus ini terlihat bahwa ada tuntutan perubahan kebijakan yang datang dari masyarakat, hal ini disebabkan karena aktor-aktor (publik dan privat) yang terlibat dalam merealisasikan tujuan bersama itu saling beradu argumentasi mengenai suatu masalah kebijakan tertentu atas dasar sistem kepercayaan yang ada pada mereka. Kegiatan ini adalah inti dari apa yang disebut oleh Sabatier sebagai Koalisi Advokasi, yang merupakan sintesis dari nilai-nilai yang ada pada pendekatan atas-bawah dan pendekatan bawah-atas yang didasarkan atas sistem kepercayaan (belief system). Dan kenyataan di lapangan memang banyak bermunculan koalisi advokasi dan pihak-pihak (policy subsystem) untuk mempengaruhi kebijakan ini, karena memang kebijakan merupakan area kegiatan yang sangat mungkin bagi birokrasi, dunia usaha dan masyarakat selaku aktor untuk berinteraksi. Interaksi itu dapat berupa kerjasama (kolaborasi), sharing kepentingan bahkan boleh jadi persaingan atau kompetisi kepentingan. Karena memang isu kebijakan merupakan produk atau wahana dari adanya perdebatan yang tidak hanya sarat dengan muatan masalah atau ancaman melainkan juga peluang-peluang.6
Kenyataan proses implementasi Proyek Pembangunan Bandara Internasional Lombok Tengah tersebut cenderung menonjolkan perilaku aktor-aktornya. Perilaku yang belum sejalan semangat demokratisasi dan pelibatan publik. Artinya, sejauh ini, orientasi pembangunan dalam perspektif pembangunanisme yang “berideologi” pertumbuhan (growth) ala Rostow yang melihat bahwa indicator keberhasilan suatu negara dalam bidang social-ekonomi adalah sejauh mana pertumbuhan ekonomi makro suatu Negara mengalami pertumbuhan. Pengandaian ini “mengabaikan” factor masyarakat sebagai salah satu entitas penting dalam proses pembangunan karena model kebijakan yang digunakan bersifat top-down, yang memperanggapkan suatu model kebijakan yang seragam tanpa memperhatikan kearifan lokal (local genus). Pada titik ini, problem kesejahteraan atau kemakmuran secara ekonomis dan social pada tingkatan mikroskopik menjadi terabaikan. Sehingga wilayah-wilayah yang paling lolal, seperti Lombok Tengah misalnya, belum tentu memperoleh kue pertumbuhan itu sendiri yang senyatanya menumpuk di Pusat (Jakarta). Tentu saja, hal ini mencerminkan belum termanifestasikannya prinsip-prinsip pelaksanaan kebijakan serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance).
Titik tolak dari kebijakan pembangunan seharusnya berupaya mengamini kearifan lokal yang ada sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Istilah “kearifan lokal” menunjuk pada sekian pemahaman, pemikiran, perilaku, keinginan, keyakinan, pandangan dunia (world view), karakteristik budaya, dan berbagai entitas nilai yang melingkupi masyarakat di mana mereka berada dan mengada. Artinya, kearifan lokal dalam setiap proses pembuatan kebijakan berarti sebuah upaya pelibatan masyarakat secara aktif sebagai upaya sadar pihak pemerintah untuk memahami apa yang diinginkan masyarakat dalam membangun kehidupannya.
1 Ideologi yang memuat paradoks blame the victims sebetulnya telah semenjak era Orde Baru dipraktikkan. Dalam dasawarsa 1980-an, contohnya, kebijakan pembangunan sektor agraria di negeri kita, yang dijadikan sebagai contoh keberhasilan "Revolusi Hijau", ternyata sebenarnya telah banyak memakan korban. Justru di tengah puncak keberhasilan "revolusi" itulah jumlah petani yang memiliki lahan kurang dari 0,5 hektar menyusut, dari sekitar 11 juta pada tahun 1980 menjadi sekitar 8,7 juta pada tahun 1983; proporsi rumah tangga di wilayah pedesaan yang hanya memiliki lahan pertanian kurang dari 0,1 hektar telah meningkat dari sekitar 27 persen pada tahun 1960-an menjadi sekitar 43 persen pada tahun 1980-an, tepat ketika produksi beras rata-rata naik 5 persen per tahun dan swasembada beras tercapai pada tahun 1984 (White, 1986). Dampak seperti itu disebabkan pertama, "Revolusi Hijau" itu sendiri secara intrinsik lebih menguntungkan petani besar yang mampu memanfaatkan the economies of scale (lihat al, Lappe dan Collins, 1986; Feder, 1983). Kedua, khususnya di Indonesia, "revolusi" itu dijalankan menurut logika rezim bureaucratic polity yang mengakomodasi kepentingan untuk memelihara dukungan elite desa. Akibatnya, program intensifikasi pertanian tersebut lebih menguntungkan segelintir individu yang menjadi aset politik penguasa, yakni para elite politik desa yang bekerja sama dengan pemilik modal dari kota-kota besar, telah mendominasi lahan-lahan pertanian (lihat al, Mortimer, 1985; White, 1989). Akibat lebih jauh adalah muncul pemusatan pemilikan lahan, di mana pada era Orde Baru diperkirakan sekitar lebih dari 50 persen lahan pertanian dikuasai oleh kurang dari 10 persen petani (lihat al, MacAndrews, 1986; Siahaan, 1983; Kartodirdjo, 1988). Di lain pihak, berjuta-juta petani kecil telah mengalami transformasi, dari individu yang memiliki sendiri alat-alat produksi pertaniannya, menjadi "komoditas" yang menjajakan tenaganya kepada para pemilik modal di berbagai sektor, terutama di perkotaan. Namun dengan bekal pendidikan dan keterampilan terbatas, banyak di antara para korban "Revolusi Hijau" tersebut terpaksa memasuki sektor informal yang sering kali mengganggu kenyamanan kelas menengah perkotaan, seperti pedagang kaki lima, pengemis, pengamen, dan pekerja seks-dan karena itu pula terus-menerus menjadi sasaran dan korban berbagai kebijakan penertiban aparat di perkotaan. Tentang ini, baca artikel Dedy N. Hidayat, “Ideologi Pembangunan "Blame the Victims", Kompas Cyber Media (KCM), Rabu, 28 April 2004. www.kompas.coo.id.. Ulasan lebih detil tentang “proyek” Revolusi Hijau bisa dibaca dalam Mansour Fakih, Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004: hal. 69-110.
2 Lihat M. Irfan Islamy, “Membangun Masyarakat Partisipatif”, dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang, Vol. IV, No. 2, Maret-Agustus 2004, hal. 3.
3 M. Irfan Islamy, Ibid.
4 Tentang kasus tersebut bisa dibaca dari hasil publikasi Perhimpunan Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) mengenai “Aksi Merebut Kedaulatan Pangan”, 6 April 2006, dengan mengakses situs PBHI, www.pbhi.or.id.
5 Lihat, Publikasi Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) tentang “Aksi Petani di Lombok Tengah, NTB,” 26 Januari 2006. www.fspi.or.id
6 Sabatier, P., “An Advocacy Coalition Framework of Policy Change and Policy-Oriented Learning Therein”, Policy Sciences, 21, 1988, pp. 129–168.

PILKADA & SIGNIFIKANSI SURVEY PUBLIK

2008-11-15T16:36:00.000+08:00

Oleh: Tim Indomatrik

I. LATAR BELAKANG
A. PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG
Indonesia memasuki era baru. Setelah presiden dipilih secara langsung, mulai 2005, kepala daerah dipilih secara langsung. Keputusan ini terjadi setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Undang-Undang (UU) No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (UU Otoda). Dengan UU baru ini, gubernur dan bupati/wali kota akan dipilih secara langsung.
Pemilihan kepala daerah secara langsung ini akan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan biayanya ditanggung APBD. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan pemerintah (PP) untuk mengatur secara teknis revisi UU tersebut. Beberapa PP yang sedang disiapkan antara lain menyangkut tata cara pemilihan kepala daerah secara langsung, pertanggungjawaban kepala daerah, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah, tata hubungan antara penyelenggara pemerintahan daerah, kedudukan keuangan kepala daerah, dan organisasi pemerintahan daerah.
Pemilihan kepala daerah secara langsung itu akan mulai dilakukan Juni 2005. Seluruh daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada kurun waktu Juni 2005 akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung untuk mencari gubernur dan bupati/wali kota yang baru. Data dari Departemen Dalam Negeri menunjukkan, kepala daerah yang habis masa kerjanya sampai tahun 2005 mencapai 185 untuk Bupati / Walikota dan 7 orang untuk Gubernur. Sementara kepala daerah yang sebenarnya telah habis masa kerjanya tahun 2004 ( tapi diperpanjang hingga 2005 karena ada Pemilu), berjumlah 31 orang untuk Bupati / Walikota dan 4 orang untuk gubernur.
Total selama tahun 2005 ada 227 pemilihan kepala daerah secara langsung, yang terdiri dari Pemilihan Bupati / Walikota sebanyak 216 orang, dan Gubernur sebanyak 4 orang. Ini memang angka teoritis. Karena jadi tidaknya pemilihan kepala daerah secara langsung tergantung kepada kesiapan dari daerah masing-masing. Tetapi paling tidak selama 2005, ada lebih dari 100 pemilihan kepala daerah di Indonesia yang dilakukan secara langsung. Departemen Dalam Negeri sendiri menargetkan, sampai lima tahun ke depan (2009), diproyeksikan semua provinsi dan Kabupaten / Kotamadya di Indonesia telah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Pemilihan kepala daerah secara langsung ini sangat berbeda dengan sistem yang ada saat ini. Sebelumnya, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kedudukan dan posisi kepala daerah sangat tergantung kepada DPRD. Proses pemilihan kepala daerah acapkali diwarnai oleh lobi dan politik dagang sapi. Tidak jarang, di banyak wilayah, pemilihan kepala daerah ditandai dengan jual beli suara dan politik uang. Rakyat pemilih tidak bisa menentukan sendiri pilihan mereka, karena kandidat tergantung kepada anggota DPRD. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat bisa menentukan sendiri siapa yang dipilih sebagai kepala daerah.
Lewat pemilihan kepala daerah secara langsung, posisi kepala daerah akan jauh lebih kuat karena mendapat legitimasi dari pemilih secara langsung. Sebelumnya, posisi kepala daerah juga tidak kuat. Pemerintah kepala daerah bisa mudah digoyang oleh DPRD. Banyak kebijakan daerah yang dibuat dengan berkompromi----tidak jarang disertai dengan jual beli suara dan politik uang. Lewat pemilihan secara langsung, kepala daerah bisa bekerja tanpa khawatir digoyang oleh DPRD. Posisi kepala daerah jauh lebih kuat.

B. APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH KANDIDAT KEPALA DAERAH
Dengan pemilihan secara langsung, politik dagang sapi dan politik uang akan semakin sulit dilakukan. Pemilihan Presiden tahun 2004 lalu menunjukkan, politik uang tidak bekerja sama sekali dalam menentukan pilihan pemilih. Ada dua konsekuensi penting dari pemilihan kepala daerah secara langsung. Pertama, suara pemilih akan sangat menentukan. Kemenangan seorang kandidat tergantung kepada seberapa besar kepala daerah dipilih oleh pemilih. Kandidat kepala daerah harus bisa menarik simpati pemilih sebesar mungkin. Pada titik ini, lobi atau politik uang tidak bekerja sama sekali. Kedua, keberhasilan seorang kandidat kepala daerah bisa diukur dari seberapa mampu seorang kandidat menjangkau pemilih.
Untuk sampai kepada dukungan pemilih, ada tiga aspek yang harus dipunyai oleh kandidat kepala daerah. Pertama, popularitas (sejauh mana kandidat dikenal oleh pemilih). Dalam pemilihan secara langsung, kandidat membutuhkan popularitas. Logikanya, pemilih hanya akan memilih seorang kepala daerah yang dia kenal. Semakin dikenal seorang kandidat oleh pemilih akan semakin baik. Kedua, acceptabilitas (diterima oleh pemilih). Kandidat tidak hanya butuh popularitas, kandidat juga membutuhkan penerimaan publik. Pada titik ini, citra kandidat memainkan peranan penting. Apakah kandidat kepala daerah dipersepsikan secara baik atau buruk oleh pemilih. Apakah kandidat kepala daerah dipersepsikan oleh pemilih sebagai sosok yang kompeten atau tidak dalam menyelesaikan masalah yang ada di daerah. Ketiga, preferensi (pilihan). Pada akhirnya popularitas yang tinggi, penerimaan pemilih yang baik, harus bisa diubah menjadi preferensi. Pemilih akan memilih kandidat kepala daerah pada hari pencoblosan.
Jika kandidat kepala daerah ingin memenangkan pemilihan kepala daerah, ia harus menjangkau tiga aspek tersebut. Kandidat harus bisa dikenal oleh sebanyak mungkin pemilih. Setelah dikenal, kandidat harus juga menanamkan citra yang positif di mata pemilih. Dan pada akhirnya, mendorong pemilih agar menentukan pilihan pada kandidat kepala daerah. Hanya lewat proses inilah kandidat bisa diterima dan dipilih oleh pemilih. Tidak diperlukan lagi politik uang. Tidak diperlukan lagi lobi atau pengumpulan massa. Keberhasilan seorang kandidat tidak diukur dari seberapa banyak ia bisa mengumpulkan massa dalam jumlah besar di lapangan saat kampanye. Yang diperlukan oleh kandidat kepala daerah ada terjun dan merebut hati pemilih secara langsung.

C. PERLUNYA SURVEI BAGI KANDIDAT KEPALA DAERAH
Keberhasilan kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah secara langsung tergantung kepada berhasil tidaknya kandidat mempengaruhi pemilih. Karena itu kandidat membutuhkan data yang akurat: dari soal popularitas, acceptabilitas hingga preferensi pemilih. Di level popularitas misalnya. Kandidat membutuhkan data seberapa besar ia dikenal oleh pemilih. Segmen masyarakat mana saja yang belum mengenal, apa strategi yang bisa dilakukan untuk mendekatkan diri dengan pemilih agar lebih dikenal dan sebagainya. Di level acceptabilitas, seorang kandidat juga membutuhkan data yang akurat mengenai bagaimana penilaian publik terhadap personalitas dan kompetensi kandidat. Bagaimana pemilih menilai kandidat: apakah dicitrakan baik atau buruk. Aspek citra positif apa saja yang melekat pada diri kandidat sehiingga bisa dimaksimalkan lewat strategi kampanye. Aspek citra negatif apa yang ada pada diri kandidat sehingga bisa dilakukan langkah antisipasi, dan sebagainya. Sementara pada level prefersensi, kandidat juga membutuhkan data terpercaya mengenai seberapa besar dukungan pemilih pada kandidat. Bagaimana potensi kandidat dan lawan politik pada hari pencoblosan. Apa strategi yang harus dilakukan untuk meningkatkan dukungan pemilih. Pendek kata, di semua level kandidat membutuhkan data yang terpercaya dan akurat.
Pertanyaannya, alat apa yang bisa dipakai oleh kandidat kepala daerah untuk mendapatkan data tersebut? Kebanyakan politisi melihat besar tidaknya popularitas atau dukungan dari pengumpulan massa saat kampanye. Semakin besar massa yang datang di saat kampanye menandakan ia populer, diterima (acceptabel) dan didukung. Fakta ini seringkali menipu. Banyaknya orang yang berhasil digalang, tidak secara otomatis menandakan besarnaya popularitas dan dukungan pemilih pada seorang kandidat. Pengalaman Pemilu Presiden Tahun 2004 yang lalu memberikan pelajaran tersebut. Meskipun kampanye pasangan Megawati-Hasyim selalu dipenuhi oleh massa, ternyata dukungan riil dalam Pemilu tidak sebesar yang diduga. Pasangan Megawati-Hasyim justru kalah dibandingkan dengan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.
Satu-satunya jalan untuk mendapatkan data tersebut adalah lewat jajak pendapat, atau juga dikenal sebagai survei opini publik. Jajak pendapat telah terbukti sebagai alat yang terpercaya untuk mengukur pendapat masyarakat di banyak negara termasuk Indonesia. Karena itu, survei atau jajak pendapat bisa dimanfaatkan oleh kandidat yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah.

II. TUJUAN DAN KEGUNAAN SURVEI
Tujuan survei adalah mengukur secara akurat, kekuatan dan kelemahan kandidat. Data ini penting sebagai landasan dalam menyusun strategi bagi kandidat dalam memenangkan pemilihan. Paling tidak ada tiga survei yang bisa dikerjakan dan berguna bagi kandidat. Pertama, survei mengukur tingkat pengenalan ( popularitas) kandidat. Kedua, survei mengukur tingkat penerimaan pemilih pada kandidat. Ketiga, survei mengukur besar kecilnya dukungan pemilih pada kandidat.
Survei berguna bagi kandidat. Data survei menjadi cermin bagaimana pemilih melihat kandidat. Data survei juga berguna sebagai bahan membuat strategi untuk mendekati pemilih. Dengan data yang tepat, strategi yang dipakai juga bisa tepat sasaran.

III. METODE SURVEI
A. BAGAIMANA SURVEI DILAKUKAN
Survei atau jajak pendapat adalah cara modern untuk mengetahui pendapat masyarakat. Disebut modern karena survei memakai teknik dan metode penelitian ilmiah untuk mengukur pendapat masyarakat. Surevi adalah cara untuk mengetahui pendapat masyarakat atau pilihan pemilih, hanya dengan mewawancarai sedikit orang. Tetapi metode yang dipakai haruslah benar agar sedikit orang itu mewakili (representasi) dari suara banyak orang. Bayangkanlah Anda memakan daging sapi. Untuk mengetahui bagaimana rasa daging sapi ini, kita tidak perlu memakan satu ekor sapi. Cukup memakan satu cuil daging sudah bisa mengetahui bagaimana kira-kira rasa daging sapi itu. Hal yang sama bisa disejajarkan dengan pendapat masyarakat. Untuk mengetahui bagaimana pilihan masyarakat pemilih di satu daerah, kita tidak perlu mewawancarai semua pemilih. Cukup diambil perwakilannya (sampel). Kalau di daerah A ada pemilih sejumlah 10 juta, kita hanya perlu sampel sekitar 1.000 orang saja. Untuk mengambil 1.000 orang (sampel) itu diperlukan satu metode, sehingga sampel itu hasilnya sama atau paling tidak mendekati populasi. Ilmu pengetahuan berupa statistik telah memberi banyak petunjuk bagaimana sampel itu diambil.
Asal dilakukan dengan benar dan dengan metode yang ketat, sampel ini tidak pernah salah dalam menggambarkan suara masyarakat. Metode survei telah dibuktikan di banyak tempat, dan di banyak negara.

B. JENIS SURVEI YANG BISA DIPILIH OLEH KANDIDAT
Ada tiga pilihan survei yang bisa dipilih oleh kandidat kepala daerah: Pertama., individual survei. Survei dilakukan satukali saja sepanjang periode pemilihan. Misalnya, Pemilihan Kepala Daerah Bulan Agustus 2005. Kandidat bisa memilih, kapan survei dilakukan---apakah bulan Januari, Mei atau Juli. Wawancara survei hanya dilakukan satu kali saja. Kelebihan dari survei ini, menghemat dari segi biaya. Kelemahannya, survei ini tidak bisa menangkap trend perubahan pendapat masyarakat. Opini publik umumnya sangat dinamis, mudah bergerak dan berubah. Perubahan ini tidak bisa ditangkap dalam individual survei. Karena survei hanya dilakukan satu kali saja sepanjang periode pemilihan.
Kedua, tracking survei. Pada tracking survei, wawancara (survei) dilakukan berkali-kali. Berapa jumlah survei, tergantung permintaan dari kandidat kepala daerah. Jadi kalau hari Pemilihan Kepala Daerah bulan Agustus 2005 mislanya, survei bisa dilakukan 3 atau 4 kali sebelum bulan Agustus 2005. Kelebihan dari tracking survei, karena survei dilakukan berkali-kali, bisa diketahui perubahan opini publik. Kandidat kepala daerah bisa mengetahui naik turunnya popularitas, atau naik turunnya dukungan pemilih pada dirinya. Hasilnya bisa terus menerus dievaluasi dan dijadikan bahan dalam penyusunan strategi. Kelemahan dari tracking survei pada biayanya yang relatif mahal. Karena survei dilakukan 3-4 kali, secara otomatis biayanya 3-4 kali lipat lebih besar dari pada individual survei.
Ketiga, panel survei. Jenis survei ini adalah pemecahan kelemahan dari tracking survei. Sama dengan tracking survei, panel survei adalah jenis survei yang dilakukan beberapa kali sebelum hari pemilihan. Bedanya, dalam panel survei, responden yang diwawancarai dari satu survei ke survei lain sama. Karena responden sama ( panel), maka biaya survei bisa lebih ditekan. Kelebihan lain, sama dengan tracking survei, kandidat kepala daerah bisa mengetahui trend suara dan dukungan pemilih dari satu waktu ke waktu lain.
Pilihan survei yang mana yang akan diambil oleh kandidat, tergantung kepada kandidat itu sendiri. Dalam hal ini pertimbangan strategi, data/informasi yang dibutuhkan dan dan yang tersedia bisa menjadi alasan pemilihan jenis survei.

C. METODE PENARIKAN SAMPEL
Metode penarikan sampel adalah aspek paling penting dari survei atau jajak pendapat. Sampel yang didapat dan nantinya diwawancarai haruslah mewakili ( representasi) dari suara semau pemilih yang ada di daerah tersebut. Metode sampel yang dipakai untuk mendapatkan sampel yang representatif adalah metode penarikan sampel bertingkat (multistage random sampling). Metode ini adalah metode yang lazim dipakai dalam praktek survei atau jajak pendapat di Indonesia. Metode ini dipakai untuk mendapatkan sampel dari karakter populasi yang heterogen seperti di Indonesia.
Seperti namanya, penarikan sampel dilakukan secara bertingkat. Pertama, menarik sampel secara random (acak) kecamatan. Peneliti akan mendata semua kecamatan yang ada dalam satu daerah ( kabupaten / kotamadya). Dari situ lalu diambil secara random kecamatan terpilih. Proses ini bisa ditiadakan. Dalam arti, klien bisa memilih langsung random ke desa / kelurahan, tetapi berakibat pada wilayah yang tersebar dan biaya survei yang relatif lebih mahal. Kedua, setelah kecamatan terpilih, kemudian di data desa terpilih dalam kecamatan tersebut. Lalu secara random (acak) diambil desa terpilih. Ketiga, dari desa terpilih ( bisa sekitar 30-40 desa), peneliti menerjunkan pewawancara. Satu desa akan ditempati oleh satu pewawancara. Pewawancara datang ke desa, dan mendata semua RT ( Rukun Tetangga) yang ada dalam desa tersebut. Proses berikutnya, dilakukan random atas RT. Keempat, dari RT terpilih, pewawancara lalu mendata KK (Keluarga) yang ada dalam RT tersebut. Setelah didata, lalu dilakukan proses random (acak) lagi sampai ditemukan KK terpilih. Kelima, dari KK terpilih itu, pewawancara datang ke masing-masing KK yang telah terpilih dalam proses random. Dengan menggunakan Kish Gris, pewawancara akan menarik sampel responden dari anggota keluarga yang ada dalam satu KK. Dari situ wawancara bisa dilakukan.
Lewat metode acak bertingkat ini, bisa dijamin sampel yang representatif. Sampel yang terpilih adalah pencerminan dari suara populasi masyarakat pemilih.

IV. PELAKSANAAN SURVEI
A. PERIODE SURVEI
Kandidat kepala daerah bisa memilih, kapan survei dilakukan. Secara umum, survei terbagi ke dalam, survei pra pemilihan, hari pemilihan dan pasca pemilihan. Periode survei itu tentu saja mempunyai tujuan yang berbeda. Survei pra pemilihan lebih ditujukan untuk mengetahui pendapat dan opini pilihan masyarakat, termasuk perkembangan dan dinamikanya. Sementara survei pasca pemilihan, lebih ditujukan untuk evaluasi: keberhasilan atau kegagalan pemilihan.
Untuk survei pra pemilihan, waktunya juga bisa dipilih oleh kandidat kepala daerah. Bisa 3 bulan, 2 bulan atau 1 bulan menjelang hari pemilihan. Bahkan bisa pula 1 minggu atau beberapa hari menjelang hari pemilihan. Semua periode waktu survei itu membawa konsekuensi pada tujuan dan sasaran yang berbeda. Survei yang dilakukan jauh menjelang hari pemilihan lebih dimaksudkan untuk mendapatkan input sebanyak mungkin, data dan informasi jauh-jauh hari menjelang pemilihan. Sebaliknya, survei yang dilakukan beberapa hari menjelang pemilihan lebih dimaksudkan untuk prediksi perolehan suara.

B. PROSES PENGERJAAN SURVEI
Survei dilakukan dengan proses sebagai berikut. Prose speratam kali adalah desain riset. Jika desain riset disetuji (tujuan, fokus dan metode survei) akan dieksekusi lewat instrumen survei. Instrumen survei ini yang akan dipakai dalam wawancara lapangan. Setelah wawancara lapangan, dilanjutkan dengan proses input dan analisa data/ Semua proses akan melibatkan klien ( kandidat kepala daerah). Semua proses itu ( dari desain riset hingga analisa data) bisa dikerjakan dalam 14 hari atau 2 minggu.
**Disarikan dari Indomatrik Files

Minal Aidin Wal Faidzin

2008-10-03T13:21:00.000+08:00

If there is a day, There Must Be a nightIf there is a black, there must be a white If there is a mistakes, there must be forgiveness

Mata kadang salah melihat....Mulut kadang salah berucap....Hati kadang salah menduga.....
Maafkan segala kekhilafan yang pasti ada....
Tanpa Disadari 11 bulan banyak kata sudah diucapkan dan dilontarkantak semua menyejukkan,
11 bulanbanyak perilaku yang sudah dibuat dan diciptakantak semua menyenangkan,
11 bulanbanyak keluhan, kebencian, kebohonganmenjadi bagian dari diri,

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1429H
Minal 'Aidin wal Faidzin Mohon Maaf Lahir dan Bathin

TAQOBBALALLOHU MINNA WA MINKUM

TAQOBBAL YA KARIIIIM

Tua-Muda dalam Logika Kekuasaan

2008-09-02T01:29:00.000+08:00

Sambungan (Pemimpin Muda dan Ghiroh Multikulturalisme) .....

Tua-Muda dalam Logika Kekuasaan
Kekuasaan? Tanya saja yang muda-muda. Kalau yang yang tua seringkali terseret dalam dua opisisi binner makna kekuasaan; hitam-putih. Yang tua hanya berpikir satu di antara dua jalan kebenaran. Sejarah membuktikan ini. Bagi mereka para sesepuh, kekuasaan berarti berkuasa untuk kepentingan satu pihak yang harus benar, yang harus dijaga, yang harus dimenangkan. Perbedaan pandangan dianggap menyesatkan, perbedaan ideology itu subeversif dan harus dilenyapkan. Tidak ada jalan tengah.
Masih ingat kah kita bagaimana kejinya Undang-Undang Subversi di era Orde Baru yang menjadi tameng kebenaran bapak-bapak kita untuk melenyapkan para aktivis, menghalalkan premanisme Petrus (penembak Misterius) untuk melabrak sipa saja yang dianggap mencoreng muka Bapak tanpa melalui proses hukum yang jelas.
Di era reformasi, setali tiga uang. Alias sama saja. White collar crime mendominasi panggung politik kita. Dengan gaya baru, tapi lebih halus, fatwa sesat terhadap terhadap keyakinan berbeda dilembagakan sedemikian rupa. Pembunuhan terhadap munir adalah bentuk “terindah” dari terror secara fisik dan mental terhadap berbagai aktifitas yang merongrong wibawa pemerintah. Pembelokan sedemikian rupa terhadap prinsip yang terkandung dalam pancasila dan UUD 45 dengan munculnya “ayat-ayat” hukum yang mentoleransi kolonialisme melalui UU yang membebaskan pihak asing menjarah apa saja yang dimiliki bangsa ini. Lihat saja apa yang terjadi dengan kontrak-kontrak karya pejabat kita dengan para bule itu, yang alih-alih menguntungkan, justru menyeret kita semakin jauh dari kemerdekaan yang sesungguhnya.
Bagaimana dengan yang muda? Kekuasaan bagi mereka bukan kekuasaan yang terjerembab dalam logika oposisi biner; mereka adalah generasi multitasking. Sebuah generasi yang memiliki seabrek ide dan kreativitas untuk ditelorkan. Sebuah generasi yang bisa melakukan berbagai aktivitas beragam di saat yang sama. Yang muda lebih memahami kenekaragaman karena mereka sudah terbisa menghadapinya, dan yang pasti mereka lahir di saat multiplisitas itu memang sedang berjalan. Idealisme mereka adalah idealisme muda yang penuh spirit, penuh kreatifitas, penuh kegairahan, selalu mengalir, tidak kaku, idealisme yang terbuka terhadap berbagai dialektika, yang terpacu dengan beraneka tantangan. Itulah dunia generasi muda. Semangat mereka adalah semangat mengejar impian menuju Indonesia Baru.

Pemimpin Muda dan Ghiroh Multikulturalisme

2008-08-29T02:08:00.000+08:00

Pemimpin Muda dan Ghiroh Multikulturalisme