Selamat Datang (Calon) Pemimpin Tanpa Visi (Catatan Politik NTB 2012)

Oleh: Astar Hadi*

Catatan Politik 2012 sebuah Koran lokal NTB menyebutkan bahwa tahun 2012 adalah “tahun politik.” Ia merujuk pada sebuah fenomena bahwa sepanjang tahun ini para actor politik sudah menyiapkan diri untuk suksesi 2013. Terjadi konstelasi politik “bawah tanah” yang membuat tensi politik masih terkesan “adem ayem.” Indikasi ini diperkuat oleh belum adanya satu bakal calon pun yang “berani” mendeklarasikan pasangannya hingga akhir Desember ini. Sementara Pilkada sudah sedemikian dekat.

Dalam konteks radikalisasi politik, jika dibanding dengan daerah-daerah lain, NTB tergolong “miskin” kreasi dan manuver politik terlepas dari adanya agenda tersembunyi dari masing-masing calon yang hendak bertarung. Hal ini, tentu saja, memberi sinyal kuat bahwa kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap calon kontestan tidak dibangun atas dasar fondasi politik yang bersandar pada basis modal sosial (social capital) sebagai acuannya. Tengara ini bisa memantik “keraguan” publik pada kapabalitas dan kredibilitas mereka dalam menahkodai perahu NTB ke depan.

 Sejarah mencatat, seorang calon pemimpin besar tidak lahir dalam ruang hampa. Napak tilas perjalanan, kisah perjuangan dan visi jenius pendiri republik, Soekarno-Hatta, adalah contohnya. Idealnya, mereka adalah sosok yang “harus” muncul dari pergulatan sejarah yang terlibat secara praksis dalam pergumulan ide-ide kebangsaan dan keberpihakan riil bagi kemaslahatan publik di aras nasional dan atau pun lokal. Tindak lanjut dari kepemimpinan ini mengharuskan/mensyaratkan sebuah konkretisasi gagasan-gagasan besar tersebut bagi proyeksi masa depan yang referensi utamanya muncul melalui kitab realitas sejarah keterlibatan praksis-ideologis di tengah masyarakat. Mungkinkah?

Patronase Politik Pemimpin Tanpa Visi

Pemilihan gubernur (pilgub) NTB dan tiga Pilkada Kabupaten/Kota tinggal lima bulan lagi. Secara khusus, sejumlah nama seperti TGH. Muhammad Abdul Majid Majdi/TGB (incumbent), KH. Zulkifli Muhadli (Bupati KSB), Harun Al-Rasyid (mantan gubernur NTB), Suryadi Jaya Purnama dan beberapa yang lain, paling santer digadang-gadang mencalonkan diri menjadi orang nomer satu di NTB. Namun, sampai sejauh ini, nama-nama mereka lebih banyak muncul sebagai “pajangan” gambar “mati” yang menghiasi media massa ketimbang pertarungan ide-ide kritis yang memberi pencerahan bagi khazanah peradaban politik bagi generasi-generasi selanjutnya.

Kalaupun ada kerja “bawah tanah” yang dilakukan oleh calon yang bakal bertarung, ia hanya sebatas lobi-lobi politik procedural demokrasi di tingkat elit yang berbanding terbalik dengan  “kekosongan” inisiasi kerja-kerja pemberdayaan sebagai investasi jangka panjang kepemimpinan politik di tingkat akar rumput (grassroot).

Pola-pola lama politik patronase (patron-client) yang memperanggapkan logika “merembes ke bawah” (trickle down effect) dalam rancangan Teori Pertumbuhan Rostow dan model sentralisme kekuasaan dalam skema Teori Penjara (panopticon) ala Jeremy Bentham justru dipraktekkan dalam politik akumulasi dan kalkulasi suara massa. Tidak heran jika kemudian kehadiran politik “jalan pintas” (pseudo-politic) yang memang banyak terjadi di setiap daerah di Indonesia berlaku juga di daerah ini.

Panoptikon adalah mekanisme kontrol menyeluruh terhadap system kuasa yang di masa lalu dibangun kerajaan Orde Baru untuk mengawasi segala hal terkait subversi atau citra buruk (pseudo signs) kekuasaan. Sistematisasi model panoptik –seperti sketsa rancangan penjara panoptic yang dirancang Jeremy Bentham— mengisyaratkan harus adanya pusat kuasa sentralistik yang menjadi tempat beroperasinya nilai-nilai, norma dan hukum yang mengatur berjalannya disiplin sosial. Panoptisme tidak mengandaikan pengawasan secara langsung, akan tetapi ia bisa dirancang dengan teror-teror citra kekerasan, membangun trauma psikologis massa, represi wacana (bahasa), propaganda public, iming-iming janji dan money politic, yang dibentuk sedemikian rupa seolah-olah di setiap ruang publik ada yang selalu memata-matai (surveillance).

Efek domino kekuasaan panoptik ini mampu merasuki setiap tubuh sosial termasuk di dunia politik –dalam hal ini Pilkada. Dalam politik, model panoptik membutuhkan “kerjas sama” (calon) pemimpin dengan aparat ideologis –tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrasi, kelompok preman, LSM, dan lain-lain— untuk membangun kuasa dan atau mengawal suara para pemilih. yang memasung kritisime dan kehendak bebas di era Orde Baru merupakan bentuk nyata sebuah politik panoptik yang merasuki rongga-rongga otak yang berorientasi pada sikap ”tunduk” dan patuh terhadap atasan (patron).

Kendati bentuk-bentuk panoptikonisasi, baik melalui propaganda publik atau yang lain, mampu memberi arahan yang merangsang kehendak untuk memilih, akan tetapi ia sekaligus mampu ”menganulir” kebebasan yang dimiliki konstituen pada titik di mana seseorang ”merasionalkan” setiap (represi) bahasa/wacana dari sang patron sebagai sesuatu ”yang benar” oleh karena (kebebasan memilih) tenggelam dalam konstruksi citra (pseudo sign) sebagai ”aku yang inferior.”

Kedua model patronase semacam di atas menitikberatkan diri pada syarat-syarat mekanistik tercapainya jumlah perolehan suara yang diperoleh bukan melalui proses panjang kualifikasi kepemimpinan (sense of leadership) yang memadai. Akan tetapi, ia secara tiba-tiba hadir di muka public bak seorang pahlawan dengan menggandeng orang-orang tertentu yang secara kuantitatif dan kualitatif memiliki basis massa signifikan. Kehadiran politik diterjemahkan dalam kerangka skematik “atas-bawah” (top-down) dengan memanfaatkan setiap titik pusat kuasa struktur ideologis di masyarakat. Public “dimata-matai” melalui satu corong suara tokoh (opinion leader) yang memaksa mereka masuk dalam tunggal pilihan tertentu yang, alih-alih bermakna ideologis, justru lebih banyak ditengarai oleh lobi-lobi kepentingan individual elit di meja makan sebuah restaurant/hotel mahal..

Alih-alih menciptakan spectrum politik yang mencerdaskan, patronase panoptik calon pemimpin justru mengejawantahkan banalitas (kedangkalan) politik yang merepresentasikan masyarakat sebagai produk-produk dari bangunan struktur yang secara sistemik diolah sedemikian rupa dengan mengatasnamakan ketokohan orang-orang tertentu. Dalam hal ini, sang pemimpin mendekati publik bukan dengan kapasitas dan atau kapabalitasnya sebagai sosok yang seharusnya memiliki ide-ide besar, kecerdasan visi dan kemampuan strategis. Sebaliknya, mereka hadir melalui ruang kosong sejarah (ahistoris) yang memplagiasi dan mengimitasi orang lain sebagai sandaran mereka berpolitik.

Apa yang kita lihat dalam fragmen-fragmen politik “sunyi” dan gerakan “bawah tanah” politik NTB semenjak awal hingga akhir 2012 adalah sebuah “pertunjukan” drama penuh skenario kamuflatif “malu-malu tapi mau” yang hampir tidak menghadirkan ghiroh transformasi dan emansipasi bagi kecerdasan kepemimpinan politik NTB yang visoner ke depan. Etos kepemimpinan yang mereka bangun layaknya, jika diibaratkan, sebuah ruang pameran yang hanya dilengkapi oleh berbagai promosi bazar diskon produk-produk kecantikan dan aksesoris politik “kecap nomer satu” yang instan dengan zat-zat kimiawinya yang mempercepat penuaan dini lalu mati.

Artinya, kehadiran wajah-wajah “baru” ini seolah-olah akan memberi harapan yang lebih baik. Akan tetapi ketika pola-pola lama patronase politik menjadi modal “barang dagangan” yang mereka tawarkan, maka bisa ditebak bahwa kehadiran mereka lebih condong menjadi boneka politik ketimbang kesejatian seorang pemimpin yang memiliki visi dan integritas pribadi yang memiliki kemampuan mencipta kreasi dan inspirasi bagi pembangunan NTB di masa depan. Jika demikian, akankah kita bangga dengan calon-calon “baru” ini? Selamat Datang (calon) Pemimpin dan Selamat Tahun Baru 2013.

*Astar Hadi adalah Ketua LITBANG DPD BMD (Barisan Massa Demokrat) NTB dan Pendiri/Penanggung Jawab Jurnal MADZHAB DJAENG (for Multicultural Studies & Social Sciences) Malang

**Dimuat di Lombok Post 31 Desember 2012

Tangan Berjabat, Bekerja dan Berbuat Bersama Rakyat

(Sebuah Epistemologi Metapolitik BMD NTB)**

Oleh: Astar Hadi*

Barisan Massa Demokrat (BMD) NTB merupakan organisasi sayap Partai Demokrat (PD) yang baru saja dibentuk. Kehadiran organisasi baru ini merupakan langkah strategis politik yang diiniasi oleh kader PD NTB bersama kekuatan-kekuatan non-politik yang terdiri dari elemen pemuda, kaum perempuan, akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen civil society lainnya.
Konsekuensi selanjutnya dari kehadiran organisasi ini adalah memancang sebuah kesadaran politik berorientasi kemasyarakatan yang berupaya “melampui” kemandekan politik yang dialami semua partai politik, khususnya PD. Parpol telah mengalami impotensi representasi politik oleh karena praktik-praktik formalisme dan pragmatisme yang, pada fakta riil politik, telah kehilangan daya dan makna transformatif-emansipatifnya sebagai penopang aspirasi, partisipasi langsung terhadap kebutuhan masyarakat banyak.

Kebuntuan Politik Representasi
Sejak tumbangnya rezim otoritarianisme Orde Baru, kebebasan berpolitik dan mendirikan parpol laksana pelita di malam hari yang, seolah-olah, memberi cahaya baru optimisme emansipasi yang menumbuhkan ruang partisipasi demokrasi secara luas bagi keberlangsungan taraf kehidupan bernegara yang lebih baik. Memang, energi positif keterbukaan ini telah kita rasakan begitu rupa. Ruang publik telah digelar di hampir seluruh substratum sosial-politik dalam berbagai bentuk dan kepentingannya. Puncaknya adalah pagelaran “tari” kekuasaan melalui mekanisme partai politik yang hendak menjadi jala untuk menjaring setiap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Alih-alih menjadi representasi publik, parpol terjebak dalam gurita relasi kuasa politik dagang sapi yang mengebiri hak-hak rakyat dalam labirin kepentingan politik
Tersumbatnya keran demokratisasi dalam konteks hak-hak sipil politik yang paling elementer berupa kesejahteraan ekonomi warganegara berimbas pada kemelut panjang hubungan penguasa vis a vis rakyat yang tak terselesaikan. Lebih-lebih, jika menilik pada semakin menyeruaknya kasus korupsi yang menelan trilyunan uang rakyat dan melibatkan elit-elit Negara, munculnya raja-raja kecil serakah di daerah, kegenitan LSM-LSM oportunis haus fulus, dan konflik-konflik horizontal yang memakan korban tidak sedikit, sementara parpol mengalami ejakulasi syahwat politik yang “hanya” berurusan dengan “siapa dapat apa” (who gets what), menambah panjang catatan hitam kegagalan reformasi selama lebih dari satu dekade ini.
Kebuntuan politik di tengah kebebasan informasi dan gelegar ruang publik terjadi oleh karena terputusnya mata rantai agensi yang berkiblat pada politik an sich. Artinya, parpol merupakan sebuah fenomena rutin politik sehari-hari yang berurusan dengan realitas prosedural-institusional yang “mengindahkan” keberlangsungan kehidupan rakyat sebagai substansi pokok dari tujuan politik itu sendiri. Politik dimengerti sebagai sejenis kegiatan residual (pengurangan) berupa seremoni elitis yang tidak menyentuh nilai-nilai ultima kemanusiaan. Dan, kalau pun ada momen agung “keterlibatan” parpol dalam praksis-praksis berorientasi rakyat, ia seringkali hadir dalam bentuk-balutan citra “keberpihakan” kamuflatif di setiap menjelang pemilu/pilkada berlangsung.
Politik tengah mati suri. Sementara ruang publik, seperti LSM, acapkali lahir sebagai bantuk lain “campur tangan” dan “kepanjangan tangan” proseduralisme dan oportunisme politik ketimbang tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat.
Secara reflektif, tegangan-tegangan politik sehari-hari ini bukannya mendekatkan kita pada kebahagiaan bermasyarakat. Sebaliknya, mengikuti Rocky Gerung, ia menghadirkan konstruk massal anti-politik yang semakin apatis terhadap politik sebagai sebentuk nilai-nilai luhur yang lahir dari “ujud niat hidup bersama sebuah masyarakat”. Politik, pada akhirnya, “hanya” menghadirkan sebuah efisiensi teknoratis ibarat robot kaku dalam laku birokratisme yang menggantikan (amanah) kebijakan publik. Simulasi media massa pun menggantikan hubungan riil caleg dan capres dan atau cagub dengan konstituennya melalui pernak-pernik tebar pesona (imagology) yang terpancang indah dalam sebuah ruang tontonan. Beginikah hidup berpolitik kita? Lantas bagaimana mengatasi kebuntuan politik ini?

Epistemologi Metapolitik BMD: Kami “Yang Politis”
BMD NTB hadir dalam konteks “mengatasi” kegamangan politik yang dialami parpol, khususnya Partai Demokrat, yang akhir-akhir ini mengalami goncangan dahsyat oleh berbagai kasus yang malandanya. Partai Demokrat sadar dan harus segera berbenah seraya menginisiasi pentingnya menerobos kebekuan-kebekuan politik yang dialami oleh hampir –jika bukan semuanya— segenap entitas politik dewasa ini.
Menilik pada konteks tersebut di atas, organisasi sayap yang diketuai Indra Jaya Usman ini menginisiasi pentingnya melakukan “pelampuan” politik melalui pembentukan agensi model baru yang hendak mendampingi DPD Demokrat NTB dalam hal distribusi alokasi politik non-partisan. Apa artinya?
“Melampui” merupakan sebuah kategori yang berupaya menembus prosedur-prosedur dan etika politik formal yang melulu berhubungan dengan birokratisme dan konsensus-konsensus normatif. Bahwa kehadiran BMD ingin “menjauh” dari tetek-bengek politik keseharian yang ujung-ujungnya adalah kulminasi kontestasi antar elit kuasa yang menghasilkan kompromi-kompromi konsensual “sama-sama senang” (win win solution) berlatarbelakang pengabaian masyarakat.
Pada titik inilah, BMD NTB lahir dengan tujuan “menjauhi” politik untuk mengakrabi dan merangkul “yang politis.” Jika “politik” (the politic) berhubungan dengan rutinitas dan syarat-syarat legal-formal yang membatasi keberadaan diri pada jangkauan tarik-menarik kepentingan antar elit di atas. Sebaliknya, “yang politis” (the political), seperti ditegaskan Alain Badiou –seorang filsuf politik kontemporer— tidak berurusan dengan hukum formal, perilaku kelembagaan dan aktor-aktornya. “Yang Politis” merupakan cakrawala kolektivitas emansipasi yang disandarkan pada multiple identity (identitas yang beragam) –dalam hal ini NTB sebagai yang bersatu dalam kemajemukan— untuk bertindak, bergerak dan berbuat “melampui” yang tak mungkin dalam politik sehari-hari.
“Yang politis” adalah subyek yang menyadari ketidakmungkinan politik formal untuk mengada secara mendalam dalam spektrum realitas masyarakat secara langsung. Di sinilah BMD NTB berupaya membuka jeratan yang menyumbat ruang publik politis untuk mengambil tindakan dan kerja praksis yang dialamatkan kepada penguatan lanskap marwah politik (high politic) Partai Demokrat –khususnya di NTB— untuk membangun sikap politik non-partisan yang, artinya, menggerakkan elemen-elemen masyarakat yang ada untuk terlibat, berpartisipasi dan bekerja bersama dalam agenda-agenda (kemaslahatan) publik ke depan.
Kesadaran subyek “yang politis” ini berkelindan dengan apa yang teruang dalam visi-misi Partai Demokrat yang berbunyi: “bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera”.
Dengan demikian, Partai Demokrat, mau tidak mau, harus “melepas” identitasnya sebagai the ruling party untuk merangkul masyakarat dengan cara memberi ruang yang luas bagi kontestasi setiap warganegara untuk mengkritisi dan menentang kegenitan ego purba kekuasaan yang banyak dialami setiap pelaku politik. Setiap antagonisme dan sikap kritis tidak lagi diartikan sebagai perlawanan terhadap pemerintah. Dialektika politik yang antagonistik dan konfliktual diamini sebagai syarat niscaya untuk mendulang setiap aspirasi yang muncul dari setiap keberadaan sosial masyarakat kita. Pada posisi ini, sinyalemen yang mengatasnamakan negasi terhadap kerja-kerja politik dan kebijakan pemerintah/parpol pendukungnya harus disambut sebagai jembatan penghubung yang riil antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri ketimbang sebagai “musuh” politik yang harus diabaikan.
Pengertian di atas sekaligus ingin menunjukkan sikap dan langkah politik BMD NTB ke depan dalam mengafirmasi poltical will Partai Demokrat untuk segera berbenah dan bergegas menjangkau masyarakat melalui –mengikuti Badiou— “kesetiaan pada tindakan” (truth event) daripada busa-busa lip service politik di media massa dan atau terjebak “hanya” pada agregasi politik prosedural sehari-hari yang tak kunjung usai. Terjemahan lokalnya, BMD NTB siap melanjutkan ikhtiar ibu kandungnya untuk selalu setia pada tindakan praksis di tengah badai kedangkalan berpolitik pasca-reformasi ini.
Mengutip apa yang disampaikan Gubernur NTB yang sekaligus Ketua DPD Demokrat NTB, TGH. Muhammad Zainul Majdi –atau yang akrab dipanggil TGB— di acara pelantikan DPD BMD NTB beberapa waktu yang lalu, bahwa yang perlu kita lakukan bersama adalah menginisiasi keterlibatan setiap kader Partai Demokrat untuk terjun ke masyarakat, mendengar keluh-kesah mereka, berempati pada penderitaan mereka seraya membuka ruang bagi mereka untuk berpartisipasi membangun dan bekerja secara kolektif untuk kesejahteraan masyarakat NTB tanpa terkecuali. TGB menegaskan kepada kader BMD NTB untuk tidak perlu berbusa-busa menyebut identitas partainya, tidak juga penting memakai simbol-simbol partai karena keikhlasan (kesetiaan, pen) pada tindakan lah Partai Demokrat menyiratkan dirinya sebagai partai besar. Inilah makna terdalam dari epistemologi metapolitik “yang politis” itu. Pada kondite etik inilah BMD NTB harus berangkat dan bergerak bersama masyarakat. Wallohu a’lam.

*Astar Hadi adalah Ketua LITBANG DPD BMD (Barisan Massa Demokrat) NTB

**Pernah dimuat di Lombok Post edisi 22 & 23 Desember 2012